Pacitan, Headline Indonesia – Kabupaten Pacitan mulai memperkuat koordinasi pengelolaan Geopark Gunung Sewu menjelang revalidasi ketiga UNESCO Global Geopark pada 2027. Sekretaris Daerah Pacitan Heru Wiwoho mewakili Bupati Pacitan membuka rapat koordinasi monitoring dan evaluasi kerja sama Pacitan, Wonogiri, dan Wonosari, Sabtu (24/10/2026). Pertemuan tersebut berlangsung di halaman wingking atau halking rumah dinas bupati.
Agenda ini menghadirkan perwakilan pemerintah daerah, ahli geologi, asesor UNESCO, serta pengelola geosite. Selain mengevaluasi kerja sama Pawonsari, forum tersebut membahas pengelolaan geopark yang mencakup tiga wilayah. Persiapan ini menjadi momentum untuk memastikan pelestarian warisan geologi berjalan seiring dengan pengembangan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.
Fakta Inti: Persiapan Revalidasi, Kerja Sama Tiga Daerah, dan Pelibatan Ahli
Pertama, Sekda Pacitan Heru Wiwoho menyampaikan sambutan Bupati Pacitan mengenai posisi strategis Geopark Gunung Sewu. Pemerintah daerah memandang keberadaan geopark sebagai kekuatan untuk mendorong perkembangan pariwisata. Karena itu, persiapan revalidasi membutuhkan perhatian terhadap pengelolaan kawasan dan keberlanjutan manfaatnya.
Kedua, rapat koordinasi tersebut mempertemukan unsur pemerintah dari wilayah yang terlibat dalam kerja sama Pawonsari. Forum ini juga menghadirkan ahli geologi dan asesor UNESCO untuk membahas pengelolaan geopark. Kehadiran berbagai unsur tersebut membuka ruang koordinasi mengenai tantangan pelestarian dan pengembangan kawasan.
Ketiga, sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan turut menghadiri pertemuan tersebut. Di antaranya Togu Pardede, Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan Kementerian PPN/Bappenas, beserta jajaran. Hadir pula asesor UNESCO Emeritus Dato’ dan Ibrahim Komoo, Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul selaku Ketua Badan Pengelola UNESCO Global Geopark Gunung Sewu, kepala perangkat daerah Jawa Timur, serta para pengelola geosite.
Revalidasi UNESCO Bukan Sekadar Agenda Administratif
Revalidasi UNESCO pada 2027 menjadi agenda penting bagi pengelolaan Geopark Gunung Sewu. Proses tersebut perlu dipahami sebagai kesempatan untuk mengevaluasi kualitas pengelolaan kawasan, bukan sekadar memenuhi jadwal penilaian internasional.
Geopark memiliki tanggung jawab yang melampaui promosi destinasi wisata. Pengelolanya perlu menjaga warisan geologi, mendukung pendidikan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang selaras dengan kelestarian lingkungan. Oleh sebab itu, persiapan revalidasi perlu menyentuh kondisi nyata di lapangan.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa pengelola geosite memahami peran masing-masing. Setiap lokasi memiliki karakteristik dan kebutuhan pengelolaan yang berbeda. Namun, seluruhnya tetap perlu terhubung melalui standar pelestarian dan arah pengembangan yang sejalan.
Di sisi lain, rapat koordinasi tidak otomatis menjamin keberhasilan pengelolaan. Pertemuan perlu menghasilkan langkah kerja yang jelas, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme evaluasi yang terukur. Tanpa tindak lanjut, koordinasi berisiko berhenti sebagai agenda seremonial menjelang penilaian.
Karena itu, masyarakat perlu melihat hasil konkret dari proses persiapan tersebut. Perbaikan fasilitas, edukasi pengunjung, perlindungan situs geologi, dan penguatan ekonomi lokal dapat menjadi bagian dari ukuran kemajuan. Langkah-langkah tersebut juga membantu memastikan bahwa manfaat geopark tidak hanya dirasakan oleh sektor pariwisata.
