PACITAN, HEADLINE INDONESIA-Ada satu hal yang kerap terlupakan ketika berbicara mengenai gempa bumi dan tsunami: ancaman terbesar bukan semata kekuatan alam, melainkan ketidaksiapan manusia. Di wilayah pesisir selatan Jawa seperti Kabupaten Pacitan, kesadaran itulah yang kini terus dibangun secara sistematis.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Geofisika Nganjuk resmi membuka Sekolah Lapang Gempa bumi dan Tsunami (SLG) di Balai Pertemuan Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, Jumat (17/7/2026). Program ini bukan sekadar pelatihan teknis, tetapi menjadi investasi jangka panjang untuk membentuk masyarakat yang mampu bertindak cepat ketika bencana benar-benar datang.
Mengusung tema “Pahami Potensi dan Aksi Cepat Hadapi Gempa bumi dan Tsunami Menuju Indonesia Emas 2045”, kegiatan tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat memahami bahwa kesiapsiagaan adalah bagian dari budaya, bukan sekadar agenda seremonial.
Bagi Pacitan, pesan itu memiliki makna yang jauh lebih dalam. Kabupaten yang dikenal sebagai Kota 1001 Goa sekaligus destinasi wisata pantai ini berada tepat di hadapan zona subduksi selatan Jawa—wilayah pertemuan dua lempeng tektonik yang sejak lama dikenal memiliki aktivitas seismik tinggi.
Hidup Berdampingan dengan Risiko yang Tidak Pernah Benar-benar Hilang
Kepala BMKG, Prof. Ir. Teuku Faisal Fathani, Ph.D, menegaskan bahwa pemilihan Pacitan sebagai lokasi penyelenggaraan Sekolah Lapang bukan tanpa alasan.
Menurutnya, wilayah pesisir selatan Jawa menyimpan potensi gempa besar yang harus diantisipasi melalui peningkatan kapasitas masyarakat, bukan dengan menebar ketakutan.
“Mengapa Kabupaten Pacitan dipilih saat ini? Karena pentingnya kita semua meningkatkan kesiapsiagaan. Daerah ini berada pada pesisir selatan Pulau Jawa yang dekat dengan zona subduksi. Dari catatan sejarah juga telah terjadi gempa dan tsunami pada masa-masa sebelumnya,” ujarnya usai pembukaan kegiatan.
Pernyataan tersebut mengingatkan bahwa sejarah bencana tidak boleh diperlakukan sebagai catatan masa lalu semata. Justru sejarah menjadi pijakan untuk menyusun langkah mitigasi yang lebih matang.
Target besar BMKG bahkan sangat jelas, yakni zero victim atau nihil korban jiwa ketika bencana terjadi. Target tersebut hanya dapat dicapai apabila masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan dalam hitungan menit pertama setelah gempa mengguncang.
Dari Kepanikan Menuju Pengetahuan
Selama ini, banyak masyarakat masih menganggap mitigasi identik dengan penyebaran rasa takut. Padahal, pendekatan yang dibangun BMKG justru sebaliknya.
Sekolah Lapang dirancang agar masyarakat memahami karakter gempa, mengenali ancaman tsunami, membaca sistem peringatan dini, hingga menentukan jalur evakuasi secara tepat.
Prof. Faisal menegaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini bukan membuat warga hidup dalam kecemasan.
“Harapannya dengan adanya Sekolah Lapang Gempa dan Tsunami ini masyarakat bukan merasa takut, tapi untuk meningkatkan kewaspadaan. Masyarakat dapat meningkat pengetahuannya, memahami risikonya, dan mengerti bagaimana cara melakukan aksi dini ketika sistem peringatan dini memberikan peringatan akan terjadinya gempa dan tsunami di daerah ini.”
Cara pandang tersebut menjadi perubahan paradigma penting dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Mitigasi bukan lagi sekadar urusan pemerintah atau petugas penyelamat, melainkan keterampilan hidup yang harus dimiliki setiap warga.
