Headlineid.com – Sekolah negeri yang ingin menolak Makan Bergizi Gratis (MBG) harus mengambil keputusan bersama. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyebut seluruh sekolah dan wali murid perlu menyepakati pilihan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Sudaryono dalam rapat dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Kamis, 17 September 2026. Menurutnya, sekolah negeri tidak dapat membagi siswa berdasarkan pilihan menerima atau menolak program.
“Kalau sekolah negeri itu harus iya, iya semua. Mana kalau tidak, tidak semua,” kata Sudaryono dalam rapat tersebut.
Sekolah Negeri Tidak Bisa Membuat Pilihan Parsial
Ketentuan tersebut muncul setelah BGN berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Sudaryono menyebut aturan itu masih menjadi keputusan sementara untuk sekolah negeri.
Dengan aturan tersebut, satu sekolah tidak dapat menerapkan dua keputusan sekaligus. Sebagian siswa tidak bisa menerima MBG, sementara kelompok lainnya tetap mendapatkan makanan dari program tersebut.
Sudaryono memberikan gambaran mengenai kondisi yang mungkin terjadi di lapangan. Misalnya, 70 persen siswa mampu dan 30 persen siswa lainnya membutuhkan bantuan makanan bergizi.
Dalam skenario itu, sekolah tetap harus menentukan satu pilihan bersama. Jika menerima MBG, seluruh siswa mendapat layanan tersebut. Jika menolak, keputusan berlaku untuk seluruh sekolah.
Kesepakatan Wali Murid Menjadi Titik Penting
Karena itu, persoalan MBG tidak berhenti pada keputusan pihak sekolah. Sudaryono menyebut seluruh wali murid juga perlu mencapai konsensus sebelum keputusan dibuat.
Ketentuan tersebut membuat komunikasi sekolah dan orang tua menjadi sangat penting. Sekolah perlu menjelaskan mekanisme program sebelum meminta persetujuan bersama.
Di sisi lain, pilihan tersebut menyentuh kondisi keluarga yang berbeda-beda. Ada keluarga yang mungkin mampu menyediakan makanan sendiri. Ada pula keluarga yang sangat terbantu dengan makanan bergizi dari sekolah.
Perbedaan kebutuhan itu menjadi tantangan tersendiri. Sekolah harus memastikan proses pengambilan keputusan tidak menimbulkan konflik antarkeluarga.
DPR Soroti Risiko Makanan yang Tidak Dikonsumsi
Persoalan lain muncul ketika sebagian orang tua sebenarnya ingin menolak MBG. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mempertanyakan nasib makanan jika sebagian siswa tidak mengonsumsinya.
Pertanyaan tersebut berkaitan langsung dengan efisiensi distribusi makanan. BGN perlu memastikan makanan yang dikirim sesuai dengan jumlah penerima yang benar-benar mengonsumsi.
Jika jumlah penerima berubah, sistem pengadaan dan distribusi juga harus menyesuaikan. Tanpa pengaturan yang akurat, makanan berpotensi tidak termanfaatkan.
Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan MBG memiliki persoalan teknis yang tidak sederhana. Program makanan massal membutuhkan data penerima yang akurat dari sekolah sampai dapur penyedia.
Karena itu, keputusan satu suara dapat dipahami sebagai upaya menyederhanakan distribusi. Namun, mekanisme tersebut tetap membutuhkan ruang komunikasi agar hak dan kebutuhan keluarga tidak terabaikan.
BGN Mengubah Peta Penerima MBG
Pada saat yang sama, BGN sedang menata ulang sasaran penerima manfaat MBG. Sebanyak 1.653 satuan pendidikan telah dikeluarkan dari daftar penerima program.
BGN menjelaskan bahwa mayoritas satuan pendidikan tersebut merupakan sekolah bertaraf internasional atau lembaga yang sudah memiliki kemampuan finansial mandiri. Sebagian juga memiliki karakteristik yang membuatnya tidak lagi menjadi prioritas penerima bantuan.
Kebijakan itu mengubah arah distribusi program. BGN menyatakan layanan MBG akan lebih diarahkan kepada kelompok yang membutuhkan.
Wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T menjadi salah satu sasaran utama. Daerah dengan angka stunting tinggi juga masuk dalam prioritas perluasan layanan.
Perubahan tersebut menunjukkan bahwa BGN sedang menggunakan pendekatan berbasis kebutuhan. Anggaran dan kapasitas layanan diarahkan kepada kelompok yang dinilai memiliki kebutuhan lebih besar.
