Headlineid.com — Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi tantangan serius bagi industri manufaktur nasional. Kondisi ini membuat biaya produksi sejumlah pabrikan meningkat tajam karena banyak industri di Indonesia masih bergantung pada bahan baku dan barang modal impor.
Ketika kurs rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, harga bahan baku otomatis ikut naik. Situasi tersebut semakin berat karena dunia usaha juga masih menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang belum stabil.
Tidak hanya persoalan kurs, gangguan rantai pasok dunia sejak pecahnya konflik geopolitik pada Februari lalu turut memperparah tekanan terhadap sektor industri. Biaya logistik internasional meningkat, tarif asuransi pengiriman melonjak, dan harga komoditas penunjang seperti energi serta plastik ikut terdongkrak.
Akibatnya, beban operasional pabrik semakin besar dalam beberapa bulan terakhir.
PMI Manufaktur Indonesia Mengalami Kontraksi
Tekanan terhadap industri manufaktur terlihat dari penurunan Indeks Manajer Pembelian atau Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia. Aktivitas produksi pabrik tercatat terus melambat hingga akhirnya masuk fase kontraksi pada April 2026.
Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor manufaktur sedang mengalami penurunan aktivitas produksi dan permintaan pasar. Banyak pelaku usaha kini harus mencari strategi agar tetap bertahan di tengah kenaikan biaya operasional.
Di sisi lain, perusahaan juga menghadapi dilema besar. Mereka tidak bisa langsung menaikkan harga jual produk karena daya beli masyarakat sedang melemah akibat inflasi.
Konsumen saat ini cenderung lebih sensitif terhadap kenaikan harga barang. Jika harga produk dinaikkan terlalu tinggi, permintaan pasar dikhawatirkan turun drastis dan justru memperburuk kondisi industri.
Pemerintah Diminta Menjaga Stabilitas Rupiah
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menilai stabilitas nilai tukar menjadi faktor penting untuk menjaga ketahanan industri nasional.
Menurutnya, pelemahan rupiah memperumit situasi industri yang sudah lebih dulu tertekan akibat kondisi global. Karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah kebijakan yang tepat untuk meredam dampak eksternal terhadap ekonomi domestik.
Faisal menegaskan, jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa intervensi, risiko penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal dapat meningkat.
Ia juga menilai kondisi setiap subsektor manufaktur tidak sama. Ada industri yang masih mampu bertahan, namun ada pula yang sudah mengalami tekanan sangat berat, terutama sektor padat karya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT).
Insentif Dinilai Jadi Solusi Penyelamat Industri
Pemerintah diminta tidak menambah beban baru berupa pajak atau pungutan tambahan kepada industri yang sedang terpuruk. Sebaliknya, kebijakan insentif dinilai lebih dibutuhkan agar dunia usaha tetap mampu bertahan.
Insentif tersebut bisa berupa keringanan pajak, subsidi energi, relaksasi impor bahan baku, hingga bantuan pembiayaan bagi industri strategis penyerap tenaga kerja.
Langkah itu dianggap penting untuk mencegah kebangkrutan perusahaan dan mengurangi potensi PHK di tengah kondisi ekonomi yang belum menentu.
“Industri manufaktur tidak bisa disamaratakan. Ada yang masih stabil, tetapi ada juga yang sudah berdarah-darah. Pemerintah perlu mengantisipasi agar mereka tidak bangkrut dan tidak sampai memberhentikan karyawan,” ujar Faisal. (frend/masson)
