Headlineid.com – Harapan ribuan PPPK Paruh Waktu untuk memperoleh status sebagai PPPK penuh waktu mulai menemukan titik terang. Sejumlah pemerintah daerah kini bersiap mengajukan perubahan status pegawai sesuai ketentuan terbaru dari pemerintah pusat. Langkah tersebut muncul setelah terbitnya PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026 yang membuka mekanisme resmi pengalihan status berdasarkan kebutuhan formasi, kemampuan anggaran, dan hasil evaluasi kinerja.
Dalam beberapa hari terakhir, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyatakan komitmennya mengikuti jejak Pemerintah Kota Malang dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Ketiga daerah itu sama-sama menyiapkan usulan pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap.
Kebijakan tersebut menjadi kabar yang dinanti banyak tenaga honorer. Namun, peluang itu tidak diberikan secara otomatis. Pemerintah menegaskan bahwa proses pengangkatan tetap mengedepankan evaluasi kinerja, kebutuhan organisasi, dan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Selain memberi kepastian bagi pegawai, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kualitas pelayanan publik. Di sisi lain, pemerintah pusat tetap mengingatkan agar proses berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan baru.
Komitmen Pemda Mulai Terlihat Melalui Langkah Nyata
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjadi daerah terbaru yang menyatakan kesiapan mengusulkan perubahan status PPPK Paruh Waktu. Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, menegaskan pemerintah daerah sedang menyiapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
Salah satunya berupa penyediaan insentif melalui perubahan APBD. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan alokasi formasi agar pengangkatan menuju PPPK penuh waktu dapat dilakukan secara bertahap.
Asri menegaskan bahwa ukuran utama dalam pengangkatan tetap berasal dari hasil evaluasi kinerja. Menurutnya, kepala sekolah memiliki tanggung jawab membimbing guru PPPK Paruh Waktu agar mampu menunjukkan performa terbaik selama menjalankan tugas.
Ia juga mengingatkan seluruh kepala sekolah agar menghindari praktik pungutan dalam bentuk apa pun. Pesan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan status pegawai harus berjalan beriringan dengan perbaikan tata kelola pendidikan.
Sementara itu, Pemerintah Kota Malang mengambil langkah lebih konkret. Pemerintah daerah berencana mengusulkan sebanyak 109 PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu sebelum kontrak mereka berakhir pada September 2026.
Pelaksana Tugas Kepala BKPSDM Kota Malang, Hendru Martono, menyampaikan usulan tersebut akan dikirimkan kepada Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara.
Kebijakan itu juga mengikuti arahan pemerintah pusat yang tidak menginginkan terjadinya pemberhentian pegawai non-ASN setelah proses penataan selesai.
Lebih jauh, Kota Malang bahkan memilih tidak membuka seleksi CPNS maupun PPPK pada 2026. Kebijakan tersebut diambil karena pemerintah daerah masih memprioritaskan penyelesaian status PPPK Paruh Waktu yang tersisa.
Lombok Timur Menghadapi Tantangan Lebih Besar
Berbeda dengan daerah lain, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menghadapi jumlah PPPK Paruh Waktu yang jauh lebih besar.
Data pemerintah daerah menunjukkan terdapat sekitar 10.998 PPPK Paruh Waktu. Jumlah tersebut menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia.
Kondisi itu membuat pemerintah daerah memilih berkonsultasi langsung dengan Badan Kepegawaian Negara. Bupati Haerul Warisin bersama Sekretaris Daerah HM Juaini Taofik menemui Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah di Jakarta.
Pertemuan tersebut membahas mekanisme transisi menuju PPPK penuh waktu sekaligus menunggu petunjuk teknis mengenai kriteria prioritas pengangkatan.
Hingga kini, BKN belum menetapkan kelompok mana yang akan diprioritaskan pada tahap pertama. Namun, pemerintah daerah menyebut faktor usia menjadi salah satu variabel yang sedang dipertimbangkan.
Pertimbangan tersebut muncul sebagai bentuk penghargaan terhadap pegawai yang telah mengabdi lebih lama kepada masyarakat.
