Headlineid.com – Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 yang mengatur mekanisme sentralisasi ekspor komoditas strategis nasional. Regulasi ini menjadi dasar hukum pelaksanaan kebijakan ekspor terpusat yang sebelumnya memunculkan berbagai pertanyaan dari pelaku usaha dan investor.
Kehadiran aturan tersebut memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai peran PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai badan usaha milik negara yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi ekspor komoditas strategis Indonesia.
Fakta Utama
- Pemerintah menerbitkan PP No. 24 Tahun 2026 tentang sentralisasi ekspor komoditas strategis.
- PT Danantara Sumberdaya Indonesia berwenang menentukan harga jual ekspor dan margin dalam batas kewajaran.
- Pelaku usaha tertentu dapat memperoleh pengecualian setelah diputuskan melalui rapat koordinasi antar-kementerian.
- Tahap awal kebijakan mencakup komoditas batu bara, minyak sawit, dan ferroalloy.
- Pemerintah akan melakukan evaluasi dalam tiga bulan pertama sejak kebijakan berlaku.
Danantara Diberi Kewenangan Menentukan Harga Jual Ekspor
Dalam Pasal 3 ayat 2 dan ayat 4 PP No. 24 Tahun 2026, pemerintah menetapkan bahwa BUMN ekspor yang ditunjuk, yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia, memiliki kewenangan untuk menentukan harga jual ekspor komoditas strategis.
Selain itu, perusahaan tersebut juga diberikan ruang untuk menentukan margin dalam tingkat kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan ini menjadi salah satu poin yang paling mendapat perhatian pasar. Pasalnya, mekanisme penentuan harga dan margin berpotensi memengaruhi struktur keuntungan perusahaan eksportir yang selama ini menjalankan ekspor secara mandiri.
Pelaku Usaha Hilirisasi Berpotensi Mendapat Pengecualian
Pemerintah juga membuka peluang pengecualian terhadap kebijakan sentralisasi ekspor.
Dalam Pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa pelaku usaha yang memiliki kontrak atau perjanjian dengan pemerintah terkait investasi, divestasi, serta kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri dapat memperoleh pengecualian.
Namun demikian, pengecualian tersebut tidak berlaku otomatis. Keputusan akhir tetap harus ditetapkan melalui rapat koordinasi antar-menteri.
Klausul ini dinilai memberikan ruang bagi perusahaan yang telah berinvestasi dalam program hilirisasi nasional. Meski demikian, kepastian mengenai siapa saja yang akan memperoleh pengecualian masih menunggu keputusan pemerintah.
Batu Bara, Sawit, dan Ferroalloy Jadi Tahap Awal
Pada fase awal implementasi, pemerintah menetapkan tiga kelompok komoditas yang menjadi sasaran kebijakan sentralisasi ekspor.
Ketiga komoditas tersebut meliputi batu bara, minyak sawit, dan ferroalloy.
Meski demikian, rincian lebih lanjut mengenai jenis, kategori, maupun spesifikasi komoditas yang masuk dalam kebijakan ini belum dijelaskan secara rinci dalam PP tersebut.
Pemerintah menyatakan detail teknis akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).
Keberadaan aturan turunan tersebut dinilai penting karena akan menentukan ruang lingkup implementasi di lapangan dan dampaknya terhadap masing-masing pelaku industri.
Berlaku Sejak 1 Juni 2026 dan Akan Dievaluasi
PP No. 24 Tahun 2026 mulai berlaku sejak 1 Juni 2026.
Pemerintah menargetkan pelaksanaan penuh kebijakan ini paling lambat pada 31 Desember 2026.
Namun, Pasal 7 memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dalam tiga bulan pertama sejak kebijakan berjalan.
Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar perubahan jadwal implementasi, termasuk kemungkinan penyesuaian tenggat waktu sebelum akhir tahun 2026.
Dengan kata lain, pemerintah masih membuka peluang perubahan mekanisme maupun jadwal pelaksanaan berdasarkan hasil pemantauan awal.
Danantara Izinkan Kontrak Lama Tetap Berjalan
Dalam perkembangan terpisah, Bloomberg melaporkan bahwa PT Danantara Sumberdaya Indonesia akan mengizinkan eksportir tetap menjalankan kontrak ekspor jangka panjang yang telah ditandatangani sebelum 1 Juni 2026.
Kelonggaran tersebut diberikan dengan syarat tidak ditemukan praktik under-invoicing atau pelaporan nilai transaksi di bawah nilai sebenarnya.
Selama masa transisi, Danantara disebut akan fokus memperkuat sistem pelaporan dan pengawasan berbasis digital.
Perusahaan juga tengah membangun platform analisis data untuk memantau aktivitas ekspor komoditas sumber daya alam strategis secara lebih terintegrasi.
Mengapa Kebijakan Ini Penting?
Kebijakan sentralisasi ekspor merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap perdagangan komoditas strategis nasional.
Selain memperkuat transparansi, pemerintah berharap kebijakan ini mampu meningkatkan efisiensi tata kelola ekspor dan mengoptimalkan penerimaan negara.
Namun, bagi pelaku usaha dan investor, masih terdapat sejumlah ketidakpastian yang perlu diperhatikan. Beberapa aturan teknis masih menunggu penerbitan regulasi turunan sehingga dampak riil terhadap bisnis belum dapat dihitung secara menyeluruh.
Dampak Terhadap Industri dan Pasar
Bagi perusahaan yang telah berinvestasi dalam hilirisasi, peluang pengecualian dapat menjadi faktor positif meskipun belum ada jaminan otomatis.
Di sisi lain, kewenangan Danantara dalam menentukan margin ekspor berpotensi menekan profitabilitas sebagian eksportir.
Ketidakjelasan sejumlah aspek teknis juga membuat kebijakan ini masih menjadi faktor risiko yang diperhatikan investor, khususnya pada sektor batu bara, minyak sawit, dan industri logam berbasis ferroalloy.
Ke depan, arah implementasi kebijakan akan sangat bergantung pada aturan teknis lanjutan dan hasil evaluasi pemerintah selama masa transisi.
Dengan demikian, pelaku usaha perlu mencermati perkembangan regulasi berikutnya untuk memahami dampak jangka panjang terhadap aktivitas ekspor dan kinerja bisnis mereka. (frend/masson)
