Headlineid.com – Masa jabatan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah politisi PSI Dian Sandi Utama mengamini pernyataan Denny Indrayana. Persoalan itu berkaitan dengan rencana membawa polemik syarat pendidikan Gibran ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Dian menyebut masa jabatan Gibran secara normal berakhir pada 20 Oktober 2029. Ia kemudian menyebut sisa waktunya sekitar 1.143 hari berdasarkan hitungan yang disampaikan melalui akun X pribadinya.
Namun, angka tersebut bukan berarti jabatan Gibran secara hukum akan otomatis berakhir dalam waktu dekat. Pernyataan itu muncul dari skenario hukum yang masih berupa rencana dan harus melewati proses peradilan.
Denny Indrayana sebelumnya menyatakan akan membawa persoalan syarat pendidikan Gibran ke MK. Ia mengaitkannya dengan dugaan tidak terpenuhinya syarat minimal pendidikan bagi calon wakil presiden.
Polemik Ijazah Menjadi Pintu Masuk Sengketa Baru
Denny menyatakan rencana pengajuan perkara akan dilakukan setelah sayembara mengenai ijazah Gibran berakhir. Sayembara tersebut dijadwalkan tutup pada 9 September 2026.
Pada 3 September, Denny menyebut hadiah sayembara sudah mendekati Rp6 miliar. Setelah itu, ia mengatakan persoalan akan diarahkan ke jalur sengketa pemilu melalui MK.
Menurut Denny, persoalan utamanya bukan sekadar keaslian dokumen. Ia menyoroti apakah pendidikan Gibran memenuhi syarat minimal pendidikan yang berlaku bagi calon wakil presiden.
Jika dalil tersebut terbukti secara hukum, Denny berpendapat konsekuensinya dapat menyentuh status pencalonan. Bahkan, ia mengaitkannya dengan kemungkinan pemberhentian Gibran dari jabatan wakil presiden.
Akan tetapi, posisi tersebut masih merupakan argumentasi pihak yang berencana mengajukan perkara. Belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran kehilangan kedudukan sebagai wakil presiden karena persoalan tersebut.
Data KPU Mencatat Riwayat Pendidikan Gibran
Polemik ini tidak muncul tanpa latar belakang. Data resmi KPU mencatat Gibran menempuh pendidikan di Orchid Park Secondary School, Singapura, pada 2002 hingga 2004.
Setelah itu, riwayat pendidikan Gibran mencatat UTS Insearch Sydney pada 2004 hingga 2007. KPU juga mencatat pendidikan sarjana Gibran di MDIS Singapura pada 2007 hingga 2010.
Dengan demikian, perdebatan publik sebenarnya tidak hanya menyangkut ada atau tidaknya dokumen pendidikan. Persoalan yang lebih rumit terletak pada status kesetaraan pendidikan luar negeri tersebut.
Kementerian Pendidikan juga pernah menerbitkan dokumen yang menjadi dasar administratif riwayat pendidikan Gibran. Karena itu, setiap upaya menggugurkan status pencalonannya harus menguji dokumen serta proses administratif secara menyeluruh.
Perbedaan Sistem Pendidikan Menjadi Titik Sengketa
Orchid Park Secondary School sendiri merupakan sekolah menengah di Singapura. Informasi resmi sekolah menyebut siswa pada jenjang tersebut mengikuti sistem ujian nasional Singapura, termasuk GCE O-Level pada sistem sebelumnya.
Perdebatan kemudian muncul ketika sistem tersebut dibandingkan dengan struktur pendidikan Indonesia. Kedua negara memiliki struktur jenjang pendidikan yang tidak sepenuhnya identik.
Karena itu, istilah “setara SMA” tidak bisa hanya ditentukan berdasarkan nama sekolah. Pemeriksaan harus melihat dokumen, kurikulum, jenjang, hasil pendidikan, serta keputusan penyetaraan yang berlaku.
Di titik inilah polemik Gibran menjadi persoalan hukum. Publik membutuhkan jawaban berdasarkan dokumen resmi, bukan sekadar pernyataan politik atau unggahan media sosial.
Masalah Terbesar Ada pada Jalur Hukum yang Dipilih
Rencana membawa persoalan tersebut ke MK juga menyimpan pertanyaan penting. MK memang memiliki kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden.
Undang-Undang MK menetapkan perkara perselisihan hasil pemilu presiden wajib diputus paling lambat 14 hari kerja sejak permohonan tercatat. Ketentuan itu berbeda dengan anggapan bahwa setiap sengketa mengenai pencalonan otomatis dapat diperiksa MK.
Perdebatan kewenangan tersebut bukan hal baru. Dalam persidangan PHPU Pilpres 2024, pihak Prabowo-Gibran juga pernah mendalilkan bahwa MK tidak berwenang mengadili persoalan pencalonan.
