DPR RI mengesahkan Revisi UU Polri pada 9 Juni 2026. Salah satu perubahan paling penting adalah perpanjangan usia pensiun anggota Polri hingga 60 tahun sesuai jenjang kepangkatan.
45 desa di Pacitan membutuhkan kepastian kepemimpinan. PKB DPRD Pacitan mendesak Pilkades Serentak 2026 segera dilaksanakan agar desa memiliki kepala desa definitif dan pemerintahan berjalan lebih efektif. Simak alasan lengkapnya dalam artikel berikut.
Momen Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri bergandengan tangan usai Upacara Hari Lahir Pancasila 2026 mendapat apresiasi PDI-P. Kehangatan keduanya dinilai menjadi simbol persatuan dan semangat gotong royong bangsa.
Bansos kini masuk era digital. Pemerintah mulai memperluas sistem digitalisasi bantuan sosial ke 42 daerah untuk mencegah data ganda, mempercepat verifikasi, dan memastikan bantuan tepat sasaran. Simak bagaimana sistem baru ini bekerja.
MK akhirnya mempertegas aturan keterwakilan perempuan dalam politik. Kini partai politik tak lagi bisa mengabaikan kuota 30 persen perempuan karena berisiko dicoret dari daftar peserta pemilu. Putusan ini dinilai menjadi tonggak baru demokrasi representatif di Indonesia.
Rp 1,5 miliar disiapkan untuk Pilkades Serentak Pacitan 2026. Tetapi pertanyaannya, apakah demokrasi desa hari ini benar-benar membangun masa depan rakyat atau hanya menjadi ritual politik lima tahunan? Simak ulasan filosofis dan kritik konstruktif terhadap pelaksanaan pilkades pasca lahirnya UU Desa terbaru.
Bagaimana jika kurban paling sulit sebenarnya bukan menyembelih hewan, melainkan menyembelih ego dalam diri sendiri? Iduladha mengajarkan manusia tentang ikhlas, kehilangan, dan cinta yang rela melepaskan.
Pilkades Serentak 2026 di Pacitan mulai dipersiapkan. Pemkab mengalokasikan anggaran Rp 1,5 miliar untuk mendukung seluruh tahapan pemilihan kepala desa. Seperti apa rincian anggaran dan mekanisme pelaksanaannya?
Blackout di Sumatera bukan sekadar listrik padam biasa. Gangguan ini menjadi alarm serius tentang rapuhnya ketahanan sistem kelistrikan nasional di tengah ketergantungan masyarakat pada energi listrik.
Dana desa ratusan triliun rupiah terus digelontorkan pemerintah. Namun, mengapa kemiskinan dan stunting di desa masih tinggi? Pemerintah kini mulai memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa desa untuk menutup celah korupsi dan memastikan dana desa benar-benar dirasakan masyarakat.
