Headlineid.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menyesuaikan aturan bayar pajak melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2026. Regulasi yang berlaku sejak 28 Juli 2026 itu mengubah sejumlah mekanisme pembayaran dan penyetoran pajak. Perubahan tersebut meliputi masa berlaku kode billing, pembatalan kode billing, pemindahbukuan, hingga penambahan kode jenis setoran untuk pajak minimum global.
Langkah itu dilakukan untuk menyelaraskan sistem administrasi perpajakan dengan implementasi Coretax serta kebijakan pajak minimum global. Dengan demikian, pemerintah ingin memastikan seluruh proses pembayaran pajak berjalan lebih sederhana, terdokumentasi, dan sesuai perkembangan standar perpajakan internasional.
Bagi wajib pajak, perubahan ini bukan sekadar pembaruan administratif. Aturan baru tersebut akan memengaruhi cara pembayaran, pengelolaan kode billing, hingga penyelesaian apabila terjadi kesalahan penyetoran pajak.
Peraturan baru ini menggantikan sebagian ketentuan dalam PER-10/PJ/2024. DJP juga menyesuaikan sejumlah kode jenis setoran agar selaras dengan kebijakan perpajakan terbaru yang mulai diterapkan secara nasional.
Dalam konsiderans PER-8/PJ/2026 dijelaskan bahwa perubahan dilakukan karena adanya kebutuhan penyesuaian pembayaran dan penyetoran pajak. Selain itu, pemerintah juga memperbarui ketentuan mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kode billing, dan kode jenis setoran.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa reformasi perpajakan tidak berhenti pada peluncuran Coretax. Pemerintah kini mulai menyempurnakan aturan teknis agar sistem baru mampu berjalan lebih efektif dalam praktik sehari-hari.
Masa Berlaku Kode Billing Lebih Panjang Memberi Fleksibilitas
Salah satu perubahan paling terasa ialah masa berlaku kode billing. Sebelumnya, kode billing hanya berlaku selama 168 jam atau tujuh hari sejak diterbitkan.
Kini, DJP memperpanjang masa aktif kode billing menjadi 336 jam atau 14 hari. Kebijakan tersebut sebenarnya sudah diterapkan melalui Pengumuman DJP Nomor PENG-4/PJ/2025. Namun, PER-8/PJ/2026 kini memberikan dasar hukum yang lebih kuat.
Perpanjangan masa berlaku tersebut memberi ruang lebih luas kepada wajib pajak. Mereka tidak perlu terburu-buru melakukan pembayaran ketika menghadapi kendala administrasi maupun proses internal perusahaan.
Selain itu, perubahan tersebut diperkirakan mengurangi frekuensi pembuatan ulang kode billing. Selama ini, banyak wajib pajak harus menerbitkan kode baru karena masa aktif sebelumnya telah habis sebelum pembayaran dilakukan.
Dari sisi pelayanan, kebijakan ini juga berpotensi mengurangi beban sistem administrasi DJP. Jumlah kode billing yang diterbitkan ulang dapat ditekan sehingga proses pembayaran menjadi lebih efisien.
Hak Membatalkan Kode Billing Meningkatkan Kepastian Administrasi
PER-8/PJ/2026 juga memberikan kepastian mengenai pembatalan kode billing. Wajib pajak kini memiliki hak membatalkan kode billing yang belum digunakan atau belum melewati masa kedaluwarsa.
Fitur tersebut sebenarnya sudah tersedia sejak penerapan Coretax. Namun, aturan sebelumnya belum mengatur secara eksplisit mengenai mekanisme tersebut.
Kejelasan regulasi memberi kepastian hukum bagi wajib pajak. Mereka tidak lagi harus membiarkan kode billing yang keliru tetap aktif hingga masa berlakunya habis.
Dalam praktiknya, kesalahan pengisian kode akun pajak maupun kode jenis setoran masih sering terjadi. Oleh karena itu, fasilitas pembatalan menjadi solusi yang lebih praktis dibandingkan membuat proses administrasi semakin panjang.
Menurut analisis tim data Headline Indonesia, perubahan tersebut juga mencerminkan pendekatan administrasi perpajakan yang lebih adaptif. Pemerintah mulai mengurangi hambatan teknis yang selama ini menjadi keluhan pelaku usaha maupun masyarakat.
Aturan Pemindahbukuan Kini Lebih Tegas dan Selaras dengan PMK
PER-8/PJ/2026 turut menyesuaikan ketentuan mengenai pemindahbukuan. Penyesuaian ini mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024.
