Headlineid.com – Wacana PPPK jadi PNS kembali mengemuka setelah Ketua Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI) Sumatera Selatan Susi Maryani meminta pemerintah menunda seleksi CPNS umum.
Susi menilai pemerintah perlu menyelesaikan pengangkatan PPPK terlebih dahulu. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi jalan untuk menjaga keadilan bagi pegawai yang telah lama mengabdi.
Pernyataan itu muncul pada Minggu, 23 Agustus 2026. Susi mengusulkan pengalihan PPPK menjadi PNS dilakukan bertahap berdasarkan usia dan masa kerja.
Namun, gagasan tersebut berhadapan dengan persoalan yang lebih besar. Pemerintah juga harus menjaga kesempatan generasi muda untuk masuk birokrasi melalui jalur seleksi terbuka.
Guru PPPK merasa pengabdian panjang belum mendapat penghargaan yang setara
Menurut Susi, masa kerja PPPK seharusnya dihitung sejak mereka masih berstatus honorer. Ia menilai pengalaman tersebut tidak seharusnya hilang ketika pemerintah menentukan masa kerja pegawai.
“Pengabdian” bagi guru honorer bukan sekadar angka dalam administrasi. Banyak guru menjalani pekerjaan bertahun-tahun sebelum akhirnya memperoleh status PPPK.
Karena itu, Susi mendukung mekanisme peralihan PPPK menjadi PNS secara bertahap. Ia mengusulkan usia dan masa kerja menjadi bagian dari pertimbangan utama.
Gagasan tersebut juga berangkat dari pengalaman seleksi yang telah mereka jalani. Susi menyebut PPPK telah melewati rangkaian tes pada 2022.
Dengan pengalaman tersebut, ia mempertanyakan kebutuhan untuk mengulang proses tes ketika pemerintah membuka peluang pengangkatan menjadi PNS. Menurutnya, pengulangan seleksi juga membutuhkan anggaran.
Pandangan itu muncul ketika pemerintah terus mendorong efisiensi belanja. Karena itu, setiap proses administrasi dan seleksi perlu memiliki alasan yang jelas.
Bagi guru yang sudah lama mengajar, persoalannya bukan sekadar status kepegawaian. Mereka merasa negara perlu mengakui perjalanan pengabdian yang sudah mereka jalani.
Pemerintah sendiri membuka jalur CPNS bagi guru PPPK pada 2027
Ada satu perkembangan yang membuat perdebatan ini semakin relevan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan arah kebijakan karier guru PPPK pada 2027.
Dalam siaran pers 19 Agustus 2026, pemerintah menyatakan guru PPPK penuh waktu mendapat kesempatan mengikuti seleksi CPNS. Pendaftaran kesempatan tersebut direncanakan mulai awal 2027.
Artinya, pemerintah tidak sedang menghapus jalur seleksi. Sebaliknya, pemerintah membuka kesempatan bagi guru PPPK untuk berpindah status melalui mekanisme CPNS.
Kebijakan itu tentu berbeda dengan gagasan menghentikan seleksi CPNS umum. Keduanya memiliki tujuan dan konsekuensi yang tidak sama.
Di satu sisi, seleksi terbuka menjaga prinsip kompetisi. Di sisi lain, kesempatan bagi PPPK dapat menjadi bentuk penghargaan terhadap pengalaman kerja.
Karena itu, pemerintah menghadapi pekerjaan rumah yang tidak sederhana. Negara harus menjaga keseimbangan antara merit, pengalaman, kebutuhan formasi, dan keadilan sosial.
Badan Kepegawaian Negara juga menegaskan bahwa ASN hanya terdiri dari PNS dan PPPK. BKN menyebut tidak ada status ASN lain di luar kedua kategori tersebut.
Fakta tersebut memperlihatkan bahwa persoalan PPPK bukan masalah status sementara. PPPK merupakan bagian resmi dari sistem ASN nasional.
Menghentikan CPNS umum bukan satu-satunya jalan keluar
Usulan menyetop CPNS umum memang terdengar sederhana. Namun, pelaksanaannya dapat menimbulkan persoalan baru jika pemerintah tidak menghitung kebutuhan pegawai secara menyeluruh.