Berdasarkan pengamatan tim Headline Indonesia, pendekatan edukatif seperti ini semakin dibutuhkan, terutama di kawasan pesisir yang juga menggantungkan perekonomiannya pada sektor pariwisata dan perikanan. Informasi yang benar akan mencegah munculnya kepanikan berlebihan sekaligus mengurangi penyebaran hoaks ketika gempa terjadi.
Ketangguhan yang Tumbuh dari Swadaya Warga
Salah satu hal yang mendapat perhatian khusus dari BMKG justru datang dari masyarakat Desa Sidomulyo sendiri.
Prof. Faisal mengapresiasi tingginya kesadaran warga dalam membangun sistem kesiapsiagaan secara mandiri. Bukti paling nyata adalah keberadaan dua sirine peringatan yang dibangun melalui swadaya masyarakat.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa mitigasi tidak selalu harus menunggu program pemerintah. Ketika masyarakat memiliki kesadaran kolektif, kemampuan menghadapi bencana dapat tumbuh dari bawah.
Budaya gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat pedesaan ternyata juga mampu diterjemahkan menjadi investasi keselamatan. Sirine bukan sekadar perangkat teknis, melainkan simbol bahwa warga memahami pentingnya detik-detik pertama dalam proses evakuasi.
Kesadaran seperti inilah yang sesungguhnya menjadi fondasi resiliensi sebuah daerah.
Kolaborasi Menjadi Kunci Ketahanan Pesisir Selatan
Pelaksanaan Sekolah Lapang di Pacitan memperlihatkan bahwa mitigasi bencana tidak bisa berjalan sendiri.
Selain BMKG, kegiatan ini memperoleh dukungan dari Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Pacitan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta berbagai mitra swasta.
Kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi contoh bagaimana pengurangan risiko bencana membutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, aparat keamanan, media hingga masyarakat.
Sebanyak 38 peserta mengikuti kegiatan ini yang berasal dari unsur pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, pemerintah desa, TNI-Polri, institusi pendidikan, relawan kebencanaan, unsur keamanan masyarakat, badan usaha, perusahaan energi hingga media massa.
Komposisi peserta yang beragam menunjukkan bahwa pengetahuan mitigasi harus menyebar ke seluruh lapisan. Dalam situasi darurat, setiap institusi memiliki peran yang saling melengkapi sehingga koordinasi yang terbangun sejak masa normal menjadi modal penting ketika bencana benar-benar terjadi.
Investasi yang Nilainya Jauh Melampaui Infrastruktur
Secara nasional, BMKG telah menggelar Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami sejak 2016. Hingga kini, program tersebut telah dilaksanakan di sekitar 220 lokasi dengan melibatkan lebih dari 20 ribu peserta di berbagai wilayah Indonesia.
Angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai menempatkan edukasi kebencanaan sebagai investasi strategis. Infrastruktur dapat dibangun kembali setelah bencana, tetapi pengetahuan yang dimiliki masyarakat dapat menyelamatkan ribuan nyawa sebelum bantuan datang.
Di tengah meningkatnya aktivitas pembangunan kawasan pesisir, pertumbuhan sektor wisata bahari, serta perubahan iklim yang memunculkan berbagai risiko baru, kemampuan masyarakat memahami ancaman alam menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar.
Pacitan mungkin tidak dapat menggeser posisi geografisnya dari hadapan zona subduksi selatan Jawa. Namun, daerah ini memiliki kesempatan besar untuk mengubah cara masyarakat merespons ancaman tersebut. Ketika sirine berbunyi suatu hari nanti, yang diharapkan muncul bukan kepanikan, melainkan tindakan cepat yang lahir dari pengetahuan, latihan, dan kebiasaan. Dari situlah ketangguhan sebuah daerah sesungguhnya dibangun—bukan setelah bencana datang, melainkan jauh sebelum bumi mulai berguncang. (frend/byan)