Meski demikian, pemerintah daerah memastikan seluruh proses tetap mengacu pada aturan resmi yang nantinya diterbitkan pemerintah pusat. Dengan demikian, peluang setiap pegawai akan dinilai berdasarkan kriteria yang sama.
PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026 Memberi Jalur Hukum yang Lebih Jelas
Terbitnya PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026 menjadi dasar hukum penting dalam proses perubahan status PPPK Paruh Waktu.
Regulasi tersebut mengatur mekanisme pengusulan pada Bab VI, khususnya Pasal 24 dan Pasal 25.
Dalam aturan itu dijelaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengusulkan perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK apabila tersedia anggaran dan hasil evaluasi kinerja memenuhi persyaratan.
Selain itu, usulan hanya dapat dilakukan untuk mengisi kebutuhan jabatan pada instansi tempat pegawai tersebut bekerja.
Tahapan pengusulan juga telah diatur secara rinci. Pemerintah daerah terlebih dahulu menyampaikan kebutuhan formasi kepada Menteri PANRB.
Selanjutnya, Menteri menetapkan rincian kebutuhan pegawai. Setelah penetapan diterbitkan, Pejabat Pembina Kepegawaian wajib mengusulkan perubahan status kepada Kepala BKN paling lambat tujuh hari kerja.
Berikutnya, Kepala BKN memberikan pertimbangan teknis. Setelah seluruh tahapan selesai, pemerintah daerah dapat menetapkan pengangkatan PPPK penuh waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
Aturan tersebut memberi kepastian prosedur sekaligus memperkecil potensi perbedaan perlakuan antarwilayah.
Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Bukan Sekadar Soal Status Pegawai
Perubahan status PPPK Paruh Waktu memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar peningkatan kesejahteraan pegawai.
Kepastian status kerja akan mendorong motivasi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pegawai juga memiliki rasa aman yang lebih tinggi sehingga dapat bekerja lebih fokus.
Di sisi lain, pemerintah daerah harus menghadapi tantangan anggaran yang tidak ringan. Penambahan PPPK penuh waktu berarti kebutuhan belanja pegawai ikut meningkat setiap tahun.
Karena itu, proses pengangkatan kemungkinan berlangsung bertahap. Daerah dengan kemampuan fiskal lebih baik berpeluang bergerak lebih cepat dibanding daerah yang masih menghadapi keterbatasan anggaran.
Berdasarkan analisis tim data Headline Indonesia, pola yang mulai terlihat menunjukkan pemerintah daerah kini tidak lagi hanya menunggu kebijakan pusat. Banyak kepala daerah mulai aktif menyusun strategi agar penataan tenaga non-ASN dapat selesai tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Pendekatan tersebut dapat menjadi model bagi daerah lain. Namun, keberhasilannya tetap bergantung pada transparansi penilaian kinerja dan kemampuan menjaga keseimbangan anggaran daerah.
Pengawasan dan Transparansi Menjadi Kunci Keberhasilan
Kebijakan perubahan status PPPK Paruh Waktu akan terus menjadi perhatian publik selama beberapa bulan mendatang.
Harapan ribuan pegawai tentu sangat besar. Akan tetapi, pemerintah juga harus memastikan seluruh proses berlangsung objektif, akuntabel, dan bebas dari praktik yang merugikan pegawai.
Evaluasi kinerja harus menggunakan indikator yang terukur. Pemerintah daerah juga perlu membuka informasi mengenai kebutuhan formasi agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.
Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah, Kementerian PANRB, dan BKN menjadi faktor penting agar setiap tahapan berjalan sesuai jadwal.
Catatan Editorial Headline Indonesia
Gelombang usulan pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu menunjukkan arah baru dalam penataan aparatur sipil negara. Regulasi kini sudah tersedia, sementara sejumlah pemerintah daerah mulai mengambil langkah nyata.
Tantangan berikutnya terletak pada konsistensi pelaksanaan. Apabila evaluasi dilakukan secara objektif dan kemampuan anggaran dikelola dengan baik, kebijakan ini tidak hanya memberi kepastian bagi pegawai, tetapi juga memperkuat kualitas pelayanan publik dalam jangka panjang. Itulah ujian sesungguhnya bagi reformasi birokrasi yang sedang berjalan di Indonesia.
Editor : Frend