Kolaborasi Pacitan, Wonogiri, dan Gunungkidul Menentukan Arah Pengelolaan
Dalam sambutan yang dibacakan Heru Wiwoho, Bupati Pacitan menekankan bahwa pengelolaan Geopark Gunung Sewu tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah daerah, pengelola geopark, dan masyarakat perlu membangun kolaborasi yang baik. Pesan tersebut menegaskan pentingnya koordinasi lintas wilayah dalam menjaga keberlanjutan kawasan.
Kerja sama Pawonsari menjadi salah satu ruang untuk menyelaraskan kepentingan tersebut. Ketiga wilayah perlu memahami bahwa pengelolaan geopark melibatkan kawasan dengan karakteristik, potensi wisata, dan tantangan lingkungan yang beragam. Oleh karena itu, komunikasi antardaerah harus berlangsung secara konsisten.
Pacitan, misalnya, dapat mengembangkan promosi wisata dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan. Sementara itu, koordinasi dengan wilayah lain dapat membantu membangun pengalaman wisata yang lebih terhubung. Pendekatan tersebut memerlukan perencanaan bersama agar promosi tidak berjalan terpisah dari agenda konservasi.
Selain promosi, kerja sama juga perlu mencakup pertukaran data dan pengalaman pengelolaan. Pemerintah daerah dapat menyelaraskan informasi mengenai kondisi geosite, kebutuhan pemeliharaan, serta aktivitas edukasi. Dengan demikian, keputusan pengelolaan memiliki dasar yang lebih kuat.
Keterlibatan pemerintah pusat melalui unsur Kementerian PPN/Bappenas juga membuka ruang pembahasan mengenai arah pembangunan dan pengelolaan sumber daya. Namun, setiap kebijakan tetap perlu diterjemahkan menjadi program yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Keberhasilan kolaborasi pada akhirnya bergantung pada konsistensi pelaksanaan di setiap wilayah.
Masyarakat Harus Menjadi Bagian dari Manfaat Geopark
Pengembangan geopark akan kehilangan sebagian nilainya apabila masyarakat hanya menjadi penonton di tengah pertumbuhan pariwisata. Warga yang tinggal di sekitar geosite perlu memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dan pelestarian. Karena itu, pendekatan berbasis masyarakat perlu mendapat tempat dalam perencanaan pengelolaan.
Pelibatan warga dapat dimulai melalui pengembangan usaha lokal, penyediaan jasa pemandu, produk kerajinan, hingga kuliner khas daerah. Selain membuka peluang pendapatan, kegiatan tersebut dapat memperkuat hubungan antara identitas lokal dan pelestarian kawasan. Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan pendampingan serta akses pasar yang memadai.
Di sisi lain, masyarakat juga memegang peran penting dalam menjaga situs geologi. Edukasi mengenai larangan merusak kawasan, pengelolaan sampah, dan perilaku wisata yang bertanggung jawab perlu menjangkau warga maupun pengunjung. Dengan begitu, pelestarian tidak hanya bergantung pada pengawasan pemerintah.
Pemerintah daerah perlu menghindari pola pengembangan yang hanya mengejar peningkatan jumlah kunjungan. Pertumbuhan wisata tanpa pengendalian dapat menambah tekanan terhadap lingkungan dan fasilitas setempat. Oleh sebab itu, kualitas kunjungan dan manfaat ekonomi bagi warga perlu berjalan bersama dengan perlindungan kawasan.
Keberhasilan geopark juga seharusnya tercermin dalam pengalaman masyarakat sehari-hari. Ketika warga memahami nilai warisan geologi dan memperoleh manfaat ekonomi secara wajar, dukungan terhadap pelestarian memiliki fondasi yang lebih kuat. Inilah salah satu alasan mengapa kolaborasi masyarakat perlu masuk ke dalam agenda persiapan revalidasi.
