Lamongan, Headlineid.com – Kepolisian Resor Lamongan menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama rangkaian kegiatan pengesahan warga baru Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Lamongan Pusat Madiun Tahun 2026 serta peringatan Malam Suro.
Penegasan tersebut disampaikan Kapolres Lamongan AKBP Arif Fazlurrahman saat memimpin Apel Pengamanan Pengesahan Warga Baru PSHT di Alun-Alun Lamongan, Kamis (18/6/2026). Kegiatan itu dihadiri unsur Forkopimda, TNI-Polri, pemerintah daerah, serta seluruh unsur pengamanan yang terlibat dalam operasi pengamanan.
Fakta Utama
- Kapolres Lamongan menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum selama kegiatan PSHT dan Malam Suro.
- Sebanyak 2.057 personel gabungan diterjunkan untuk pengamanan.
- Aparat akan melakukan penyekatan guna mencegah kedatangan massa dari luar daerah.
- Konvoi dan aktivitas yang mengganggu ketertiban masyarakat akan ditindak tegas.
- Pemerintah daerah dan aparat keamanan berkomitmen menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
Menurut Kapolres, seluruh pihak yang terlibat harus mematuhi kesepakatan dalam Maklumat Suro Aman dan Damai yang telah disusun bersama sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
“Kami tidak akan ragu untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum yang terjadi sesuai dengan Maklumat Suro Aman dan Damai yang telah disepakati bersama. Siapa pun pelakunya, dari pihak mana pun. Tidak ada pengecualian dan tidak ada negosiasi,” tegas AKBP Arif Fazlurrahman.
Pengamanan Ketat untuk Mencegah Gangguan Kamtibmas
Peringatan Bulan Suro di berbagai daerah Jawa Timur selama ini identik dengan tingginya mobilitas massa. Karena itu, aparat keamanan menempatkan aspek pencegahan sebagai prioritas utama.
Kapolres menilai langkah preventif jauh lebih efektif dibandingkan penindakan setelah terjadi gangguan keamanan. Oleh sebab itu, seluruh personel diminta meningkatkan kewaspadaan dan melakukan deteksi dini terhadap potensi kerawanan.
Salah satu fokus pengamanan adalah mencegah terjadinya konvoi kendaraan dan arak-arakan yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat umum.
Menurut Arif, ketertiban lalu lintas menjadi bagian penting dalam menjaga suasana kondusif selama rangkaian kegiatan berlangsung. Aktivitas konvoi yang disertai penggunaan klakson berlebihan sering kali menimbulkan keluhan dari masyarakat.
“Saya tegaskan bahwa kami berdiri di tengah dan netral. Tidak ada ampun bagi oknum massa perguruan silat maupun masyarakat yang melaksanakan konvoi, baik berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan serta membunyikan klakson secara berlebihan yang mengganggu masyarakat,” ujarnya.
Langkah tegas tersebut menunjukkan bahwa aparat keamanan tidak hanya fokus pada pengamanan internal kegiatan, tetapi juga perlindungan terhadap hak masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.
Massa dari Luar Daerah Tidak Diizinkan Masuk
Kebijakan lain yang menjadi perhatian adalah larangan kehadiran massa dari luar daerah dalam kegiatan pengesahan warga baru PSHT di Lamongan.
Polres Lamongan memastikan akan melakukan penyekatan di sejumlah titik perbatasan sebagai langkah antisipasi. Kebijakan ini diambil untuk mengendalikan jumlah peserta sekaligus meminimalkan potensi kerawanan yang dapat muncul akibat mobilisasi massa dalam jumlah besar.
Kapolres menegaskan bahwa aparat telah menyiapkan mekanisme pengawasan di lapangan untuk memastikan aturan tersebut berjalan efektif.
“Apabila ditemukan massa dari luar daerah, akan dilakukan tindakan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku,” katanya.
Kebijakan pembatasan massa luar daerah sebenarnya menjadi pola pengamanan yang mulai banyak diterapkan dalam berbagai kegiatan besar. Tujuannya bukan membatasi ruang gerak organisasi, melainkan memastikan pengendalian massa dapat dilakukan secara optimal.
