Iran mengklaim menutup Selat Hormuz, jalur yang mengalirkan hampir seperlima pasokan minyak dunia. Namun Amerika Serikat membantah dan menyebut lalu lintas kapal masih normal. Apakah ini hanya tekanan diplomatik atau awal krisis energi baru dunia? Simak analisis lengkapnya hanya di Headline Indonesia.
Air makin naik, tanggul makin kritis. Warga Sidoarjo kembali dihantui trauma lama Lumpur Lapindo. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kondisi ini?
Pantura Jawa Tengah kembali jadi sorotan. Warga menolak Giant Sea Wall karena dianggap bukan solusi utama. Apakah proyek ini menyelamatkan atau justru memperparah krisis pesisir?
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo meminta maaf atas pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa. Gangguan pasokan batu bara dan masalah teknis dua PLTU besar menjadi penyebab utama.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengultimatum PLN agar segera mengatasi pemadaman listrik bergilir di Jawa. Pemerintah menegaskan pasokan batu bara tersedia dan meminta PLN melakukan mitigasi cepat terhadap gangguan dua pembangkit besar.
Berbagai upaya mengusir monyet ekor panjang di Kecamatan Donorojo, Pacitan, mulai dari pita reflektor hingga replika ular karet, gagal menghentikan serangan. Tujuh desa terdampak dan petani mulai meninggalkan lahannya.
Krisis listrik Jawa 2026 bukan sekadar gangguan teknis biasa. Mulai dari UMKM yang merugi hingga pelayanan publik yang lumpuh, pemadaman bergilir ini menjadi alarm keras bagi tata kelola energi kita. Mengapa negara eksportir batu bara terbesar justru kehabisan bahan baku di rumah sendiri?
Babak baru kasus ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo dan Dokter Tifa resmi ditangkap Polda Metro Jaya dalam proses pelimpahan ke kejaksaan. Apa dampaknya terhadap kelanjutan perkara yang menyita perhatian publik selama berbulan-bulan ini? Simak laporan lengkap Headline Indonesia.
Terbitnya SK Menteri PANRB Nomor SKJ.5 Tahun 2026 memunculkan sinyal kuat penggabungan sejumlah OPD di kabupaten dan kota. Bahkan jabatan strategis seperti Staf Ahli Bupati disebut berpotensi terdampak. Apa dampaknya bagi pelayanan publik dan masa depan birokrasi daerah?
Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya memperbaiki gizi anak bangsa justru menjadi ladang bancakan. Kejaksaan Agung resmi menahan GHS, pihak swasta yang diduga kuat menjadi “makelar” titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan keterlibatan pejabat tinggi Badan Gizi Nasional (BGN).