Pada perkara Pilpres 2024, MK akhirnya menolak permohonan yang diajukan pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Gibran saat itu menjadi pihak terkait bersama Prabowo dalam perkara tersebut.
Karena itu, tantangan terbesar bagi rencana gugatan baru bukan hanya membuktikan substansi persoalan. Pemohon juga harus menjelaskan dasar kewenangan MK serta bentuk perkara yang tepat.
Putusan Lama Membuat Persoalan Semakin Kompleks
MK sendiri pada September 2025 kembali menegaskan posisi syarat pendidikan minimal bagi calon presiden dan wakil presiden. Dalam Putusan Nomor 154/PUU-XXIII/2025, MK mempertahankan syarat minimal tamat SMA atau sederajat.
Artinya, norma pendidikannya bukan lagi satu-satunya persoalan. Perdebatan kini bergeser kepada pertanyaan apakah seseorang telah memenuhi norma tersebut berdasarkan dokumen pendidikan yang dimilikinya.
Perbedaan ini sangat penting dalam membaca polemik Gibran. Menggugat syarat pendidikan berbeda dengan menggugat penerapan syarat tersebut terhadap seorang calon tertentu.
Bahkan, MK pada 2026 telah memeriksa permohonan yang menyinggung kebutuhan autentikasi atau verifikasi faktual syarat calon. Perkara tersebut menunjukkan bahwa isu verifikasi dokumen pencalonan memang masih menjadi bahan perdebatan hukum.
Dampaknya Tidak Berhenti pada Jabatan Gibran
Jika perkara benar-benar masuk MK, dampaknya akan jauh lebih luas daripada nasib seorang wakil presiden. Proses tersebut dapat menguji kembali batas antara verifikasi administratif dan sengketa hasil pemilu.
Selain itu, perkara tersebut dapat menjadi preseden bagi pencalonan pejabat publik pada masa mendatang. Setiap dokumen pendidikan luar negeri akan menghadapi tuntutan pemeriksaan yang lebih ketat.
Bagi masyarakat, kepastian hukum menjadi kebutuhan utama. Publik tidak membutuhkan perang narasi tanpa akhir mengenai ijazah seorang pejabat.
Sebaliknya, masyarakat membutuhkan dokumen yang dapat diverifikasi dan keputusan lembaga negara yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan cara itu, polemik tidak berubah menjadi sekadar konsumsi politik harian.
Berdasarkan penelusuran dan analisis sejumlah dokumen hukum, Headline Indonesia melihat persoalan ini memiliki dua lapisan. Lapisan pertama menyangkut fakta pendidikan Gibran, sedangkan lapisan kedua menyangkut forum hukum yang berwenang menilainya.
Keduanya tidak boleh dicampuradukkan. Sebuah tuduhan belum menjadi fakta hukum sebelum diuji melalui mekanisme yang sah.
Jalan Keluar Harus Berangkat dari Dokumen
Jika gugatan benar-benar diajukan, pemohon perlu menunjukkan bukti yang konkret. Dokumen pendidikan, surat penyetaraan, aturan yang berlaku, serta proses verifikasi KPU harus diuji secara berurutan.
Di sisi lain, lembaga terkait juga perlu memberikan penjelasan terbuka. Transparansi akan membantu masyarakat membedakan fakta administratif dari tuduhan politik.
Langkah tersebut jauh lebih sehat dibandingkan mempertahankan perdebatan melalui unggahan media sosial. Publik berhak mengetahui dasar hukum yang membuat seorang calon dinyatakan memenuhi syarat.
Selain itu, lembaga pendidikan dan pemerintah perlu memperjelas mekanisme penyetaraan pendidikan luar negeri. Standar yang transparan akan mencegah persoalan serupa muncul pada kontestasi politik berikutnya.
Catatan Editorial Headline Indonesia
Pernyataan “1.143 hari” terdengar sederhana, tetapi persoalan di baliknya jauh lebih rumit. Masa jabatan Gibran tidak dapat dipotong hanya melalui pernyataan politik atau perhitungan kalender.
Jika sengketa benar-benar masuk MK, pertarungan sesungguhnya akan berada pada bukti dan kewenangan. Di sana, argumentasi harus berhadapan dengan dokumen, aturan, serta putusan yang mengikat.
Karena itu, publik sebaiknya menunggu proses hukum sebelum menarik kesimpulan. Demokrasi membutuhkan kritik yang keras, tetapi juga membutuhkan disiplin terhadap fakta.
Pada akhirnya, perkara ini akan menguji satu hal yang lebih besar daripada masa jabatan seorang wakil presiden. Negara harus mampu menunjukkan bahwa setiap jabatan publik berdiri di atas prosedur yang jelas dan dapat diperiksa.
Editor : Nurani Soyomukti
