Dana Rp 20,5 Triliun untuk 490 Pemda, Gaji PNS dan PPPK Jadi Perhatian
Gaji PPPK terancam tersendat akibat tekanan fiskal daerah? Pemerintah siapkan Rp20,5 triliun untuk 490 pemda. Ini dampaknya bagi ASN dan pelayanan publik.
Tag: pppk
490 Pemda Kesulitan Bayar Gaji ASN, Alarm Krisis Fiskal Daerah yang Bisa Ganggu Pelayanan Publik
Pemerintah daerah terancam kesulitan membayar gaji ASN. Apa penyebabnya? Mengapa daerah kaya dan miskin memiliki nasib berbeda? Simak analisis lengkapnya di Headline Indonesia.
PPPK Paruh Waktu Bebani APBD, Pemda Pangkas TPP ASN demi Bayar
TPP ASN dipotong hingga 50 persen. APBD makin tertekan, sementara gaji PPPK Paruh Waktu tetap harus dibayar. Siapa sebenarnya yang harus memikul beban ini? Simak analisis lengkapnya.
ASN Bekerja Dekat Rumah, Terobosan BKN yang Bisa Mengubah Wajah Birokrasi Indonesia
Gaji belum naik, tetapi pengeluaran bisa ditekan. BKN menyiapkan terobosan agar ASN bekerja lebih dekat dengan rumah. Akankah ini menjadi wajah baru birokrasi Indonesia?
PPPK Paruh Waktu Dibahas Tito Karnavian, AP3KI Desak Penguatan Status ASN dan Penggajian dari APBN
Benarkah tidak ada lagi diskriminasi terhadap PPPK paruh waktu? Pertemuan AP3KI dengan Mendagri Tito membuka harapan baru bagi jutaan ASN. Simak fakta lengkapnya.
Kapan Pendaftaran CPNS 2026 Dibuka? BKN Sebut Belum Ada Pembahasan Detail, Fokus Pemerintah Masih Beralih
CPNS 2026 belum juga dibuka. Banyak calon pelamar mulai bertanya-tanya. BKN akhirnya memberikan penjelasan terbaru soal alasan rekrutmen CPNS tahun ini belum diumumkan. Simak fakta lengkap dan analisisnya.
1.525 Guru PPPK Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Perpanjang Kontrak 3 Tahun, Muncul Harapan Diangkat Jadi PNS
1.525 guru PPPK di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu resmi mendapat perpanjangan kontrak selama tiga tahun. Di balik kabar baik ini, muncul harapan baru dari para guru agar pemerintah membuka peluang pengangkatan menjadi PNS. Simak fakta lengkapnya hanya di Headline Indonesia.
Guru Non-ASN Tetap Mengajar, Pemerintah Siapkan Skema Penataan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan tidak akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi guru nonaparatur sipil negara (non-ASN) pada 2027. Pemerintah saat ini masih menyiapkan skema penataan dan pemenuhan kebutuhan guru nasional agar proses transisi status kepegawaian berjalan bertahap tanpa mengganggu layanan pendidikan.