JAKARTA, Headlineid.com — Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menyebar di sejumlah wilayah Indonesia pada 20–21 Agustus 2026. Di Kalimantan Selatan, BNPB mendeteksi 53 titik api dengan estimasi lahan terbakar mencapai sekitar 595 hektare.
Data BNPB menunjukkan kebakaran tidak hanya menjadi persoalan Kalimantan. Api juga muncul di Papua Barat Daya, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, dan Kepulauan Bangka Belitung. Pada saat yang sama, Sukabumi menghadapi cuaca ekstrem dan Parigi Moutong mengalami kekeringan.
Karhutla Kalsel Menjadi Titik Tekan Utama Penanganan
Laporan BNPB menempatkan Kalimantan Selatan sebagai salah satu wilayah yang membutuhkan penanganan intensif. Hingga Jumat, 21 Agustus 2026, karhutla terdeteksi di sembilan wilayah.
Wilayah itu meliputi Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, Tapin, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Balangan. Sebagian besar wilayah tersebut berada dalam zona risiko tinggi.
Kabupaten Banjar mencatat estimasi area terbakar terbesar dengan sekitar 174 hektare. Berikutnya Tanah Laut mencapai 107 hektare, Barito Kuala 96 hektare, dan Tapin sekitar 85 hektare.
Namun, angka tersebut bukan sekadar statistik kebencanaan. Luasan api menunjukkan tekanan terhadap lahan, sumber air, udara, serta aktivitas masyarakat di sekitar lokasi.
Operasi darat melibatkan sekitar 387 personel. Mereka berasal dari BPBD, Manggala Agni, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat.
Selain itu, tim menggunakan mobil tangki, pompa, suplai air, tanki fleksibel, alat penyemprot, kepyok, garu tajam, serta motor trail. Peralatan tersebut menyesuaikan karakter medan dan jarak menuju titik api.
Api Berkembang Saat Angin, Kekeringan, dan Akses Bertemu
Persoalan utama karhutla tidak berhenti pada kemampuan memadamkan api. Kondisi lapangan justru sering menentukan seberapa cepat kebakaran dapat dikendalikan.
Di Kalsel, angin kencang mempercepat penyebaran api. Pada sejumlah lokasi, tim juga menghadapi akses sulit dan keterbatasan sumber air.
Situasi tersebut menciptakan persoalan berlapis. Ketika jalur darat sulit ditembus, petugas membutuhkan dukungan udara.
Karena itu, BNPB mengoperasikan patroli udara dan helikopter water bombing. Dua unit patroli udara disiagakan dari Lanud Sjamsudin Noor bersama tiga helikopter pembawa air.
Patroli menggunakan helikopter Bell 206 dan pesawat Cessna Caravan. Dalam penerbangan selama 4 jam 35 menit, tim menemukan 29 titik api.
Estimasi luas lahan terbakar dari pemantauan udara mencapai sekitar 536 hektare. Angka ini memperlihatkan luas wilayah terdampak yang tidak mudah dijangkau hanya dengan pengamatan dari darat.
Operasi water bombing juga berjalan intensif. Tiga helikopter melakukan ratusan kali penjatuhan air untuk menekan titik api.
Helikopter Super Puma melakukan 245 kali penjatuhan air. Total air yang dijatuhkan mencapai sekitar 980.000 liter.
Sementara itu, helikopter MI8-AMT melakukan 57 kali penjatuhan air. Total air mencapai sekitar 228.000 liter.
Helikopter Sikorsky Black Hawk juga melakukan 82 kali penjatuhan air. Jumlah air yang dijatuhkan mencapai sekitar 328.000 liter.
Jika digabungkan, tiga helikopter tersebut menjatuhkan sekitar 1,536 juta liter air. Operasi itu terutama menyasar lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Pemadaman Cepat Tidak Cukup Jika Sumber Api Terus Muncul
Di titik inilah persoalan karhutla membutuhkan pendekatan berbeda. Pemadaman memang wajib dilakukan, tetapi pencegahan harus bergerak sebelum api muncul.
Kasus di daerah lain memperlihatkan pola yang sama. Di Enrekang, Sulawesi Selatan, sekitar 10 hektare lahan terbakar.
BNPB menyebut kebakaran itu diduga dipicu puntung rokok yang dibuang sembarangan. Medan curam kemudian membuat proses pemadaman menjadi lebih sulit.
Di Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, kebakaran bahkan mencapai sekitar 54 hektare. Sekitar 50 hektare berada di Desa Longge.
Hingga 21 Agustus, titik api di Desa Tampanombo masih dalam pemantauan. Artinya, risiko kebakaran belum sepenuhnya berakhir meskipun sebagian wilayah sudah tertangani.
Sementara itu, Kota Sorong juga mengalami beberapa kejadian karhutla. Desa Sawagumu mencatat sekitar lima hektare lahan terbakar.
Kondisi gambut, kekeringan, dan angin kencang mempercepat perkembangan api. Tim gabungan kemudian berhasil memadamkan kebakaran tersebut pada 21 Agustus.
Di Lombok Timur, sekitar 10 hektare lahan terbakar di Desa Sembalun Timba Gading. Petugas menyelesaikan penanganan setelah melakukan pemadaman dan pendinginan.
Rangkaian kejadian itu memperlihatkan satu pola. Ketika lahan mengering, api kecil dapat berkembang cepat jika manusia atau kondisi alam menyediakan pemicunya.
Kekeringan Menjadi Alarm yang Tak Boleh Diabaikan
Karhutla juga tidak dapat dipisahkan dari persoalan kekeringan. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menjadi contoh bagaimana minimnya hujan mulai menekan sektor pertanian.
