Headlineid.com – Presiden Prabowo Subianto membuka Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Kamis, 27 Agustus 2026. Forum tertinggi Nahdlatul Ulama tersebut mengusung tema “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah untuk Kemaslahatan Bangsa.” Tema itu membawa pesan yang lebih luas daripada agenda internal organisasi. NU kini menghadapi tuntutan menjaga identitas sekaligus memperkuat kontribusinya bagi kehidupan kebangsaan.
Pembukaan berlangsung di Lapangan Untung Surapati. Ribuan peserta dan warga hadir dalam suasana religius yang berpadu dengan simbol kebangsaan. Kehadiran Presiden Prabowo juga memberi dimensi politik dan kenegaraan pada momentum tersebut. Namun, substansi muktamar tetap berada pada keputusan organisasi dan kepentingan warga Nahdliyin.
Muktamar NU ke-35 Menghimpun Struktur Organisasi dari Dalam dan Luar Negeri
Ketua Panitia Muktamar Syaifullah Yusuf menyebut peserta datang dari berbagai tingkatan kepengurusan NU. Sebanyak 38 pengurus wilayah tercatat mengikuti forum tersebut. Selain itu, terdapat lebih dari 550 pengurus cabang yang turut hadir. NU juga menghadirkan 33 pengurus cabang istimewa dari luar negeri. Komposisi itu menunjukkan luasnya jaringan organisasi yang dibangun NU selama puluhan tahun.
Di luar peserta resmi, Jombang diperkirakan menerima gelombang kedatangan warga dalam jumlah jauh lebih besar. Syaifullah memperkirakan lebih dari 50 ribu rombongan lilahi ta’ala atau “romlah” akan memeriahkan muktamar. Mereka datang dengan berbagai moda transportasi. Sebagian menggunakan pesawat dan kereta, sementara lainnya memilih bus atau kendaraan pribadi.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa Muktamar NU ke-35 memiliki daya tarik sosial yang melampaui struktur administratif organisasi. Bagi warga Nahdliyin, kehadiran di Jombang bukan sekadar menghadiri acara. Momentum itu menjadi bentuk keterikatan emosional dengan organisasi dan tradisi pesantren.
Pembukaan Menggabungkan Simbol Kebangsaan dan Tradisi Keislaman
Rangkaian pembukaan dimulai dengan lagu Indonesia Raya. Setelah itu, peserta menyanyikan Syubbanul Wathon yang telah lama melekat dalam tradisi kebangsaan warga NU.
Suasana kemudian berubah khidmat ketika ayat suci Al-Qur’an dilantunkan. Selawat Badar juga menggema sebelum doa dipimpin K.H. Hasib Wahab Chasbullah.
Rangkaian tersebut memperlihatkan karakter khas NU dalam memadukan keislaman dan kebangsaan. Dua identitas tersebut tidak ditempatkan sebagai kutub yang saling bertentangan.
Sebaliknya, keduanya menjadi bagian dari tradisi organisasi sejak masa perjuangan kemerdekaan. Karena itu, pernyataan Prabowo mengenai sejarah NU memiliki konteks yang kuat.
Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena mendapat kehormatan membuka muktamar. Ia juga menegaskan jasa besar NU dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.
Pernyataan tersebut sekaligus mengingatkan bahwa hubungan NU dengan negara memiliki akar sejarah panjang. Namun, sejarah itu juga membawa tanggung jawab bagi generasi organisasi saat ini.
Tabuhan Bedug Menandai Dimulainya Pertaruhan Arah NU
Presiden Prabowo kemudian menyatakan Muktamar NU ke-35 resmi dibuka. Setelah deklarasi tersebut, ia menabuh bedug sebagai penanda dimulainya rangkaian muktamar.
Secara simbolik, tabuhan bedug mengawali persidangan organisasi. Secara substantif, forum tersebut akan menentukan berbagai keputusan penting bagi perjalanan NU.
Muktamar memiliki ruang untuk membahas arah organisasi. Program kerja dan rekomendasi bagi umat serta bangsa juga menjadi bagian dari agenda.
Karena itu, perhatian publik tidak seharusnya berhenti pada seremoni pembukaan. Keputusan yang lahir setelahnya justru menjadi ukuran utama keberhasilan muktamar.
Berdasarkan pembacaan tim editorial Headline Indonesia, tantangan terbesar NU bukan sekadar menjaga besarnya jumlah anggota.
Tantangan sebenarnya terletak pada kemampuan menerjemahkan nilai organisasi menjadi kerja nyata. Kekuatan massa harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan sosial.
NU memiliki jaringan pesantren, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta basis warga yang sangat luas. Modal sosial tersebut dapat menjadi kekuatan besar jika dikelola dengan arah yang jelas.
Sebaliknya, kekuatan besar juga membawa risiko jika organisasi kehilangan fokus. Besarnya struktur dapat berubah menjadi beban apabila tidak menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Tema “Menjaga Marwah” Mengandung Pesan Etik yang Berat
Frasa “menjaga marwah” dalam tema muktamar memiliki arti penting. Marwah organisasi tidak hanya bergantung pada sejarah atau kebesaran nama.
Marwah lahir dari kepercayaan masyarakat. Kepercayaan itu tumbuh ketika organisasi mampu menjaga integritas, konsistensi, dan keberpihakan kepada kepentingan publik.
Karena itu, tantangan NU ke depan tidak sederhana. Organisasi harus mampu menjaga independensi moral tanpa kehilangan kemampuan berdialog dengan pemerintah.
