Headlineid.com – Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut E50 dan B50 berpotensi menghemat devisa sekitar Rp500 triliun per tahun. Pernyataan itu disampaikan Amran di Jakarta, Senin, 21 September 2026.
Angka tersebut setara sekitar US$30 miliar menurut perhitungan yang disampaikan Amran. Namun, penghematan itu baru menjadi potensi apabila E50 dan B50 berjalan penuh.
Sementara itu, pemerintah sedang menyiapkan fondasi produksi bioetanol. Kementerian Pertanian menyiapkan lahan 1 sampai 2 juta hektare untuk tebu, singkong, dan jagung.
Fakta Inti
Pertama, pemerintah tidak menargetkan E50 secara langsung. Amran menyebut tahapan penggunaan etanol mencakup E5, E10, dan E20 pada 2029. Setelah itu, pemerintah memperkirakan bauran dapat menuju E40 pada 2030 hingga 2031.
Kedua, kebutuhan bahan baku menjadi pekerjaan terbesar sebelum pabrik berdiri. Dari kebutuhan lahan tersebut, Amran menyebut sekitar 1 juta hektare diperlukan untuk komoditas tebu.
Ketiga, pemerintah mengaitkan program bioetanol dengan penciptaan lapangan kerja. Amran memperkirakan ekosistem tersebut dapat menyerap sedikitnya 8 juta tenaga kerja permanen.
E50 Bukan Sekadar Urusan Campuran BBM
Target E50 sebenarnya menyentuh persoalan yang jauh lebih besar daripada komposisi bahan bakar. Kebijakan ini memaksa pemerintah membangun rantai pasok energi dari sektor pertanian.
Sebab itu, kebutuhan lahan menjadi titik awal. Tanpa pasokan tebu, singkong, dan jagung yang stabil, pembangunan pabrik bioetanol tidak akan berjalan optimal.
Kementerian Pertanian juga mulai mengonsolidasikan pemerintah daerah. Sebanyak 44 bupati dilibatkan untuk memetakan potensi lahan dan komoditas di wilayah masing-masing.
Di sisi lain, pemerintah harus menjaga agar ekspansi bahan baku tidak mengganggu produksi pangan. Tebu, jagung, dan singkong memiliki nilai strategis bagi kebutuhan masyarakat.
Karena itu, desain program harus membedakan lahan energi dan lahan pangan. Jika batas tersebut tidak jelas, program energi berpotensi menciptakan tekanan baru pada harga dan pasokan pangan.
Berdasarkan perkembangan yang dihimpun Headline Indonesia, persoalan terbesar E50 bukan sekadar kemampuan membangun pabrik. Tantangan utamanya justru memastikan seluruh mata rantai produksi bergerak secara bersamaan.
B50 Sudah Berjalan, E50 Masuk Tahap Persiapan
Pemerintah memiliki pengalaman lebih dulu melalui program B50. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan mandatori B50 pada 9 Juli 2026 sebagai bagian dari agenda kemandirian energi.
Program B50 menggunakan campuran 50 persen biodiesel berbasis sawit dan 50 persen solar. Kementerian ESDM menyatakan implementasi tersebut diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.
Kini pemerintah mencoba membangun pola serupa untuk bensin melalui E50. Presiden Prabowo juga memberikan arahan persiapan E50 dalam Sidang Dewan Energi Nasional pada 17 September 2026.
Kementerian ESDM menyebut langkah tersebut menjadi kelanjutan setelah pemerintah menjalankan B50. Pemerintah ingin mempelajari pengalaman B50 untuk menyusun pengembangan bioetanol.
Namun, karakter bahan bakunya berbeda. Biodiesel bertumpu pada minyak sawit, sedangkan bioetanol membutuhkan komoditas pertanian seperti tebu, singkong, dan jagung.
Perbedaan itu membuat E50 memiliki tantangan pembangunan yang lebih kompleks. Pemerintah harus menghubungkan petani, lahan, pabrik, distribusi, industri otomotif, dan konsumen.
Rp500 Triliun Akan Berarti Jika Uangnya Berputar di Dalam Negeri
Amran tidak hanya melihat E50 dari sisi pengurangan impor. Ia menilai dana yang sebelumnya digunakan untuk membeli energi dari luar negeri dapat berputar di dalam negeri.
Logikanya cukup sederhana. Ketika bahan bakar menggunakan bahan baku domestik, sebagian nilai ekonominya mengalir kepada produsen dalam negeri.
Namun, manfaat tersebut tidak otomatis sampai ke petani. Pemerintah harus memastikan harga bahan baku, pola kemitraan, akses lahan, dan pembelian hasil panen memberikan kepastian.
Jika industri hanya tumbuh di tingkat pabrik, manfaat ekonomi dapat terkonsentrasi. Sebaliknya, jika petani masuk dalam rantai nilai, program tersebut dapat menciptakan sumber pendapatan baru.
Di sinilah angka Rp500 triliun perlu dibaca secara hati-hati. Nilai tersebut merupakan potensi penghematan devisa berdasarkan skenario E50 dan B50 berjalan penuh. Angka itu bukan berarti Rp500 triliun langsung menjadi tambahan pendapatan negara atau petani.
