Headlineid.com – Pemerintah mulai merancang pendidikan gratis untuk sekolah negeri setelah Presiden Prabowo Subianto meminta redesain anggaran pendidikan. Sumber dananya berasal dari alokasi pendidikan dalam APBN, yang mencapai Rp820,9 triliun dalam RAPBN 2027.
Namun, angka besar tersebut bukan uang yang otomatis tersedia untuk menghapus seluruh biaya sekolah. Anggaran itu harus dibagi untuk berbagai kebutuhan pendidikan, termasuk siswa, guru, sekolah, dan program pendukung.
Karena itu, pertanyaan terbesar bukan sekadar dari mana uang pendidikan gratis berasal. Persoalan utamanya ialah bagaimana pemerintah menyusun ulang belanja agar akses gratis tidak mengorbankan mutu pendidikan.
Tiga Fakta yang Menentukan Arah Pendidikan Gratis
Pertama, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut pemerintah memiliki ruang melalui alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan. Presiden Prabowo kemudian meminta pemerintah melakukan redesain agar anggaran tersebut lebih kuat mendukung kualitas pendidikan.
Kedua, pemerintah memperluas gagasan pendidikan gratis hingga taman kanak-kanak. Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyatakan pemerintah menyiapkan layanan gratis bagi pendidikan dasar dan menengah, termasuk TK.
Ketiga, RAPBN 2027 menempatkan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun. Dana itu juga membiayai PIP, KIP Kuliah, renovasi sekolah, peningkatan kompetensi guru, dan sejumlah program pendidikan lainnya.
Pendidikan Gratis Tidak Berarti Seluruh Anggaran Bisa Dipakai untuk Sekolah
Di sinilah persoalan fiskal mulai terlihat lebih jelas. Anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun memiliki banyak tujuan dan penerima manfaat.
Pemerintah harus membiayai program siswa, pembangunan sekolah, peningkatan kompetensi guru, hingga bantuan pendidikan. Karena itu, mengubah sebagian anggaran menjadi skema pendidikan gratis membutuhkan desain yang sangat presisi.
Selain itu, kebutuhan setiap daerah tidak sama. Sekolah di kota besar menghadapi persoalan berbeda dengan sekolah di wilayah terpencil dan kepulauan.
Pemerintah juga perlu menentukan batas pengertian gratis. Apakah orang tua hanya terbebas dari uang sekolah, atau seluruh kebutuhan pendidikan juga masuk skema tersebut?
Pertanyaan itu mencakup seragam, buku, kegiatan sekolah, transportasi, hingga kebutuhan pendukung lainnya. Tanpa definisi yang jelas, kebijakan gratis berpotensi menciptakan ekspektasi publik yang lebih besar daripada cakupan anggarannya.
Berdasarkan dokumen pemerintah, RAPBN 2027 bahkan sudah menyiapkan berbagai belanja pendidikan di luar pembebasan biaya sekolah. PIP dialokasikan Rp15,9 triliun untuk 22,1 juta siswa, sedangkan KIP Kuliah mendapat Rp17 triliun untuk 1,1 juta mahasiswa.
Artinya, pendidikan gratis harus berjalan bersama kebijakan afirmasi. Negara tidak cukup menghapus pungutan, tetapi juga harus memastikan keluarga miskin mampu mempertahankan anaknya di sekolah.
Redesain Anggaran Menjadi Titik Kritis Kebijakan
Arahan redesain anggaran dari Presiden membuat pembahasan pendidikan gratis masuk pada tahap yang lebih serius. Pemerintah kini harus menentukan ulang pembagian dana antara pusat, daerah, dan kementerian atau lembaga.
Pada titik ini, kualitas perencanaan akan menentukan dampak kebijakan. Pemindahan anggaran tanpa perhitungan kebutuhan sekolah dapat menimbulkan masalah baru.
Kemendikdasmen sebelumnya mengusulkan tambahan DAK Nonfisik sebesar Rp33,48 triliun untuk 2027. Usulan itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan operasional pendidikan daerah dan pembayaran tunjangan guru ASN daerah.
Data tersebut menunjukkan satu persoalan penting. Biaya pendidikan tidak berhenti pada ruang kelas dan peserta didik.
Ada guru yang harus dibayar, bangunan yang harus diperbaiki, fasilitas yang harus tersedia, dan sekolah yang membutuhkan biaya operasional. Semua kebutuhan itu bersaing dalam satu ruang fiskal yang sama.
Karena itu, redesain anggaran harus menjawab kebutuhan sekolah secara langsung. Pemerintah perlu mengetahui biaya riil setiap jenjang dan karakter daerah sebelum menetapkan formula pembiayaan.
Persoalan MBG Membuat Desain Anggaran Makin Sensitif
Ada satu persoalan lain yang tidak bisa dilepaskan dari pembahasan pendidikan gratis. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG sebelumnya masuk dalam konstruksi anggaran pendidikan 2026.
Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan bahwa anggaran MBG yang bukan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran pendidikan untuk APBN berikutnya. Pemisahan tersebut harus berlaku paling lambat pada APBN 2028.
Putusan itu membuat pemerintah memiliki pekerjaan fiskal tambahan. Anggaran pendidikan tetap harus memenuhi batas minimal 20 persen APBN, sementara MBG harus memperoleh sumber pembiayaan tersendiri.
