Bagaimana nasib kursi DPRD setelah 2029 jika pemilu daerah baru berlangsung pada 2031? Mahkamah Konstitusi kini menghadapi persoalan yang menyangkut masa jabatan wakil rakyat, kepastian hukum, dan hak masyarakat untuk tetap terwakili. Simak duduk perkaranya.
MK menolak gugatan soal syarat pendidikan Gibran. Namun, ada satu temuan hakim yang justru membuat perkara ini tetap menyisakan pertanyaan besar.
Putusan MK soal syarat pendidikan Gibran belum muncul di jadwal. Apa yang sebenarnya sedang dipertimbangkan sembilan hakim konstitusi?
Gugatan syarat pendidikan Gibran kembali masuk ruang sidang MK. Sebelum perkara terdaftar, Denny Indrayana mengaku menghubungi Anies, Ganjar, dan Mahfud. Mengapa mereka memilih tidak ikut?
Dua tahun setelah Pilpres 2024, syarat pendidikan Gibran kembali masuk ruang sidang MK. Persoalannya bukan sekadar dokumen, tetapi batas kewenangan lembaga.
1.143 hari atau benar-benar bisa lebih cepat? Pernyataan Dian Sandi membuka babak baru polemik ijazah Gibran dan jalur hukum ke MK.
Anggaran pendidikan dan Program Makan Bergizi Gratis resmi dipisahkan setelah Putusan MK. Apa dampaknya bagi sekolah, APBN, dan masa depan kebijakan publik? Simak analisis lengkap Headline Indonesia.
Kuota internet yang sudah dibeli tak boleh lagi hangus begitu saja. Bagaimana respons Telkomsel setelah putusan MK? Simak fakta, dampak, dan peluang perubahan bagi pelanggan.
Sisa kuota internet yang selama ini hangus akhirnya mendapat perlindungan hukum. Putusan MK bisa mengubah layanan operator selamanya. Apa dampaknya bagi pelanggan?
Haruskah anggota DPR, DPD, dan DPRD hanya menjabat dua periode? Wacana judicial review UU Pemilu memicu harapan lahirnya wajah baru politik Indonesia.
