JAKARTA, HEADLINE INDONESIA – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) dan Penasihat Khusus Presiden dalam sebuah upacara yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola program gizi nasional sekaligus memperkuat perhatian terhadap isu ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Indonesia.
Fakta Utama
- Nanik S. Deyang dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
- Agustina Arumsari dan Trenggono dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
- Said Iqbal diangkat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
- Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.
- Presiden Prabowo memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan para pejabat yang dilantik.
Prabowo Resmi Tetapkan Pimpinan Baru Badan Gizi Nasional
Dalam prosesi pelantikan tersebut, Presiden Prabowo mengangkat Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Bersamaan dengan itu, Agustina Arumsari dan Trenggono dipercaya menduduki posisi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
Pengangkatan ketiga pejabat tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional serta Pemberhentian Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Langkah ini menjadi penting karena Badan Gizi Nasional memegang peran strategis dalam mendukung berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta percepatan penanganan masalah gizi di Indonesia.
Said Iqbal Resmi Jadi Penasihat Khusus Presiden
Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Pengangkatan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Penunjukan Said Iqbal dinilai memiliki arti penting mengingat isu ketenagakerjaan masih menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan masukan strategis terkait perlindungan pekerja, peningkatan kesejahteraan buruh, hingga penguatan hubungan industrial yang sehat.
Presiden Ambil Langsung Sumpah Jabatan
Dalam prosesi pelantikan, Presiden Prabowo memimpin langsung pengucapan sumpah jabatan para pejabat yang baru dilantik.
Presiden membacakan naskah sumpah yang kemudian diikuti oleh seluruh pejabat. Mereka menyatakan kesetiaan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berkomitmen menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Selain itu, para pejabat juga berjanji menjunjung tinggi etika jabatan dan bekerja sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa dan negara.
Setelah pengucapan sumpah, masing-masing pejabat menandatangani berita acara pengambilan sumpah sebagai bagian dari rangkaian resmi pelantikan.
Dihadiri Pimpinan Lembaga Negara dan Kabinet
Acara pelantikan berlangsung dengan dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara. Tampak hadir para pimpinan lembaga negara, menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, serta jajaran petinggi TNI dan Polri.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga terlihat mengikuti prosesi tersebut bersama para undangan lainnya.
Usai pelantikan, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Momen tersebut kemudian diikuti oleh para tamu undangan yang hadir.
Apa Dampaknya bagi Program Pemerintah?
Pelantikan pimpinan baru Badan Gizi Nasional menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan program-program strategis pemerintah di bidang gizi dan pembangunan sumber daya manusia.
Di sisi lain, pengangkatan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah dan kalangan pekerja. Kehadiran tokoh buruh dalam lingkaran penasihat presiden juga dinilai dapat membantu pemerintah merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dunia kerja.
Dengan susunan pejabat baru ini, pemerintah berharap pelaksanaan program gizi nasional dan agenda peningkatan kesejahteraan pekerja dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. (frend/byan)