Dengan demikian, pemerintah tidak bisa sekadar memindahkan pos anggaran dari satu program ke program lainnya. Setiap perubahan harus mempertimbangkan amanat konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi.
Bagi masyarakat, persoalan tersebut mungkin terlihat sebagai urusan angka. Namun, dampaknya terasa langsung ketika pemerintah menentukan apa yang benar-benar gratis di sekolah.
Guru Menjadi Penentu Apakah Pendidikan Gratis Berujung pada Mutu
Pendidikan gratis akan kehilangan makna jika sekolah tidak memiliki guru yang cukup dan berkualitas. Karena itu, pembiayaan tenaga pendidik harus menjadi bagian utama dalam desain kebijakan.
Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa guru PNS mendapat gaji dari pemerintah pusat. Guru PPPK juga diarahkan mendapat pembiayaan dari pusat sesuai kebijakan yang berjalan.
Sementara itu, sekolah negeri dapat menggunakan dana BOS untuk membayar guru non-ASN sesuai ketentuan. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan pelatihan guru melalui APBN.
Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan gratis membutuhkan rantai pembiayaan yang lengkap. Negara harus membiayai akses sekaligus menjaga kemampuan sekolah memberikan layanan bermutu.
RAPBN 2027 juga mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru. Pemerintah menyiapkan dukungan bagi kualifikasi akademik, pendidikan profesi, serta pengembangan kompetensi pembelajaran.
Dengan begitu, ukuran keberhasilan pendidikan gratis seharusnya tidak berhenti pada jumlah siswa yang tidak membayar. Ukurannya juga harus terlihat pada kemampuan belajar, kualitas guru, kondisi sekolah, dan keberlanjutan pendidikan.
Sekolah Gratis Harus Membebaskan Keluarga dari Beban yang Nyata
Bagi keluarga berpenghasilan rendah, biaya pendidikan tidak selalu muncul dalam bentuk uang sekolah. Pengeluaran transportasi, perlengkapan, seragam, buku, dan kebutuhan harian juga bisa menentukan keputusan anak untuk tetap belajar.
Oleh karena itu, PIP dan bantuan pendidikan tetap memiliki posisi penting. Pemerintah mencatat PIP 2027 akan menjangkau 22,1 juta siswa.
Selain itu, pemerintah menyiapkan renovasi 12.215 sekolah dan madrasah dengan anggaran Rp18,2 triliun. Infrastruktur tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang layak.
Kebijakan ini memperlihatkan bahwa pendidikan gratis membutuhkan pendekatan yang lebih luas. Negara perlu mengurangi hambatan biaya sekaligus memperbaiki tempat anak belajar.
Jika sekolah gratis hanya menghapus pungutan, keluarga masih dapat menghadapi biaya lain. Sebaliknya, jika pemerintah menyusun bantuan secara terintegrasi, dampaknya bisa lebih terasa bagi keluarga rentan.
Solusi Ada pada Transparansi Formula dan Pengawasan Sampai Sekolah
Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka formula pendidikan gratis sebelum kebijakan berjalan penuh. Publik berhak mengetahui sumber dana, penerima manfaat, komponen biaya, serta pembagian tanggung jawab pusat dan daerah.
Selain itu, pemerintah perlu membuat indikator yang mudah diperiksa masyarakat. Jumlah sekolah penerima, biaya per siswa, kualitas layanan, hingga perubahan beban keluarga dapat menjadi ukuran evaluasi.
Pengawasan juga harus bergerak sampai tingkat satuan pendidikan. Tanpa mekanisme tersebut, anggaran besar berisiko kehilangan hubungan dengan kebutuhan nyata di ruang kelas.
Berdasarkan analisis kebijakan yang berkembang hingga September 2026, tantangan terbesar bukan mencari angka besar. Tantangannya ialah memastikan setiap rupiah memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Headline Indonesia melihat titik ini sebagai ujian penting bagi kredibilitas kebijakan pendidikan. Publik tidak hanya membutuhkan janji sekolah gratis, tetapi juga kepastian bahwa kebijakan tersebut memiliki fondasi anggaran yang sehat.
Catatan Editorial Headline Indonesia
Pendidikan gratis seharusnya tidak dipahami sebagai perlombaan mengumumkan angka besar. Kebijakan tersebut harus hadir sebagai jaminan bahwa seorang anak tidak berhenti sekolah karena keluarganya kekurangan biaya.
Karena itu, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara akses, mutu, guru, infrastruktur, dan perlindungan siswa. Semua unsur tersebut membutuhkan anggaran, tetapi tidak semuanya bisa dibiayai dengan formula yang sama.
RAPBN 2027 menyediakan ruang fiskal besar melalui anggaran pendidikan Rp820,9 triliun. Tantangan berikutnya ialah mengubah ruang fiskal tersebut menjadi layanan pendidikan yang benar-benar terasa di rumah dan sekolah.
Pada akhirnya, keberhasilan pendidikan gratis akan terlihat dari perubahan kehidupan anak-anak. Mereka harus bisa belajar tanpa beban biaya yang menghambat, sekaligus memperoleh pendidikan yang layak untuk membangun masa depan.
Editor : Frend
