Headlineid.com – Demokrasi desa selalu memiliki wajah yang berbeda dibanding demokrasi di level nasional. Ia lebih dekat dengan rakyat, lebih emosional, dan sering kali menyentuh hubungan sosial yang paling mendasar dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, ketika Pemerintah Kabupaten Pacitan menyiapkan anggaran Rp1,5 miliar untuk pelaksanaan Pilkades Serentak 2026, publik seharusnya tidak hanya melihat angka, tetapi juga arah demokrasi desa yang sedang dibangun.
Pilkades bukan sekadar proses memilih kepala desa. Pilkades menjadi cermin kedewasaan politik masyarakat akar rumput. Desa adalah ruang tempat rakyat berbicara tentang kepemimpinan, harapan, dan masa depan wilayahnya sendiri.
Namun di tengah semangat demokrasi tersebut, muncul pertanyaan penting. Apakah pilkades saat ini masih menjadi sarana membangun kesejahteraan bersama, atau justru berubah menjadi arena perebutan kekuasaan lokal?
Anggaran Rp1,5 Miliar untuk Pilkades Serentak Pacitan 2026
Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) telah menyiapkan total anggaran Rp1,5 miliar untuk mendukung seluruh tahapan Pilkades Serentak 2026.
Anggaran tersebut terbagi dalam dua pos utama. Pertama, bantuan keuangan kepada desa sebesar lebih dari Rp994 juta. Kedua, kebutuhan kepanitiaan tingkat kabupaten sekitar Rp405 juta.
Dana tersebut akan digunakan mulai tahap persiapan, pembentukan panitia, pengadaan logistik, hingga pelaksanaan pemungutan suara yang masih menggunakan sistem konvensional atau pencoblosan manual.
Secara administratif, kesiapan anggaran ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga kelancaran pesta demokrasi tingkat desa. Meski demikian, demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh kesiapan dana dan teknis pelaksanaan.
Demokrasi Desa dan Ancaman Pragmatisme Politik
Dalam praktiknya, pilkades di berbagai daerah sering diwarnai konflik sosial, politik uang, polarisasi warga, hingga rusaknya hubungan kekeluargaan.
Demokrasi desa yang semestinya menjadi ruang musyawarah perlahan dapat berubah menjadi kompetisi pragmatis. Jabatan akhirnya dipandang sebagai tujuan utama, bukan sarana pelayanan masyarakat.
Fenomena tersebut menjadi kritik penting terhadap pelaksanaan pilkades di Indonesia, termasuk di Pacitan. Demokrasi yang terlalu berorientasi pada prosedur sering kali kehilangan substansi moralnya.
Padahal, desa dalam sejarah Indonesia dibangun di atas nilai gotong royong, kebersamaan, dan solidaritas sosial. Kepala desa bukan hanya pemegang kekuasaan administratif, melainkan figur moral yang menjaga harmoni masyarakat.
Relevansi UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa
Pelaksanaan Pilkades Serentak Pacitan 2026 juga tidak dapat dilepaskan dari hadirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun dengan batas maksimal dua periode.
Di satu sisi, kebijakan ini memberi ruang pembangunan desa yang lebih stabil dan berkelanjutan. Kepala desa memiliki waktu yang lebih panjang untuk merealisasikan program kerja tanpa terlalu cepat memasuki siklus politik berikutnya.
Namun di sisi lain, masa jabatan yang lebih panjang juga berpotensi memunculkan dominasi kekuasaan di tingkat lokal jika pengawasan masyarakat lemah.
Demokrasi desa dapat kehilangan kontrol sosial apabila masyarakat tidak kritis dan transparansi pemerintahan tidak dijaga dengan baik.
Karena itu, pilkades tidak cukup hanya sukses secara administratif. Hal yang lebih penting ialah keberhasilan membangun demokrasi desa yang sehat, partisipatif, dan bebas dari praktik politik transaksional.
Membangun Demokrasi Desa yang Bermartabat
Pemerintah Kabupaten Pacitan memiliki kesempatan menjadikan Pilkades Serentak 2026 sebagai momentum memperkuat kualitas demokrasi desa.
Pendidikan politik masyarakat perlu diperluas. Transparansi anggaran harus diperkuat. Selain itu, pengawasan terhadap potensi politik uang juga wajib diperketat.
Pada akhirnya, demokrasi desa bukan tentang siapa yang menang dalam pemilihan. Demokrasi desa adalah tentang bagaimana rakyat tetap menjadi pemilik utama arah pembangunan di lingkungannya sendiri.
Jika pilkades hanya melahirkan perebutan jabatan, demokrasi akan kehilangan makna. Sebaliknya, jika pilkades mampu melahirkan pemimpin yang berintegritas dan berpihak kepada rakyat, desa akan tetap menjadi fondasi moral republik ini.
(Frend)