Perbedaan tersebut penting bagi publik. Penghematan devisa, investasi, pendapatan petani, dan penerimaan negara merupakan indikator ekonomi yang berbeda.
Tantangan Terbesar Justru Berada di Lahan dan Petani
Pemerintah menyebut kebutuhan lahan bioetanol dapat mencapai 1 sampai 2 juta hektare. Angka tersebut menunjukkan besarnya skala transformasi yang sedang dirancang.
Tebu menjadi perhatian utama karena pemerintah memperkirakan kebutuhan lahannya mencapai sekitar 1 juta hektare. Karena itu, koordinasi dengan kementerian terkait menjadi bagian penting dari program tersebut.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan status hukum lahan sebelum investasi berjalan. Kepastian tersebut juga menjadi salah satu faktor yang disebut Amran untuk menarik keterlibatan swasta.
Namun, kepastian lahan tidak boleh hanya berarti kemudahan bagi investor. Kepastian bagi petani juga harus menjadi bagian dari desain kebijakan.
Petani membutuhkan kepastian harga dan pasar. Mereka juga membutuhkan akses pembiayaan, bibit, teknologi, serta pendampingan agar produktivitas lahan mampu memenuhi kebutuhan industri.
Apabila pemerintah berhasil membangun hubungan tersebut, E50 dapat menjadi proyek industrialisasi pertanian. Sebaliknya, tanpa perlindungan petani, ekspansi bahan baku berisiko memperlebar jarak antara produsen dan industri.
Delapan Juta Lapangan Kerja Masih Menunggu Pembuktian
Amran memperkirakan pengembangan ekosistem bioetanol dapat menciptakan sedikitnya 8 juta lapangan kerja permanen. Pemerintah menghubungkan angka tersebut dengan budidaya, pengolahan, industri, dan aktivitas ekonomi turunannya.
Potensi itu tentu bergantung pada skala industri yang benar-benar terbentuk. Jumlah tenaga kerja tidak hanya ditentukan oleh luas lahan, tetapi juga tingkat mekanisasi dan kapasitas pabrik.
Selain itu, kualitas pekerjaan juga perlu menjadi perhatian. Lapangan kerja permanen memiliki makna berbeda dengan pekerjaan musiman di sektor budidaya.
Karena itu, pemerintah perlu membuka data secara berkala. Publik dapat melihat berapa luas lahan yang sudah siap, berapa petani yang terlibat, dan berapa pabrik yang mulai beroperasi.
Transparansi tersebut akan membuat target E50 lebih mudah diukur. Masyarakat tidak hanya menerima angka target, tetapi juga dapat mengikuti perkembangan hasilnya.
Dampak E50 Bisa Meluas dari SPBU hingga Pedesaan
Jika pasokan bioetanol domestik tumbuh, perubahan pertama akan terasa pada struktur kebutuhan bahan bakar. Indonesia dapat mengurangi sebagian ketergantungan pada pasokan energi dari luar negeri.
Selanjutnya, kawasan produksi bahan baku dapat berkembang menjadi pusat ekonomi baru. Petani, koperasi, pengangkut, pengolah, hingga pekerja pabrik bisa masuk dalam satu rantai ekonomi.
Namun, pemerintah tetap perlu mengantisipasi dampak terhadap pangan dan lingkungan. Ekspansi lahan harus mengikuti kesesuaian wilayah serta aturan tata ruang.
Pengalaman implementasi B50 menunjukkan bahwa kebijakan bahan bakar membutuhkan pengujian teknis dan koordinasi industri. Kementerian ESDM masih melakukan penguatan spesifikasi, transisi terminal, serta komunikasi dengan industri otomotif setelah B50 berjalan.
Pola pengawasan serupa diperlukan untuk E50. Pemerintah perlu memastikan kendaraan, distribusi, penyimpanan, dan kualitas bahan bakar siap sebelum mandatori diperluas.
Arah Kebijakan ke Depan
E50 akan menjadi proyek besar jika pemerintah mampu menyatukan kebijakan energi dengan kepentingan pertanian. Kuncinya bukan hanya mengejar persentase campuran, tetapi membangun ekosistem yang tahan terhadap perubahan harga dan pasokan.
Tahap berikutnya membutuhkan ukuran yang lebih konkret. Pemerintah perlu menjelaskan peta lahan, produktivitas bahan baku, kebutuhan investasi, kapasitas pabrik, serta jadwal pencapaian E20 dan tahap berikutnya.
Di tingkat petani, kepastian pembelian hasil panen harus berjalan seiring dengan perluasan lahan. Dengan demikian, transformasi energi tidak berhenti pada angka impor yang berkurang.
Bagi Indonesia, nilai terbesar E50 mungkin bukan sekadar angka Rp500 triliun. Nilai tersebut baru terasa luas apabila energi, pertanian, industri, dan pendapatan masyarakat tumbuh dalam satu ekosistem.
Karena itu, keberhasilan E50 pada akhirnya akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah mengubah target nasional menjadi manfaat ekonomi yang benar-benar sampai ke daerah dan rumah tangga petani.
Editor : Frend
