Headline Indonesia – Perubahan insentif SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu keberatan dari mitra dapur di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (APGI3T) menilai skema baru Rp2.000 per porsi dapat menekan keberlanjutan SPPG dengan penerima manfaat sedikit.
Sebelumnya, mitra memperoleh skema insentif Rp6 juta per hari. Namun, APGI3T menilai angka tersebut bukan sekadar keuntungan usaha, karena ikut menopang pengembalian investasi fasilitas dapur yang dibangun mitra.
Persoalannya muncul ketika standar investasi hampir sama, tetapi jumlah penerima manfaat berbeda jauh. Di sejumlah wilayah 3T, satu SPPG bahkan hanya melayani sekitar 100 hingga 500 penerima manfaat.
Insentif SPPG Bukan Sekadar Angka Keuntungan Mitra
Sekretaris Jenderal APGI3T Gardian Muhammad menjelaskan posisi mitra dalam penyediaan fasilitas SPPG. Menurut dia, mitra harus menanggung biaya bangunan, peralatan dapur, sarana pendukung, dan berbagai kebutuhan operasional awal.
Aset tersebut juga menjadi milik mitra, bukan Badan Gizi Nasional (BGN). Karena itu, perubahan skema insentif langsung berkaitan dengan kemampuan mitra mengembalikan modal investasi.
Gardian menyebut kondisi tersebut sangat terasa pada SPPG di wilayah 3T. Jumlah penerima manfaat yang kecil membuat pendapatan operasional tidak sebanding dengan modal yang harus dikeluarkan.
“Untuk ini, tentu mitra sangat keberatan dan dirugikan karena skema ini khususnya apabila ini dilakukan untuk dapur SPPG terpencil dan 3T,” kata Gardian kepada CNNIndonesia.com, Senin, 5 Oktober 2026.
Dengan demikian, persoalannya tidak berhenti pada perubahan dari Rp6 juta menjadi Rp2.000 per porsi. Ada persoalan struktur biaya yang ikut menentukan apakah sebuah dapur dapat bertahan dalam jangka panjang.
Dapur dengan 100 Penerima Bisa Menanggung Beban Investasi Miliaran
Di wilayah dengan populasi padat, jumlah penerima manfaat dapat membantu dapur mencapai skala ekonomi yang lebih baik. Sebaliknya, kondisi tersebut sulit terjadi di kawasan 3T yang memiliki sebaran penduduk lebih terbatas.
APGI3T menyebut terdapat SPPG yang hanya melayani sekitar 500, 300, bahkan 100 penerima manfaat. Pada saat yang sama, investasi fasilitas dapat mencapai Rp1 miliar hingga Rp2 miliar.
Kesenjangan tersebut menjadi titik kritis dalam penerapan skema insentif SPPG. Dapur dengan penerima sedikit tetap membutuhkan fasilitas sesuai standar, meskipun kapasitas pelayanannya jauh lebih rendah.
Gardian juga menyoroti petunjuk teknis BGN yang dinilai belum membedakan kebutuhan fasilitas secara proporsional. Menurut dia, SPPG yang melayani 3.000 penerima manfaat masih dapat menghadapi standar fasilitas yang relatif serupa dengan dapur berkapasitas di bawah 2.000 penerima.
Akibatnya, biaya tetap dapat menjadi beban besar bagi dapur berkapasitas kecil. Sementara itu, penerimaan operasionalnya tidak memiliki ruang yang sama untuk menutup investasi tersebut.
Situasi ini menciptakan persoalan yang lebih luas. Jika masa pengembalian modal terlalu panjang, mitra dapat menghadapi tekanan arus kas sebelum investasi awal kembali.
Skema Seragam Berisiko Mengabaikan Karakter Wilayah 3T
Kebijakan publik yang menjangkau wilayah Indonesia yang sangat beragam membutuhkan perhitungan berdasarkan kondisi lapangan. Sebab, biaya membangun dan mengoperasikan dapur di kota besar tidak selalu sama dengan wilayah terpencil.
Di kawasan 3T, tantangannya dapat mencakup jumlah penerima yang lebih sedikit serta kebutuhan fasilitas yang tetap harus memenuhi standar. Biaya logistik dan ketersediaan sarana pendukung juga dapat memperberat struktur pengeluaran.
Karena itu, ukuran keberhasilan SPPG tidak cukup hanya melihat jumlah porsi yang disalurkan. Pemerintah juga perlu melihat apakah model pembiayaan mampu menjaga dapur tetap beroperasi secara sehat.
Berdasarkan analisis redaksi Headline Indonesia, titik persoalan berada pada hubungan antara kapasitas penerima manfaat, investasi awal, dan masa pengembalian modal. Ketiganya tidak bisa dipisahkan ketika pemerintah merancang formula insentif untuk wilayah dengan karakter berbeda.
