Headlineid.com – Pidato Presiden pada peringatan hari lahir PKB ke-28 lalu menghidupkan kembali istilah kolonial londo ireng. Pemimpin negara mengarahkan label sejarah tersebut kepada kelompok kritis di luar lingkar kekuasaan. Sontak saja, pernyataan ini memicu polemik luas di tengah masyarakat.
Kementerian Komunikasi dan Digital lantas menyampaikan klarifikasi resmi untuk meredakan kegaduhan tersebut. Mereka berdalih bahwa narasi itu hanyalah analogi sejarah biasa. Pemerintah bermaksud menyindir pihak yang melayani kepentingan asing di atas kepentingan nasional.
Namun, penggunan retorika kuno ini justru memperlihatkan lompatan semantik yang sangat mengkhawatirkan. Negara seolah mengklaim diri sebagai satu-satunya pemegang lisensi kebenaran nasionalisme. Narasi ini secara tajam membenturkan abdi negara dengan warga negara yang kritis.
Sejarah mencatat istilah Zwarte Hollanders awalnya merujuk pada tentara bayaran asal Afrika Barat. Tentara Kerajaan Hindia Belanda merekrut mereka pada abad ke-19. Kompeni menugaskan pasukan ini untuk memadamkan perlawanan rakyat pribumi di Nusantara.
Namun, penguasa abad ke-21 kini memungut kembali istilah kelam tersebut. Tim data Headline Indonesia mencatat adanya pergeseran makna yang sangat drastis. Pemerintah secara sepihak menyamakan kritikus kebijakan dengan serdadu bayaran penjajah.
Oleh karena itu, penyematan label ini berpotensi merusak tatanan demokrasi yang sehat. Penguasa secara bertahap mengaburkan batas antara negara dan pemerintah yang bersifat temporer. Alhasil, setiap kritik terhadap kebijakan publik langsung dicap sebagai tindakan tidak nasionalis.
Proyeksi Psikologis Kekuasaan dan Warisan Feodalisme Kolonial
Namun, lontaran tuduhan ini menyimpan ironi yang sangat menggelitik. Pihak pemerintah sibuk menuding para pengkritik sebagai kaki tangan asing. Di sisi lain, praktik memalukan justru marak terjadi di dalam tubuh birokrasi sendiri.
Oleh karena itu, retorika ini sesungguhnya menjadi bentuk proyeksi psikologis yang terbalik. Pihak yang perilakunya paling menyerupai kompeni bukanlah para jurnalis atau aktivis. Sebaliknya, perilaku tentara bayaran justru melekat pada oknum pejabat yang memperjualbelikan jabatan.
Selain itu, kemunculan wacana ini mencerminkan kegagalan komunikasi politik di lingkaran kekuasaan. Para elit senior terjebak dalam memori kolektif Perang Dingin yang sangat kaku. Mereka terbiasa memandang perbedaan pendapat melalui lensa ancaman geopolitik klasik.
Meskipun demikian, para penasihat muda di lingkar kekuasaan juga gagal menjadi penyaring budaya. Mereka terpesona oleh karisma politik dan narasi heroik masa lalu. Akibatnya, tim komunikasi presiden meloloskan retorika menyengat yang berpotensi memecah belah bangsa.
Di sisi lain, masyarakat kita ternyata memiliki tingkat permintaan yang tinggi terhadap narasi feodal. Warga kerap merindukan era ketenteraman kolonial yang serba patuh dan hierarkis. Kenyamanan berada di bawah kekuasaan figur bapak terasa lebih aman ketimbang kebisingan demokrasi.
Alhasil, penghormatan berlebihan terhadap seragam dan pangkat birokrasi masih bertahan kuat. Pangkat tidak lagi menjadi penanda tanggung jawab pelayanan publik. Masyarakat memandang jabatan sebagai jubah legalitas untuk menuntut kepatuhan dari warga biasa.
Pasar Gelap Jabatan Birokrasi dan Ilusi Patriotisme Murni
Masyarakat yang bermental Inlander selalu membutuhkan validasi dari otoritas yang lebih tinggi. Menjadi pegawai negeri atau perangkat desa merupakan jalur instan untuk merengkuh prestise sosial. Oleh karena itu, warga bersedia membayar ratusan juta rupiah demi menembus kasta birokrasi.
Fenomena ini terlihat makin jelas dalam kasus jual beli jabatan di berbagai daerah. Operasi tangkap tangan KPK secara konsisten membongkar industri transaksional dalam pengisian jabatan. Praktik haram ini bahkan telah merembes hingga ke tingkat pemerintahan desa.
Sebagai contoh, posisi perangkat desa di Kabupaten Pati dipatok ratusan juta rupiah. Calon pejabat rela merogoh kocek hingga Rp125 juta demi satu kursi. Secara kalkulasi ekonomi murni, tindakan nekat ini sangat tidak rasional jika hanya mengandalkan gaji resmi.
Namun, langkah ini menjadi sangat logis jika kita kaji melalui kacamata sejarah. Motif berburu jabatan hari ini merupakan replikasi sempurna dari perilaku londo ireng masa lalu. Kedua kelompok sama-sama tergerak oleh pragmatisme ekonomi dan dahaga prestise sosial.
Pada abad ke-19, bergabung dengan struktur Belanda menjadi cara tercepat untuk lolos dari kemiskinan. Serdadu lokal mendapat gaji tetap dan jaminan pensiun dari pemerintah kolonial. Mereka rela mengangkat senjata melawan saudara sendiri demi mengamankan kemapanan pribadi.
Hari ini, para pemburu jabatan yang membayar uang suap memiliki mentalitas serupa. Mereka memandang institusi negara sebagai pundi kekayaan yang wajib mereka rebut. Uang suap awal merupakan investasi untuk menguasai alokasi anggaran dan Dana Desa.
Oleh karena itu, pembalikan logika politik sedang berlangsung di depan mata kita. Pihak yang merusak dan memeras uang negara justru bersembunyi di balik seragam resmi. Mereka fasih meneriakkan yel-yel nasionalisme, tetapi sibuk memeras rakyat di ruang belakang.
Catatan Editorial Headline Indonesia
Penataan birokrasi nasional tidak akan pernah tuntas jika pemerintah terus memelihara retorika biner. Penguasa harus segera menghentikan kebiasaan melempar stempel pengkhianat kepada warga yang kritis. Pembenahan mendasar harus berfokus pada pembersihan industri jual beli jabatan di tubuh aparatur negara.
Selain itu, dekolonisasi mentalitas birokrasi menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Pembungkusan transaksi haram dengan narasi nasionalisme murni hanya akan memperparah krisis kepercayaan publik. Pemimpin bangsa pekan ini menjadi fokus analisis Headline Indonesia untuk menyuarakan pembaruan politik yang lebih sehat dan beradab.
Editor : Frend
