Surabaya, Headline Indonesia – Achmad Hidayat resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setelah menerima kartu tanda anggota (KTA). Mantan kader PDI Perjuangan (PDIP) Surabaya itu menargetkan kemenangan PSI dalam Pemilu 2029 melalui kerja politik yang menyentuh masyarakat.
Hidayat menyampaikan keputusan tersebut kepada detikJatim pada Senin, 12 Oktober 2026. Ia juga mengungkapkan bahwa sejumlah kader yang masih aktif di lingkungan PDIP Surabaya telah mengikuti langkah serupa.
Perpindahan ini menjadi perkembangan baru dalam perjalanan politik Hidayat. Sebelumnya, DPP PDIP memecatnya setelah ia mengunjungi kediaman Joko Widodo dan mengusulkan rehabilitasi status keanggotaan mantan Presiden ke-7 RI tersebut.
Fakta Inti: Perpindahan Partai Membuka Babak Baru
Achmad Hidayat menegaskan bahwa dirinya kini menjadi bagian dari PSI. Kepemilikan KTA menandai keputusannya untuk melanjutkan aktivitas politik melalui partai tersebut.
Selain itu, Hidayat menyebut nama Purwadi, Wakil Sekretaris DPC PDIP yang masih aktif, serta Arif Wirawan, mantan Ketua PAC Tambaksari. Menurut keterangannya, keduanya juga telah bergabung dengan PSI.
Hidayat kemudian menyatakan kesiapannya memenangkan PSI di Surabaya pada Pemilu 2029. Ia menekankan kerja-kerja kerakyatan sebagai pendekatan utama untuk mencapai target tersebut.
Achmad Hidayat Gabung PSI Setelah Konflik dengan PDIP
Perpindahan Achmad Hidayat ke PSI tidak dapat dilepaskan dari konflik politik yang mendahuluinya. DPP PDIP sebelumnya menjatuhkan pemecatan terhadap Hidayat setelah kunjungannya ke kediaman Joko Widodo.
Kunjungan tersebut berkaitan dengan sikap Hidayat yang menyuarakan usulan rehabilitasi status keanggotaan Jokowi di PDIP. Langkah itu kemudian berujung pada sanksi organisasi terhadap dirinya.
Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana perbedaan sikap politik dapat membawa konsekuensi terhadap posisi seorang kader. Dalam organisasi yang memiliki aturan dan garis politik, tindakan individu bisa bersinggungan dengan keputusan resmi partai.
Namun, perpindahan partai juga membuka ruang bagi seseorang untuk melanjutkan karier politik melalui kendaraan baru. Bagi Hidayat, PSI kini menjadi tempat untuk membangun kembali posisi dan pengaruh politiknya di Surabaya.
Meski demikian, perpindahan tersebut tidak otomatis menjamin dukungan pemilih. Hidayat tetap harus membuktikan bahwa pengalaman, jaringan, dan gagasan politiknya mampu menghasilkan kepercayaan publik.
Perpindahan Kader Belum Tentu Mengubah Peta Politik Surabaya
Masuknya mantan kader PDIP ke PSI membawa peluang sekaligus tantangan bagi partai penerima. Pengalaman berorganisasi, pemahaman wilayah, dan jaringan politik dapat menjadi modal awal dalam membangun kekuatan elektoral.
Akan tetapi, kekuatan partai tidak hanya ditentukan oleh jumlah tokoh yang bergabung. Pemilih juga mempertimbangkan rekam jejak, kedekatan dengan warga, serta kemampuan partai menjawab persoalan sehari-hari.
Surabaya memiliki dinamika politik perkotaan yang kompleks. Persoalan lapangan kerja, pendidikan, layanan kesehatan, transportasi, lingkungan, dan kebutuhan kampung menjadi bagian dari perhatian masyarakat terhadap para calon pemimpin.
Karena itu, PSI perlu mengubah momentum perpindahan kader menjadi kerja politik yang terukur. Kehadiran tokoh dengan pengalaman di partai lain dapat membantu memperluas jaringan, tetapi manfaatnya harus terlihat dalam aktivitas yang dirasakan warga.
Di sisi lain, PDIP juga menghadapi tantangan untuk mempertahankan soliditas organisasi. Namun, belum ada data yang cukup untuk menyimpulkan bahwa perpindahan Hidayat dan nama-nama yang disebutkannya akan menyebabkan perubahan besar dalam kekuatan partai di Surabaya.
Pernyataan Hidayat mengenai kader lain juga perlu dipahami secara proporsional. Informasi tersebut berasal dari keterangannya dan belum dengan sendirinya membuktikan adanya perpindahan kader secara massal.
Target Pemilu 2029 Menuntut Kerja Nyata, Bukan Sekadar Deklarasi
Hidayat menyatakan akan berjuang habis-habisan untuk memenangkan PSI di Kota Surabaya pada Pemilu 2029. Ia menjadikan kerja-kerja kerakyatan sebagai landasan untuk mencapai target tersebut.
Pernyataan itu memberikan gambaran mengenai arah perjuangannya setelah meninggalkan PDIP. Meski demikian, publik masih perlu melihat bentuk konkret program, wilayah kerja, serta kelompok masyarakat yang ingin ia dampingi.
