Semarang, Headlineid.com – PSEL Semarang Raya ditargetkan mulai dibangun pada Desember 2026 di TPA Jatibarang, Kota Semarang. Proyek ini akan mengolah sekitar 1.000 ton sampah baru setiap hari dari Semarang dan Kendal.
Target tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Selasa (8/9/2026). Ia menyampaikannya setelah rapat perkembangan proyek bersama PT Daya Energi Bersih Nusantara atau Denera.
Menurut Luthfi, pembangunan fasilitas itu ditargetkan selesai pada 2028. Jika jadwal berjalan sesuai rencana, pengolahan sampah Semarang Raya mulai beroperasi pada akhir 2028.
Namun, proyek ini bukan sekadar pembangunan fasilitas pengolahan sampah. PSEL Semarang Raya menjadi ujian terhadap kemampuan pemerintah mengubah persoalan sampah menjadi sistem pengelolaan jangka panjang.
PSEL Semarang Raya Memasuki Tahap Persiapan Fisik
Pemerintah menyiapkan kawasan seluas enam hektare di kompleks TPA Jatibarang. Lahan tersebut disediakan Pemerintah Kota Semarang sebagai lokasi pembangunan fasilitas PSEL.
Saat ini, tim proyek telah melakukan review terhadap kondisi lahan. Tahap tersebut mencakup persiapan akses jalan dan penataan kawasan yang memiliki kontur cukup curam.
Selain itu, pematangan lahan membutuhkan analisis dampak lingkungan. Denera menargetkan seluruh persiapan tersebut selesai dalam dua hingga tiga bulan.
Dengan perhitungan itu, groundbreaking dapat berlangsung pada Desember 2026. Setelah pembangunan berjalan, fasilitas tersebut ditargetkan beroperasi pada akhir 2028.
CEO Denera sekaligus Direktur Investasi Danantara Investment Management, Fadli Rahman, menyebut proyek itu memiliki horizon pengelolaan selama 30 tahun.
Artinya, pemerintah tidak sedang membangun fasilitas sementara. Keputusan hari ini akan menentukan pola pengelolaan sampah Semarang Raya dalam jangka panjang.
Masalah Sampah Tidak Berhenti di Pintu Masuk PSEL
PSEL Semarang Raya akan menerima 1.000 ton sampah baru setiap hari. Volume sebesar itu menunjukkan besarnya beban yang harus ditanggung sistem persampahan kawasan.
Karena itu, keberhasilan proyek tidak cukup diukur dari kemampuan mesin mengolah sampah. Pemerintah juga harus memastikan pasokan sampah, pemilahan, pengangkutan, dan tata kelola berjalan konsisten.
Sampah dari Kota Semarang dan Kabupaten Kendal membutuhkan sistem logistik yang terintegrasi. Tanpa itu, fasilitas berkapasitas besar berpotensi menghadapi persoalan pasokan atau kualitas bahan baku.
Di sisi lain, masyarakat juga membutuhkan kepastian mengenai dampak lingkungan. Pengelolaan emisi, residu, air lindi, serta dampak lalu lintas harus mendapat pengawasan ketat.
Pemerintah perlu membuka informasi tersebut secara berkala kepada publik. Transparansi akan menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proyek pengolahan sampah berbasis energi.
Pemerintah Menyiapkan Lebih dari Satu Teknologi Pengolahan
Pemprov Jawa Tengah tidak hanya mengandalkan PSEL untuk menyelesaikan persoalan sampah. Pemerintah juga menyiapkan fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar setara solar atau waste to fuel.
Fasilitas tersebut juga direncanakan berada di kawasan Jatibarang. Pemprov Jawa Tengah dan Pemkot Semarang akan bekerja sama dengan KSAD dalam pengembangannya.
Kerja sama itu mengacu pada praktik pengolahan sampah yang telah berjalan di Surabaya. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya upaya mencari teknologi yang sesuai dengan karakteristik sampah daerah.
Langkah ini penting karena komposisi sampah tidak selalu sama. Sampah rumah tangga, pasar, kawasan komersial, dan industri memiliki karakter berbeda.
Karena itu, satu teknologi belum tentu mampu menjawab seluruh persoalan. Kombinasi pengurangan sampah dari sumber dan pengolahan di hilir menjadi kebutuhan.
PSEL Harus Menjadi Bagian dari Ekosistem, Bukan Proyek Tunggal
Jawa Tengah sebenarnya sudah membangun sejumlah pengalaman pengelolaan sampah. Model refuse-derived fuel atau RDF telah diterapkan di Cilacap, Banyumas, dan Magelang.
Sementara itu, praktik PSEL juga telah berjalan di TPA Putri Cempo, Surakarta. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal penting sebelum proyek Semarang Raya memasuki tahap konstruksi.
Namun, pemerintah perlu menarik pelajaran dari setiap proyek tersebut. Keberhasilan teknologi harus berjalan bersama kesiapan kelembagaan dan pembiayaan.
Berdasarkan analisis editorial Headline Indonesia, tantangan terbesar justru berada pada kesinambungan sistem. Mesin dapat dibangun dalam beberapa tahun, tetapi kebiasaan masyarakat membutuhkan waktu jauh lebih panjang.