Jika formula hanya mengikuti jumlah porsi, dapur dengan penerima sedikit berpotensi berada pada posisi kurang menguntungkan. Padahal, dapur tersebut tetap memiliki kewajiban memenuhi standar fasilitas dan pelayanan yang ditetapkan.
Perubahan Insentif SPPG Bisa Berdampak pada Keberlanjutan MBG
Program MBG membutuhkan jaringan dapur yang mampu bekerja secara konsisten. Karena itu, keberlanjutan mitra menjadi bagian penting dari keberhasilan distribusi makanan bergizi kepada masyarakat.
Ketika investasi mencapai Rp1 miliar hingga Rp2 miliar, masa pengembalian modal menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Gardian bahkan menyebut setelah SPPG berjalan selama 1 hingga 1,5 tahun, sebagian modal investasi mitra belum tentu kembali.
Jika kondisi tersebut terjadi bersamaan dengan penyesuaian insentif, mitra harus menghitung ulang kelayakan operasionalnya. Keputusan tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi kemampuan jaringan SPPG mempertahankan layanan di wilayah terpencil.
Namun, kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan mitra juga harus berjalan bersama dengan akuntabilitas anggaran. Pemerintah tetap perlu memastikan setiap rupiah yang keluar memiliki dasar perhitungan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, solusi tidak harus berupa pengembalian otomatis pada skema lama. Pemerintah dapat menguji formula yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, jumlah penerima, kapasitas dapur, dan nilai investasi awal.
Pemerintah Perlu Menghitung Insentif Berdasarkan Beban Nyata
Model pembiayaan SPPG dapat dibuat lebih adaptif tanpa menghilangkan standar pelayanan nasional. Salah satu pendekatan yang dapat dikaji ialah membedakan komponen biaya tetap dan biaya berdasarkan jumlah penerima manfaat.
Komponen biaya tetap dapat mempertimbangkan investasi fasilitas dan kebutuhan minimum operasional. Sementara itu, komponen variabel dapat mengikuti jumlah porsi yang benar-benar disalurkan.
Dengan formula tersebut, dapur berkapasitas kecil tidak langsung menanggung seluruh tekanan biaya melalui jumlah penerima yang rendah. Di sisi lain, pemerintah tetap memiliki ruang untuk mengendalikan biaya berdasarkan kinerja pelayanan.
Selain itu, audit biaya investasi juga dapat menjadi instrumen penting. Pemerintah perlu mengetahui berapa biaya pembangunan dapur, berapa lama masa pemulihannya, serta bagaimana aset tersebut digunakan selama program berjalan.
Transparansi tersebut akan membantu memisahkan kebutuhan riil dari biaya yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan. Dengan begitu, pembahasan insentif SPPG dapat bergerak dari perdebatan nominal menuju perhitungan berbasis data.
Pendekatan itu juga memberi kepastian bagi mitra yang berinvestasi di wilayah sulit. Pada saat yang sama, pemerintah tetap dapat menjaga prinsip efisiensi dan pengawasan anggaran.
Catatan Editorial Headline Indonesia
Perdebatan mengenai insentif SPPG memperlihatkan satu persoalan mendasar dalam pelaksanaan program berskala nasional. Kebijakan yang sama belum tentu menghasilkan beban yang sama ketika diterapkan pada wilayah dengan kondisi berbeda.
Dapur yang melayani 3.000 penerima dan dapur yang hanya melayani 100 penerima memiliki struktur ekonomi berbeda. Namun, keduanya tetap membutuhkan fasilitas yang memenuhi standar pelayanan.
Karena itu, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh banyaknya porsi yang tersalurkan. Program ini juga membutuhkan desain pembiayaan yang mampu menjaga dapur tetap hidup tanpa mengorbankan akuntabilitas anggaran.
Pemerintah dan mitra kini memiliki ruang untuk memperbaiki formula tersebut. Ukurannya harus jelas, transparan, dan mampu membedakan karakter setiap wilayah.
Bagi masyarakat 3T, keberlanjutan SPPG bukan sekadar persoalan bisnis mitra. Di balik satu dapur yang bertahan, terdapat akses makanan bergizi bagi anak-anak dan kelompok penerima manfaat yang tinggal jauh dari pusat layanan.
Karena itu, angka dalam skema insentif seharusnya tidak berdiri sendiri. Pemerintah perlu memastikan angka tersebut selaras dengan biaya nyata untuk menghadirkan layanan gizi sampai ke wilayah paling sulit dijangkau.
Editor : Frend/Yun
