PACITAN, HEADLINE INDONESIA – Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pacitan masih terus diberlakukan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan memastikan kebijakan tersebut tetap berjalan. Langkah ini dilakukan sambil menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait pencabutan atau perubahan aturan yang berlaku.
Perpanjangan kebijakan WFH dilakukan setelah pemerintah pusat menerbitkan surat edaran terbaru. Surat tersebut mengatur keberlanjutan sistem kerja dari rumah bagi ASN. Sebelumnya, kebijakan ini telah diterapkan selama dua bulan sebagai bagian dari upaya efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, Deni Cahyantoro, mengatakan pemerintah daerah telah menerima surat edaran terbaru. Surat itu menjadi dasar hukum pelaksanaan WFH bagi ASN di daerah.
Menurut Deni, surat edaran tersebut menegaskan bahwa kebijakan kerja dari rumah masih berlaku. Seluruh instansi pemerintah daerah diminta tetap menjalankan aturan tersebut sesuai ketentuan pemerintah pusat.
“Pekan lalu surat edaran dari pusat sudah turun dan melanjutkan kebijakan WFH,” kata Deni, Senin (1/6/2026).
Deni yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pacitan menjelaskan bahwa kebijakan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tetap diminta menjalankan sistem kerja sesuai arahan yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa surat edaran itu akan menjadi pedoman pelaksanaan kerja ASN. Aturan tersebut berlaku sampai ada keputusan baru dari pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah belum dapat memastikan kapan kebijakan WFH akan berakhir.
“SE tersebut berlaku hingga dicabut atau dilakukan anulir dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Upaya Efisiensi BBM dan Efektivitas Kinerja ASN
Pemerintah menerapkan kebijakan WFH sebagai langkah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran dan pengelolaan energi nasional.
Selain itu, sistem kerja fleksibel diharapkan dapat menjaga produktivitas aparatur. Kualitas pelayanan kepada masyarakat juga diharapkan tetap terjaga.
Meski sebagian ASN bekerja dari rumah, pemerintah memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal. Setiap instansi telah melakukan penyesuaian pola kerja. Penyesuaian tersebut mencakup pembagian jadwal kerja dan pemanfaatan teknologi digital.
Pemkab Pacitan juga memastikan pelayanan administrasi tetap berjalan. Layanan perizinan dan berbagai layanan publik lainnya masih dapat diakses masyarakat sesuai prosedur yang berlaku.
Menunggu Evaluasi dan Kebijakan Lanjutan
Hingga saat ini, pemerintah daerah masih menunggu hasil evaluasi dari pemerintah pusat. Evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan kelanjutan kebijakan WFH.
Pemerintah pusat nantinya akan memutuskan apakah kebijakan tersebut dilanjutkan, disesuaikan, atau dicabut sepenuhnya.
Selama belum ada aturan baru, seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan diminta tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Pemkab juga terus memantau pelaksanaan sistem kerja tersebut. Tujuannya agar pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami gangguan.
Dengan adanya perpanjangan ini, kebijakan WFH bagi ASN di Pacitan masih akan terus berlangsung. Penerapan sistem tersebut akan berakhir setelah pemerintah pusat mengeluarkan keputusan resmi terkait pola kerja aparatur sipil negara di Indonesia. (**/yun)