Dampak dan Solusi: Persiapan 2027 Perlu Memiliki Ukuran yang Jelas
Menjelang revalidasi, pemerintah dan badan pengelola perlu menerjemahkan hasil rapat koordinasi menjadi rencana kerja yang terukur. Setiap program sebaiknya memiliki penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, dan indikator keberhasilan. Langkah tersebut membantu seluruh pihak memantau perkembangan secara objektif.
Pertama, evaluasi kondisi setiap geosite perlu menjadi perhatian. Pengelola dapat memetakan kebutuhan konservasi, kondisi fasilitas, akses pengunjung, serta risiko kerusakan lingkungan. Hasil evaluasi kemudian menjadi dasar untuk menentukan prioritas penanganan.
Kedua, koordinasi lintas wilayah perlu memiliki mekanisme tindak lanjut yang konsisten. Pertemuan berkala dapat digunakan untuk membahas kemajuan program dan menyelesaikan kendala bersama. Selain itu, pertukaran data antarpengelola dapat mengurangi perbedaan informasi dalam pengambilan keputusan.
Ketiga, pemerintah daerah perlu memperkuat edukasi dan partisipasi masyarakat. Program sosialisasi sebaiknya tidak hanya berlangsung menjelang revalidasi. Sebaliknya, kegiatan tersebut perlu menjadi bagian dari pengelolaan rutin melalui sekolah, komunitas, kelompok usaha, dan pelaku wisata.
Keempat, manfaat ekonomi perlu dipantau secara lebih terarah. Pemerintah dapat mendorong keterlibatan usaha lokal sekaligus mengamati apakah peluang wisata menjangkau masyarakat sekitar. Pendekatan ini membantu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kepentingan konservasi.
Terakhir, komunikasi publik perlu menjelaskan perkembangan persiapan secara terbuka. Informasi mengenai program, capaian, dan tantangan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat. Transparansi juga memberi ruang bagi warga untuk menyampaikan masukan terhadap pengelolaan kawasan.
Berbagai langkah tersebut tidak menggantikan penilaian resmi UNESCO. Namun, persiapan yang terencana dapat membantu pengelola memperbaiki tata kelola sekaligus memperkuat manfaat geopark dalam jangka panjang.
Catatan Editorial Headline Indonesia
Rapat koordinasi di Pacitan menunjukkan bahwa persiapan revalidasi Geopark Gunung Sewu membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Kehadiran pemerintah daerah, unsur pemerintah pusat, ahli geologi, asesor UNESCO, dan pengelola geosite menjadi modal untuk memperkuat komunikasi. Tantangan berikutnya ialah memastikan setiap pembahasan menghasilkan tindakan nyata.
Bagi Pacitan, geopark dapat menjadi penggerak pariwisata sekaligus sarana memperkenalkan kekayaan geologi kepada masyarakat luas. Namun, potensi tersebut perlu dikelola dengan disiplin konservasi dan pembagian manfaat yang adil. Pertumbuhan kunjungan tidak boleh mengorbankan lingkungan maupun kepentingan warga yang tinggal di sekitarnya.
Menjelang 2027, ukuran kesiapan seharusnya tidak berhenti pada kelengkapan dokumen dan agenda pertemuan. Pemerintah serta badan pengelola perlu menunjukkan perbaikan yang dapat diamati, mulai dari kondisi geosite hingga keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, revalidasi menjadi bagian dari proses pembenahan berkelanjutan, bukan sekadar target pada kalender.
Pada akhirnya, nilai Geopark Gunung Sewu terletak pada kemampuannya menjaga warisan bumi sekaligus memberi manfaat bagi manusia. Kolaborasi Pacitan, Wonogiri, dan Gunungkidul akan memperoleh arti nyata ketika kesepakatan lintas daerah hadir dalam tindakan sehari-hari. Di titik itulah pelestarian dan kesejahteraan dapat berjalan beriringan.
Editor : Frend