Hubungan dengan kekuasaan selalu membawa peluang sekaligus risiko. Dukungan negara dapat memperkuat program sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.
Namun, kedekatan dengan kekuasaan juga membutuhkan batas etik yang tegas. NU harus tetap mampu menyampaikan kritik ketika kebijakan negara tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
Dalam konteks tersebut, “marwah” menjadi lebih dari sekadar istilah. Ia menjadi ukuran apakah organisasi mampu mempertahankan kepercayaan publik ketika berada dekat dengan pusat kekuasaan.
Khidmah Harus Terlihat dalam Kehidupan Warga
Tema kedua, yakni memperkaya khidmah, juga menghadirkan tantangan nyata. Khidmah tidak cukup diwujudkan melalui seremoni dan pernyataan moral.
Masyarakat membutuhkan manfaat yang dapat mereka rasakan secara langsung. Pendidikan berkualitas, ekonomi produktif, layanan sosial, dan pemberdayaan pesantren menjadi contoh konkret.
Di banyak daerah, warga masih menghadapi tekanan ekonomi. Lapangan kerja belum merata dan biaya pendidikan terus menjadi perhatian keluarga.
Karena itu, jaringan NU dapat memainkan peran strategis. Pesantren dan lembaga pendidikan bisa menjadi pusat peningkatan keterampilan masyarakat.
Selain itu, koperasi dan usaha warga dapat diperkuat dengan tata kelola profesional. Digitalisasi juga dapat membantu pelaku usaha kecil memperluas pasar tanpa meninggalkan basis komunitas.
Namun, program tersebut membutuhkan pengelolaan yang transparan. Tanpa tata kelola yang kuat, agenda pemberdayaan mudah berhenti sebagai jargon.
Muktamar seharusnya mampu menghasilkan keputusan yang terukur. Setiap program perlu memiliki target, indikator keberhasilan, dan mekanisme evaluasi yang jelas.
Dampaknya Akan Terasa Jika Rekomendasi Muktamar Menyentuh Persoalan Rakyat
Muktamar NU ke-35 berlangsung ketika masyarakat menghadapi persoalan yang semakin kompleks. Perubahan ekonomi dan perkembangan teknologi mengubah pola kehidupan warga.
Pada saat yang sama, masyarakat membutuhkan rujukan moral yang dapat dipercaya. NU memiliki peluang besar untuk mengisi kebutuhan tersebut melalui pendekatan keagamaan yang moderat.
Namun, peluang itu membutuhkan inovasi. Generasi muda tidak cukup hanya diajak mempertahankan tradisi.
Mereka juga perlu mendapatkan ruang untuk menciptakan solusi baru. Tradisi pesantren dapat menjadi fondasi, sementara inovasi menjadi instrumen untuk menghadapi perubahan.
Karena itu, keputusan muktamar perlu melihat persoalan lintas generasi. Agenda organisasi harus mampu menjangkau santri, pekerja, petani, pelaku usaha, perempuan, dan kelompok muda.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu melihat NU sebagai mitra masyarakat sipil. Kemitraan tersebut akan lebih sehat jika tetap menghormati independensi organisasi.
Pemerintah dapat mendukung program yang memperkuat pendidikan dan kesejahteraan. NU tetap memiliki ruang untuk mengawasi kebijakan publik secara kritis.
Pola hubungan seperti itu akan memberi manfaat bagi kedua pihak. Negara memperoleh mitra sosial yang kuat, sedangkan NU tetap menjaga posisi moralnya.
Arah Kebijakan ke Depan Harus Menghasilkan Kerja Nyata
Muktamar NU ke-35 memiliki momentum besar untuk memperkuat kembali orientasi khidmah. Besarnya jumlah peserta dan warga yang hadir menunjukkan modal sosial yang luar biasa.
Namun, modal sosial hanya akan berarti jika menghasilkan perubahan. Karena itu, keputusan muktamar perlu diterjemahkan menjadi program yang dapat diukur.
Agenda pendidikan, ekonomi umat, kesehatan sosial, lingkungan, dan pemberdayaan generasi muda layak mendapat perhatian besar.
NU juga dapat memperkuat sistem kaderisasi agar regenerasi organisasi berjalan sehat. Kader masa depan membutuhkan kemampuan keagamaan sekaligus kecakapan profesional.
Selain itu, transparansi organisasi perlu menjadi bagian dari penguatan marwah. Kepercayaan publik akan tumbuh ketika proses pengambilan keputusan berjalan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, bedug yang ditabuh Prabowo bukan hanya penanda seremoni pembukaan. Bunyi itu menjadi tanda bahwa pekerjaan besar organisasi telah dimulai.
Jombang menjadi tempat berkumpulnya struktur organisasi dan warga dari berbagai penjuru. Kini, tantangannya adalah membawa semangat tersebut kembali ke masyarakat.
Catatan Editorial Headline Indonesia
Muktamar akan dikenang bukan karena meriahnya pembukaan, melainkan karena kualitas keputusan yang lahir setelahnya.
NU memiliki sejarah panjang dalam menjaga agama sekaligus merawat kehidupan kebangsaan. Tantangan generasi sekarang ialah memastikan warisan tersebut tetap relevan bagi masyarakat.
Marwah harus dijaga melalui integritas. Khidmah harus dibuktikan melalui kerja.
Jika dua hal itu berjalan beriringan, Muktamar NU ke-35 dapat menjadi titik penting bagi penguatan peran NU. Bukan hanya bagi warga Nahdliyin, tetapi juga bagi masa depan Indonesia.
Editor : Nurani Soyomukti
