Headlineid.com – Jakarta bersiap menghadapi tantangan baru setelah tidak lagi menyandang status sebagai ibu kota negara. Di tengah perubahan tersebut, Komisi C DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI segera menyusun strategi fiskal Jakarta jangka menengah dan panjang guna menjaga keberlanjutan keuangan daerah.
Dorongan tersebut muncul seiring transformasi Jakarta menjadi pusat bisnis, keuangan, investasi, dan ekonomi global. DPRD menilai perubahan status Jakarta akan membawa konsekuensi terhadap pola penerimaan daerah sehingga diperlukan langkah antisipatif sejak dini.
Fakta Utama
- DPRD DKI meminta Pemprov menyusun strategi fiskal Jakarta jangka menengah dan panjang.
- Fokus utama mencakup investasi, ekonomi digital, jasa keuangan, dan ekonomi kreatif.
- Optimalisasi aset daerah dinilai penting untuk meningkatkan pendapatan daerah.
- Bapenda diminta memperkuat integrasi data perpajakan dan layanan pajak digital.
- BUMD transportasi didorong mencari sumber pendapatan non-tiket atau non-farebox.
Strategi Fiskal Jakarta Dinilai Mendesak
Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Tri Waluyo, menegaskan bahwa penyusunan strategi fiskal menjadi kebutuhan mendesak di tengah transformasi Jakarta menuju kota global.
Pernyataan tersebut disampaikan saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD). Menurutnya, Jakarta tidak bisa lagi hanya mengandalkan sumber pendapatan konvensional yang selama ini menjadi tulang punggung keuangan daerah.
Ia menilai pemerintah daerah perlu mulai membangun fondasi ekonomi baru yang mampu menciptakan sumber penerimaan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Dengan perubahan peran Jakarta, persaingan antarkota besar di kawasan Asia juga semakin ketat. Karena itu, kebijakan fiskal harus mampu mendorong daya saing sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Investasi dan Ekonomi Digital Jadi Mesin Pertumbuhan Baru
Komisi C DPRD DKI memberikan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat struktur fiskal daerah. Salah satu fokus utama adalah peningkatan investasi yang dapat menciptakan aktivitas ekonomi baru di Jakarta.
Selain investasi, sektor ekonomi digital dinilai memiliki peluang besar untuk menopang pendapatan daerah pada masa mendatang. Jakarta saat ini masih menjadi pusat ekosistem digital nasional dengan konsentrasi perusahaan teknologi, startup, dan pelaku ekonomi kreatif terbesar di Indonesia.
Pengembangan sektor jasa keuangan juga mendapat perhatian khusus. Sebagai pusat bisnis nasional, Jakarta memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya sebagai hub keuangan regional yang mampu menarik investor domestik maupun internasional.
Sementara itu, ekonomi kreatif dipandang sebagai sektor yang memiliki efek berganda tinggi. Industri kreatif tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi fondasi ekonomi perkotaan.
Bagi Jakarta, diversifikasi sumber pendapatan menjadi langkah penting agar ketergantungan terhadap sektor tertentu dapat dikurangi.
Optimalisasi Aset Daerah Jadi Sumber Pendapatan Potensial
Salah satu catatan penting yang disampaikan Komisi C adalah perlunya optimalisasi aset milik pemerintah daerah yang selama ini belum produktif.
DPRD meminta Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) bergerak lebih progresif dalam memanfaatkan aset yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Langkah tersebut dinilai dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah tanpa harus membebani masyarakat melalui kenaikan pajak.
Momentum penguatan aset daerah juga terlihat dari diterimanya 499 Sertifikat Hak Pakai (SHP) bidang tanah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Total nilai aset yang telah tersertifikasi tersebut mencapai sekitar Rp22,2 triliun. Kejelasan status hukum aset dinilai menjadi fondasi penting untuk pengelolaan yang lebih produktif dan akuntabel.