Dalam perspektif keamanan publik, semakin terkendali jumlah peserta yang hadir maka semakin mudah pula aparat melakukan pengawasan dan mitigasi risiko.
Peran PSHT dan Koordinator Lapangan Jadi Kunci
Kapolres juga menekankan bahwa keberhasilan pengamanan tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat keamanan.
Ia meminta seluruh jajaran pengurus PSHT, Pamter, serta koordinator lapangan ikut bertanggung jawab menjaga kedisiplinan anggota selama kegiatan berlangsung.
Pendekatan kolaboratif dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan suasana aman dan damai. Sebab, organisasi memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi serta pengawasan langsung kepada anggotanya.
Langkah ini sejalan dengan konsep keamanan berbasis partisipasi masyarakat yang selama beberapa tahun terakhir banyak diterapkan dalam pengamanan kegiatan sosial dan budaya berskala besar.
Ketika organisasi mampu mengendalikan anggotanya secara internal, potensi gesekan maupun pelanggaran dapat ditekan secara signifikan.
Sebanyak 2.057 Personel Gabungan Disiagakan
Untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar, sebanyak 2.057 personel gabungan diterjunkan dalam operasi pengamanan.
Jumlah tersebut menunjukkan besarnya perhatian pemerintah dan aparat terhadap stabilitas keamanan selama momentum Malam Suro dan pengesahan warga baru PSHT.
Personel yang dilibatkan berasal dari berbagai unsur, mulai Polres Lamongan, BKO Sat Brimob Polda Jawa Timur, Dit Samapta Polda Jawa Timur, Kodim 0812 Lamongan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Pamter PSHT, koordinator lapangan, hingga unsur pendukung lainnya.
Kehadiran ribuan personel ini tidak hanya bertujuan menjaga keamanan fisik, tetapi juga memberikan rasa tenang kepada masyarakat yang menjalankan aktivitas sehari-hari.
Dari sisi manajemen keamanan, keterlibatan berbagai instansi menunjukkan adanya pendekatan terpadu yang memungkinkan respons lebih cepat apabila terjadi situasi darurat.
Tactical Floor Game Perkuat Kesiapan Operasi
Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan Tactical Floor Game (TFG) yang dipimpin Kabag Ops Polres Lamongan Kompol Budi Santoso.
TFG merupakan simulasi taktis yang digunakan untuk menyamakan persepsi seluruh personel terkait pola pengamanan, titik rawan, jalur pergerakan massa, hingga skenario penanganan situasi darurat.
Metode ini lazim digunakan dalam operasi pengamanan berskala besar karena membantu meningkatkan koordinasi antarsatuan sebelum personel diterjunkan ke lapangan.
Dengan simulasi tersebut, setiap unsur pengamanan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing sehingga potensi kesalahan koordinasi dapat diminimalkan.
Bupati Lamongan: Pemerintah Hadir Memberikan Rasa Aman
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan bahwa pengerahan ribuan personel merupakan bentuk kesiapan pemerintah daerah dalam menjamin keamanan masyarakat selama Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan pengesahan warga baru PSHT.
Menurutnya, keamanan dan kenyamanan masyarakat menjadi prioritas utama yang harus dijaga bersama.
“Apel ini merupakan bentuk kesiapan sekaligus komitmen bersama. Sebanyak 2.057 personel disiagakan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib, aman, dan lancar. Pemerintah hadir untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat,” ungkap Yuhronur.
Pernyataan tersebut memperlihatkan sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan organisasi masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah.
Bagi masyarakat Lamongan, pengamanan yang matang menjadi faktor penting agar peringatan Malam Suro dan pengesahan warga baru PSHT dapat berlangsung sebagai momentum budaya dan organisasi yang tertib tanpa mengganggu aktivitas publik. Situasi yang aman juga menjadi cerminan keberhasilan kolaborasi seluruh pihak dalam menjaga ketertiban sosial, sesuatu yang terus menjadi perhatian utama pemerintah daerah maupun aparat keamanan di Kabupaten Lamongan. (frend/masson)