Melalui aturan tersebut, DJP menegaskan bahwa tidak semua pembayaran pajak dapat diajukan pemindahbukuan. Apabila pembayaran tertentu memang tidak memenuhi syarat pemindahbukuan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
Kepastian tersebut penting karena selama ini masih muncul perbedaan pemahaman mengenai penyelesaian pembayaran yang salah.
Dengan aturan yang lebih rinci, potensi sengketa administrasi dapat ditekan. Wajib pajak pun memiliki jalur penyelesaian yang lebih jelas sesuai karakter masing-masing transaksi.
Di sisi lain, kepastian prosedur juga membantu petugas pajak memberikan pelayanan yang seragam di berbagai kantor pelayanan pajak.
Penambahan Kode Jenis Setoran Menandai Implementasi Pajak Minimum Global
Perubahan lain yang cukup strategis ialah penambahan kode jenis setoran baru terkait pajak minimum global.
DJP menetapkan tiga kode jenis setoran baru. Kode 610 digunakan untuk pajak tambahan berdasarkan Income Inclusion Rules (IIR).
Selanjutnya, kode 620 dipakai untuk pajak tambahan berdasarkan Undertaxed Payment Rules (UTPR). Sementara itu, kode 630 digunakan untuk Domestic Minimum Top-Up Tax (DMTT).
Ketiga kode tersebut sejalan dengan PER-6/PJ/2026 yang lebih dahulu mengatur implementasi pajak minimum global di Indonesia.
Bagi perusahaan multinasional, perubahan ini memiliki arti besar. Mereka kini memiliki pedoman administrasi yang lebih jelas dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai standar internasional.
Sementara itu, bagi pelaku usaha nasional yang belum terdampak langsung, kebijakan ini tetap penting dipahami. Alasannya, sistem perpajakan Indonesia mulai bergerak menuju integrasi dengan kebijakan perpajakan global.
Reformasi Administrasi Pajak Menjadi Fondasi Kepatuhan Jangka Panjang
Perubahan melalui PER-8/PJ/2026 memperlihatkan bahwa reformasi perpajakan tidak hanya berbicara mengenai digitalisasi layanan.
Lebih jauh, pemerintah sedang membangun fondasi administrasi yang lebih sederhana, transparan, dan mudah dipahami oleh masyarakat.
Keberhasilan Coretax tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi. Faktor lain yang sama penting ialah kepastian aturan, kemudahan prosedur, dan konsistensi pelaksanaan di lapangan.
Apabila ketiga unsur tersebut berjalan seimbang, tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak berpotensi meningkat dalam beberapa tahun mendatang.
Sebaliknya, aturan yang terus berubah tanpa sosialisasi memadai justru dapat memunculkan kebingungan baru. Oleh sebab itu, edukasi kepada masyarakat menjadi pekerjaan rumah yang tidak kalah penting dibandingkan pembaruan sistem.
Dampaknya Tidak Hanya bagi Wajib Pajak Besar
Masyarakat sering menganggap perubahan administrasi pajak hanya berdampak pada perusahaan besar. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya tepat.
Perubahan kode billing, pembatalan pembayaran, hingga prosedur pengembalian kelebihan pajak juga akan dirasakan pelaku usaha kecil, konsultan pajak, bendahara pemerintah, serta wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembayaran secara mandiri.
Karena itu, pemahaman terhadap aturan baru menjadi bagian penting dalam menghindari kesalahan administrasi.
Selain meningkatkan kepastian hukum, perubahan ini juga diharapkan mampu mempercepat proses pelayanan perpajakan secara nasional. Apabila implementasinya konsisten, hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak akan semakin berbasis pelayanan, bukan semata pengawasan.
Catatan Editorial Headline Indonesia
PER-8/PJ/2026 memperlihatkan bahwa reformasi perpajakan kini memasuki tahap penyempurnaan detail teknis. Perubahan seperti masa berlaku kode billing, hak pembatalan, hingga penyesuaian pemindahbukuan memang terlihat administratif. Namun, dampaknya sangat nyata terhadap kepastian hukum dan efisiensi pelayanan.
Ke depan, tantangan terbesar bukan lagi menerbitkan regulasi baru, melainkan memastikan seluruh wajib pajak memahami perubahan tersebut secara utuh. Edukasi yang berkelanjutan, pelayanan yang responsif, serta konsistensi penerapan aturan akan menentukan keberhasilan reformasi perpajakan Indonesia dalam menghadapi sistem ekonomi yang semakin terhubung secara global.
Editor : Frend