Dalam perspektif fiskal, aset daerah yang memiliki kepastian hukum dapat dikembangkan melalui kerja sama investasi, pemanfaatan komersial, maupun model pengelolaan lain yang memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.
Ancaman Perlambatan Properti Perlu Diantisipasi
Komisi C DPRD DKI juga mengingatkan adanya potensi perlambatan sektor properti yang dapat memengaruhi penerimaan daerah.
Sektor properti memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Ketika aktivitas transaksi properti menurun, penerimaan daerah dari sektor tersebut juga berpotensi ikut tertekan.
Karena itu, DPRD meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat sistem pengawasan penerimaan.
Penguatan integrasi data perpajakan menjadi salah satu langkah yang direkomendasikan. Selain itu, digitalisasi layanan pembayaran pajak perlu terus diperluas agar proses administrasi menjadi lebih mudah, transparan, dan efisien.
Pemanfaatan teknologi juga diyakini dapat menekan potensi kebocoran penerimaan yang selama ini masih menjadi tantangan di berbagai daerah.
Transportasi Publik Didorong Cari Pendapatan Non-Tiket
Selain membahas pendapatan daerah, Komisi C DPRD DKI turut menyoroti sektor transportasi publik yang menjadi salah satu simbol transformasi Jakarta sebagai kota modern.
BUMD transportasi seperti PT MRT Jakarta dan PT Transportasi Jakarta diminta tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah penumpang. Kedua perusahaan juga didorong untuk mengembangkan sumber pendapatan non-farebox atau pendapatan di luar penjualan tiket.
Model bisnis tersebut telah banyak diterapkan kota-kota besar dunia. Pendapatan diperoleh melalui iklan, pengembangan kawasan transit, penyewaan ruang komersial, hingga kerja sama bisnis dengan sektor swasta.
Pendekatan ini dinilai mampu mengurangi ketergantungan terhadap subsidi sekaligus meningkatkan kesehatan keuangan perusahaan transportasi daerah.
Komisi C bahkan mengusulkan kajian mengenai penerapan zonasi tarif bagi layanan yang menjangkau wilayah Jabodetabek. Skema tersebut bertujuan agar subsidi yang berasal dari pajak warga Jakarta dapat lebih tepat sasaran.
Mengapa Strategi Fiskal Jakarta Penting?
Penyusunan strategi fiskal Jakarta menjadi penting karena struktur ekonomi ibu kota akan mengalami perubahan setelah perpindahan pusat pemerintahan nasional.
Selama puluhan tahun, Jakarta memperoleh berbagai keuntungan ekonomi sebagai pusat administrasi negara. Ketika fungsi tersebut berangsur berpindah, Jakarta perlu memperkuat identitas baru sebagai kota global yang bertumpu pada sektor jasa, investasi, inovasi, dan ekonomi berbasis pengetahuan.
Strategi fiskal yang matang akan membantu pemerintah daerah menjaga stabilitas pendapatan, meningkatkan daya tarik investasi, serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Di sisi lain, kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan investor yang ingin menanamkan modal di Jakarta dalam jangka panjang.
Jakarta Menuju Kota Global dengan Fondasi Keuangan yang Lebih Kuat
Transformasi Jakarta menuju kota global tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik dan infrastruktur modern. Keberhasilan perubahan tersebut juga sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah mengelola keuangan secara berkelanjutan.
Dorongan DPRD DKI untuk menyusun strategi fiskal Jakarta menunjukkan bahwa tantangan pascapemindahan ibu kota mulai diantisipasi dari sekarang. Fokus pada investasi, ekonomi digital, optimalisasi aset, modernisasi perpajakan, serta penguatan transportasi publik menjadi bagian dari upaya membangun fondasi ekonomi yang lebih kokoh.
Jika strategi tersebut dijalankan secara konsisten, Jakarta berpeluang mempertahankan posisinya sebagai pusat ekonomi nasional sekaligus berkembang menjadi kota global yang kompetitif di tingkat regional maupun internasional. (frend/masson)