Kekeringan melanda sembilan desa. Kondisi tersebut berdampak terhadap sekitar 1.400 hektare lahan sawah.
Sumber air utama di Desa Kayu Agung bahkan hanya memiliki debit sekitar 25 persen dari kondisi normal. Hingga Jumat, 21 Agustus, kekeringan masih berlangsung.
Situasi tersebut memberi gambaran tentang risiko berikutnya. Ketika sumber air menurun, kebutuhan masyarakat meningkat sementara kemampuan pemadaman ikut terbatas.
Karena itu, kebijakan menghadapi karhutla harus berjalan beriringan dengan pengelolaan air. Pemerintah daerah perlu memastikan sumber air tersedia di wilayah rawan kebakaran.
Di sisi lain, masyarakat membutuhkan informasi yang lebih cepat mengenai tingkat risiko. Peringatan dini tidak boleh berhenti pada laporan administratif.
Cuaca Ekstrem Menambah Tekanan di Wilayah Lain
Pada periode yang sama, BNPB juga mencatat cuaca ekstrem di Kabupaten Sukabumi. Hujan disertai angin kencang melanda Kecamatan Parakansalak pada Kamis, 20 Agustus.
Sebanyak tiga desa terdampak. Sembilan kepala keluarga atau 24 jiwa ikut terdampak dan sembilan rumah mengalami kerusakan ringan.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa ancaman bencana berjalan dengan karakter berbeda. Sebagian daerah menghadapi api dan kekeringan, sementara wilayah lain berhadapan dengan hujan serta angin kencang.
Berdasarkan analisis tim data Headline Indonesia, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah membaca risiko secara lebih spesifik. Satu pola penanganan tidak selalu cocok untuk semua wilayah.
Kesiapan personel memang diperlukan. Namun, sistem deteksi dini, pemetaan risiko, kesiapan sumber air, dan komunikasi publik juga menentukan keberhasilan penanganan.
Dampak Karhutla Tidak Berhenti Saat Api Padam
Pemadaman api sering menjadi ukuran keberhasilan yang paling mudah dilihat. Padahal, dampak kebakaran dapat berlangsung jauh setelah asap menghilang.
Lahan yang terbakar kehilangan fungsi ekologisnya. Jika kebakaran berulang, kualitas tanah dan vegetasi dapat terus menurun.
Selain itu, asap berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat. Transportasi, sekolah, pekerjaan, dan kegiatan ekonomi dapat ikut terdampak ketika kualitas udara memburuk.
Di kawasan dekat permukiman, risiko tersebut menjadi lebih serius. Pemerintah harus memastikan operasi pemadaman tidak hanya mengejar titik api.
Pendekatan berikutnya perlu memperhatikan sumber kebakaran. Jika aktivitas manusia menjadi pemicu, pengawasan dan edukasi harus menyasar perilaku tersebut.
Karena itu, patroli kawasan rawan perlu diperkuat sebelum api membesar. Masyarakat juga harus memiliki akses pelaporan yang cepat dan mudah.
Arah Kebijakan ke Depan: Dari Memadamkan Api ke Mencegah Kebakaran
BNPB telah meminta pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan, pemantauan, deteksi dini, serta sarana pemadaman. Imbauan itu perlu diterjemahkan menjadi tindakan yang terukur di lapangan.
Pertama, wilayah rawan harus memiliki peta risiko yang terus diperbarui. Peta tersebut perlu menjadi dasar penempatan personel, pompa, kendaraan, dan sumber air.
Kedua, pengawasan terhadap aktivitas pembakaran perlu diperkuat. Penanganan tidak cukup dilakukan ketika api sudah membesar.
Ketiga, pemerintah harus memperkuat koordinasi dengan pemegang izin usaha di kawasan perkebunan dan pertambangan. Area yang sulit dijangkau membutuhkan tanggung jawab pengendalian yang jelas.
Operasi udara juga perlu digunakan secara tepat sasaran. BNPB menyatakan pengerahan helikopter menyesuaikan kebutuhan lapangan.
Selain itu, operasi modifikasi cuaca dapat dilakukan berdasarkan pemantauan potensi pertumbuhan awan hujan bersama BMKG. Langkah tersebut harus berjalan sebagai bagian dari strategi yang lebih luas.
Catatan Editorial Headline Indonesia
Karhutla Kalsel memberi pesan yang lebih besar daripada sekadar angka 595 hektare. Kebakaran menunjukkan bagaimana cuaca, kondisi lahan, akses, air, dan perilaku manusia dapat bertemu dalam satu krisis.
Karena itu, keberhasilan tidak boleh hanya diukur dari banyaknya api yang padam. Ukuran yang lebih penting ialah seberapa sedikit kebakaran baru yang muncul setelah musim kering berlalu.
Jika pencegahan berjalan serius, helikopter tidak selalu menjadi pilihan terakhir. Personel tidak harus selalu mengejar api yang sudah membesar.
Negara memiliki teknologi untuk mendeteksi titik api. Pemerintah memiliki perangkat untuk mengerahkan sumber daya. Tantangannya kini terletak pada kecepatan, koordinasi, dan keberanian mencegah kebakaran sebelum menjadi bencana.
Di tengah musim kering, satu puntung rokok dapat berubah menjadi puluhan hektare lahan terbakar. Karena itu, menjaga api tetap padam bukan hanya tugas petugas pemadam.
Itu merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan rawan.
Editor: Frend