Kerja kerakyatan seharusnya tidak berhenti pada kegiatan seremonial atau komunikasi menjelang pemilu. Pendekatan tersebut membutuhkan kehadiran rutin, penyerapan aspirasi, dan tindak lanjut terhadap masalah yang disampaikan masyarakat.
Sebagai contoh, persoalan saluran air, akses layanan kesehatan, bantuan pendidikan, dan peluang usaha warga dapat menjadi pintu masuk bagi kegiatan politik yang bermanfaat. Setiap aspirasi juga membutuhkan mekanisme penyelesaian yang jelas agar warga tidak sekadar menjadi objek kampanye.
Selain itu, PSI perlu memastikan bahwa pengalaman politik para kader baru sejalan dengan agenda dan aturan organisasinya. Perpaduan pengalaman lama dengan pendekatan baru bisa menjadi kekuatan apabila partai mampu mengelolanya secara konsisten.
Sebaliknya, perpindahan partai akan kehilangan daya tarik jika hanya menghasilkan perubahan simbol dan atribut. Pemilih membutuhkan alasan yang lebih kuat untuk memberikan dukungan, terutama ketika pilihan politik mereka berpengaruh terhadap arah pemerintahan daerah.
Dampak Politik bagi PDIP dan PSI Perlu Diukur Secara Objektif
Bagi PSI, bergabungnya Hidayat dapat membuka kesempatan untuk memperkuat jaringan politik di Surabaya. Pengalaman seorang mantan kader partai besar berpotensi membantu pengenalan wilayah dan pemetaan persoalan masyarakat.
Namun, potensi tersebut tidak sama dengan tambahan suara yang pasti. Pengaruh politik baru dapat dinilai melalui konsistensi kegiatan, respons masyarakat, serta hasil pemilu ketika proses demokrasi berlangsung.
Sementara itu, PDIP perlu menjaga komunikasi internal dan memastikan kader memahami mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat. Organisasi politik yang kuat tidak hanya mengandalkan disiplin, tetapi juga membutuhkan prosedur yang jelas dalam menangani konflik internal.
Meskipun demikian, kasus Hidayat tidak cukup untuk menggambarkan kondisi seluruh organisasi PDIP di Surabaya. Penilaian yang adil memerlukan keterangan dari pihak partai, pihak yang bersangkutan, serta bukti mengenai perkembangan keanggotaan.
Masyarakat juga perlu membedakan perpindahan individu dari perubahan dukungan politik secara luas. Pergeseran elite memang dapat memengaruhi persaingan, tetapi keputusan pemilih tetap bergantung pada banyak faktor.
Berdasarkan perkembangan tersebut, Headline Indonesia memandang perpindahan Hidayat sebagai momentum yang layak dicermati menjelang Pemilu 2029. Dampak akhirnya tetap bergantung pada konsolidasi partai dan kemampuan menghadirkan program yang relevan.
Dampak dan Solusi: Pemilih Harus Menjadi Pusat Persaingan Politik
Persaingan menuju Pemilu 2029 berpotensi mendorong partai memperkuat organisasi dan memperluas jangkauan masyarakat. Namun, persaingan tersebut akan kehilangan nilai apabila hanya berkutat pada perpindahan tokoh dan pertarungan popularitas.
Partai politik perlu menjadikan kebutuhan warga sebagai dasar penyusunan program. Setiap janji sebaiknya memiliki sasaran, tahapan pelaksanaan, serta ukuran keberhasilan yang dapat diperiksa publik.
Selain itu, masyarakat membutuhkan informasi yang transparan mengenai rekam jejak para tokoh. Media juga perlu menguji klaim politik melalui konfirmasi, dokumen, dan data yang relevan, bukan hanya mengutip pernyataan satu pihak.
Bagi Hidayat dan PSI, tantangan berikutnya ialah menunjukkan bahwa deklarasi kemenangan memiliki dasar kerja yang nyata. Sementara itu, PDIP dapat menjawab perkembangan ini dengan memperkuat pelayanan politik dan menjaga kepercayaan kader maupun pemilih.
Catatan Editorial Headline Indonesia
Perpindahan Achmad Hidayat dari PDIP ke PSI memperlihatkan bahwa perjalanan politik seseorang dapat berubah setelah menghadapi konflik organisasi. Namun, perubahan kendaraan politik tidak serta-merta mengubah persoalan yang harus dijawab seorang politisi.
Pemilu 2029 masih membutuhkan proses panjang, mulai dari konsolidasi partai hingga pembuktian melalui kerja nyata. Oleh sebab itu, masyarakat sebaiknya menilai setiap tokoh berdasarkan konsistensi sikap, kualitas program, dan manfaat yang benar-benar mereka hadirkan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan sekadar berapa banyak kader yang berpindah atau seberapa lantang target kemenangan diumumkan. Ukuran yang lebih penting ialah apakah persaingan politik mampu menghasilkan wakil rakyat yang mendengar, bekerja, dan bertanggung jawab kepada masyarakat Surabaya.
Editor : Frend/Nurani Soyomukti