Sekolah Negeri Tolak MBG Perlu Mekanisme yang Jelas
Persoalan utama berikutnya terletak pada mekanisme pengambilan keputusan. Ketika semua wali murid harus sepakat, sekolah membutuhkan prosedur yang transparan dan mudah dipahami.
Pertama, sekolah perlu menyampaikan informasi mengenai menu, keamanan pangan, distribusi, serta mekanisme pengaduan. Dengan begitu, orang tua dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang cukup.
Kedua, sekolah perlu mencatat keputusan secara terbuka. Dokumentasi tersebut penting untuk mencegah perbedaan tafsir setelah program berjalan.
Ketiga, BGN perlu menyediakan jalur penyelesaian jika terjadi perbedaan pendapat. Aturan satu suara akan lebih mudah diterapkan jika tersedia prosedur ketika konsensus tidak tercapai.
Berdasarkan analisis tim data Headline Indonesia, titik krusial kebijakan ini bukan sekadar soal menerima atau menolak makanan. Persoalannya menyangkut bagaimana negara mengatur layanan publik ketika kebutuhan warga dalam satu sekolah tidak selalu sama.
Kesetaraan Tidak Selalu Berarti Perlakuan yang Sama
Program MBG membawa tujuan pemerataan akses makanan bergizi bagi anak. Namun, penerapan seragam pada satu sekolah dapat menghadirkan persoalan ketika kondisi keluarga berbeda.
Di satu sisi, pembagian yang sama dapat memudahkan distribusi. Sekolah juga tidak perlu memilah siswa berdasarkan kemampuan ekonomi atau pilihan keluarga.
Di sisi lain, kebutuhan setiap keluarga tetap beragam. Karena itu, pemerintah perlu memastikan aturan bersama tidak menghilangkan ruang komunikasi bagi orang tua.
Masalah tersebut semakin penting ketika program menjangkau jutaan penerima. Kesalahan kecil dalam pendataan dapat berdampak pada distribusi makanan dalam jumlah besar.
Arah Kebijakan ke Depan Harus Menjaga Dua Kepentingan
BGN kini tidak hanya menghadapi persoalan penerimaan MBG di sekolah. Lembaga tersebut juga harus menjaga kualitas makanan, ketepatan sasaran, serta efisiensi distribusi.
Pengalihan 1.653 satuan pendidikan memberi ruang untuk memperluas layanan ke wilayah 3T. Kebijakan itu juga membuat akurasi pemetaan penerima menjadi semakin penting.
Selanjutnya, pemerintah perlu memperkuat komunikasi dengan sekolah dan wali murid. Informasi mengenai hak, prosedur, keamanan pangan, serta mekanisme penolakan harus tersedia secara jelas.
Pada saat yang sama, sekolah membutuhkan pedoman tertulis. Pedoman tersebut dapat mencegah kepala sekolah atau komite sekolah mengambil keputusan berdasarkan tafsir masing-masing.
Kebijakan juga perlu dievaluasi setelah berjalan. Jika ditemukan persoalan dalam penerapan konsensus, pemerintah dapat memperbaiki mekanisme tanpa mengganggu tujuan utama program.
Catatan Editorial Headline Indonesia
MBG bukan hanya soal sepiring makanan yang tiba di meja siswa. Program ini menyentuh hubungan antara negara, sekolah, orang tua, dan kebutuhan anak.
Karena itu, aturan satu suara perlu berjalan bersama komunikasi yang terbuka. Negara membutuhkan distribusi yang efisien, sementara keluarga membutuhkan kepastian bahwa suara mereka mendapat ruang.
Arah program akan ditentukan bukan hanya oleh jumlah makanan yang tersalurkan. Kepercayaan masyarakat juga menjadi ukuran penting bagi keberlanjutan layanan.
Jika BGN mampu menjaga ketepatan sasaran sekaligus memperbaiki mekanisme pengambilan keputusan, MBG dapat berkembang lebih terukur. Sebaliknya, setiap celah komunikasi berpotensi menimbulkan persoalan baru di tingkat sekolah.
Di titik inilah kualitas kebijakan diuji. Bukan ketika semua pihak memiliki kebutuhan yang sama, tetapi ketika perbedaan muncul dan pemerintah harus menyediakan jalan keluar yang adil.
Editor : Frend
