Gaji pegawai Kopdes Merah Putih ternyata tidak ditetapkan sama di seluruh Indonesia. Lalu bagaimana nasib ribuan calon pegawai? Simak fakta, analisis, dan dampaknya bagi masa depan koperasi desa.
Harga solar sempat menembus lebih dari Rp21 ribu per liter. Kini pemerintah menetapkan harga khusus Rp15 ribu bagi nelayan kapal besar. Apakah kebijakan ini mampu menyelamatkan usaha perikanan nasional? Simak analisis lengkapnya.
Banyak pemilik mobil diesel khawatir dengan Biodiesel B50. Namun, hasil uji jalan terbaru justru menunjukkan fakta yang mengejutkan. Apakah B50 benar-benar lebih baik dari B40? Simak ulasan lengkapnya.
Harga emas Antam kembali anjlok. Apakah ini sinyal terbaik untuk membeli atau justru menunggu? Simak analisis lengkap sebelum mengambil keputusan.
Deflasi memang membuat sebagian harga turun. Namun, di balik kabar baik itu, pelaku UMKM Pacitan justru menghadapi ancaman baru. Mengapa rupiah yang melemah bisa membuat biaya produksi semakin mahal? Simak ulasan lengkapnya.
15,2 juta tabung LPG 3 kg setara dengan muatan yang baru tiba dari Amerika Serikat. Mengapa Indonesia masih mengandalkan impor? Simak analisis lengkapnya.
Bawang putih kini menembus Rp100 ribu per kilogram di sejumlah daerah. Ternyata penyebabnya bukan karena stok langka. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Simak ulasan lengkapnya.
B50 resmi berlaku di Indonesia. Harga Biosolar tetap Rp6.800 per liter, tetapi dampaknya disebut mampu menghemat devisa Rp170 triliun. Benarkah kebijakan ini menjadi titik balik ketahanan energi nasional?
Bukan sekadar tempat simpan pinjam kuno! Pekan ini, halaman Stadion Manahan Surakarta menjadi saksi bangkitnya produk lokal. Dari pangan murah hingga inovasi desa, para pelaku usaha membuktikan bahwa ekonomi kerakyatan bukan jargon semata. Simak ulasan mendalam kami tentang bagaimana geliat ini mampu menyelamatkan kantong warga di tengah impitan ekonomi.
Masih membuat Surat Kuasa Khusus untuk urusan pajak dengan format lama? Kini aturannya berubah. Simak syarat, isi, hingga batasan Surat Kuasa Khusus Pajak PMK 44/2026 agar tidak ditolak DJP.