Oleh sebab itu, pengurangan sampah dari sumber harus tetap menjadi prioritas. PSEL seharusnya menangani sampah yang memang sudah tidak dapat dimanfaatkan kembali.
Aglomerasi Lain Mulai Mengikuti Jalur Semarang Raya
Pemerintah Jawa Tengah juga menyiapkan proyek PSEL di sejumlah kawasan aglomerasi lain. Pekalongan Raya dan Tegal Raya sudah mencapai tahap kesepakatan bersama serta perjanjian kerja sama.
Kesepakatan untuk kedua kawasan tersebut ditandatangani pada 13 April 2026. Pekalongan Raya mencakup Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Pemalang, dan Batang.
Sementara itu, Tegal Raya melibatkan Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Brebes. Model aglomerasi memungkinkan beberapa daerah menangani sampah melalui fasilitas bersama.
Adapun Muria Raya masih berada dalam proses pengajuan dan pembahasan di Kementerian Lingkungan Hidup. Kawasan tersebut mencakup Pati, Kudus, dan Blora.
Pola ini memperlihatkan perubahan pendekatan pemerintah. Persoalan sampah tidak lagi hanya dipandang sebagai urusan masing-masing kabupaten atau kota.
Sebaliknya, pemerintah mulai melihat sampah berdasarkan kawasan pelayanan. Pendekatan tersebut dapat meningkatkan efisiensi jika disertai pembagian kewenangan yang jelas.
Target Zero Sampah 2029 Menuntut Kerja dari Hulu
Gubernur Jawa Tengah menargetkan wilayahnya mencapai kondisi zero sampah pada 2029. Target tersebut mengikuti arahan Presiden sekaligus menjadi agenda besar pengelolaan lingkungan.
Untuk mencapai target itu, pemerintah telah membentuk Satgas Penuntasan Sampah. Pemerintah juga mengembangkan pengelolaan regional dengan model RDF.
Selain itu, program pengurangan sampah dari hulu terus didorong. Pemerintah menyebut sudah memiliki lebih dari 2.000 Desa Mandiri Sampah.
Program tersebut mengandalkan pengelolaan berbasis masyarakat dan kearifan lokal. Pendekatan ini penting karena sebagian besar persoalan sampah sebenarnya bermula dari sumbernya.
Jika masyarakat tetap menghasilkan sampah tanpa pemilahan, fasilitas hilir akan menerima beban lebih berat. Akibatnya, biaya pengolahan dapat meningkat dan kualitas bahan baku menurun.
Karena itu, PSEL harus berjalan bersama program pemilahan dan pengurangan sampah. Pemerintah membutuhkan indikator yang mengukur penurunan sampah sejak dari rumah tangga.
Dampaknya Akan Menentukan Masa Depan Kota-Kota Besar Jawa Tengah
Jika berjalan baik, PSEL Semarang Raya dapat mengurangi tekanan terhadap TPA Jatibarang. Fasilitas tersebut juga berpotensi mengubah sebagian beban sampah menjadi sumber energi.
Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan lingkungan. Sistem pengolahan sampah juga dapat memengaruhi kesehatan masyarakat, tata ruang, transportasi, dan pembiayaan daerah.
Namun, manfaat tersebut membutuhkan pengawasan yang kuat. Pemerintah harus memastikan standar lingkungan tetap menjadi batas utama dalam seluruh proses operasional.
Masyarakat juga perlu mendapat ruang untuk mengawasi proyek. Informasi tentang kinerja fasilitas, emisi, residu, serta capaian pengurangan sampah sebaiknya tersedia secara berkala.
Selain itu, pemerintah perlu mengukur keberhasilan berdasarkan hasil. Jumlah sampah yang masuk fasilitas tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran kinerja.
Ukuran yang lebih penting ialah berapa banyak sampah yang berhasil dikurangi. Pemerintah juga perlu menghitung manfaat energi dan dampak lingkungan secara terbuka.
Arah Kebijakan ke Depan
Groundbreaking Desember 2026 akan menjadi titik penting bagi PSEL Semarang Raya. Setelah itu, perhatian publik akan bergeser dari janji pembangunan menuju bukti kinerja.
Selama dua tahun pembangunan, pemerintah memiliki kesempatan memperkuat sistem pendukungnya. Pemilahan, pengangkutan, pengawasan lingkungan, dan edukasi masyarakat harus bergerak bersamaan.
Target 2028 juga perlu disertai rencana darurat. Pemerintah harus menyiapkan skenario apabila pembangunan mengalami keterlambatan atau kapasitas pengolahan belum optimal.
Pada akhirnya, persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya dengan membangun mesin. Teknologi memang membantu, tetapi perubahan perilaku dan tata kelola menentukan keberlanjutannya.
PSEL Semarang Raya karena itu harus dipandang sebagai bagian dari perubahan sistem. Jika pemerintah berhasil menggabungkan teknologi, pengurangan sampah, dan pengawasan publik, target zero sampah Jawa Tengah memiliki pijakan yang lebih kuat.
Sebaliknya, jika proyek hanya mengejar kapasitas pengolahan, persoalan sampah berisiko berpindah bentuk. TPA mungkin menerima lebih sedikit sampah, tetapi residu dan persoalan lingkungan baru tetap harus ditangani.
Editor : Frend