Setiap tahun, birokrasi membutuhkan regenerasi. Pegawai memasuki masa pensiun, sementara kebutuhan pelayanan publik terus berubah.
Jika seleksi umum dihentikan terlalu lama, pemerintah berpotensi kehilangan kesempatan mendapatkan talenta baru. Padahal, lulusan baru membawa kompetensi yang dibutuhkan sejumlah bidang.
Di sinilah perdebatan tentang pengalaman dan kompetensi harus ditempatkan secara proporsional. Pengalaman guru PPPK memiliki nilai besar, tetapi seleksi tetap membutuhkan prinsip merit.
Susi sendiri mengakui kemampuan akademik lulusan baru dapat menjadi keunggulan. Namun, ia mempertanyakan apakah kemampuan tersebut otomatis menggantikan pengalaman mengajar.
Pertanyaan itu layak diperhatikan. Mengajar tidak hanya membutuhkan penguasaan materi, tetapi juga kemampuan memahami karakter peserta didik.
Guru berhadapan dengan persoalan yang terus berubah. Teknologi, media sosial, pola komunikasi, dan perilaku siswa ikut membentuk tantangan pendidikan.
Karena itu, pengalaman panjang menjadi modal yang tidak selalu dapat diukur melalui ujian tertulis. Akan tetapi, pengalaman juga perlu dinilai menggunakan indikator yang objektif.
Guru tidak hanya mengajar, tetapi membentuk karakter siswa
Susi menekankan bahwa pekerjaan guru tidak berhenti pada penyampaian materi. Guru juga memiliki tanggung jawab membentuk karakter anak.
Pandangan tersebut semakin relevan ketika siswa memperoleh informasi dari berbagai sumber. Media sosial dapat menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga dapat membawa informasi keliru.
Guru kemudian memiliki peran sebagai penyaring informasi. Mereka membantu siswa membedakan pengetahuan, opini, manipulasi, dan informasi yang tidak memiliki dasar.
Karena itu, kompetensi guru tidak cukup dilihat dari hasil ujian. Kemampuan membangun komunikasi dengan siswa juga menjadi bagian dari kualitas pendidikan.
Susi menyebut guru membutuhkan ketelatenan menghadapi anak-anak masa kini. Sekolah bahkan ia gambarkan sebagai rumah kedua bagi siswa.
Perspektif tersebut memperlihatkan alasan mengapa guru PPPK meminta pengalaman mereka diperhitungkan. Mereka merasa pengabdian bertahun-tahun telah membentuk kompetensi yang tidak sepenuhnya terlihat dalam ujian.
Namun, pemerintah juga perlu menjaga standar profesional. Pengalaman kerja sebaiknya tidak otomatis menjadi tiket pengangkatan tanpa evaluasi.
Jalan tengah dapat muncul melalui mekanisme penilaian yang menggabungkan masa kerja, kompetensi, kinerja, sertifikasi, dan kebutuhan formasi.
Persoalan anggaran harus dihitung, bukan sekadar dijadikan alasan
Susi juga menyoroti biaya seleksi. Menurutnya, menguji kembali guru yang sudah mengikuti seleksi membutuhkan anggaran negara.
Argumen tersebut memiliki dasar logis. Setiap seleksi membutuhkan sistem komputer, pengawasan, penyusunan soal, lokasi ujian, serta tenaga pelaksana.
Namun, penghematan anggaran tidak otomatis berarti menghapus seleksi. Pemerintah tetap perlu memastikan proses pengangkatan memenuhi prinsip akuntabilitas.
Regulasi pengadaan ASN sendiri mengatur mekanisme pengangkatan calon PNS dan calon PPPK setelah peserta dinyatakan lulus seleksi.
Karena itu, perubahan status PPPK menjadi PNS membutuhkan dasar kebijakan yang jelas. Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan pertimbangan efisiensi.
Berdasarkan analisis pemberitaan dan kebijakan yang berkembang, Headline Indonesia melihat titik krusialnya berada pada desain transisi. Negara perlu mencari mekanisme yang mengakui pengalaman tanpa menghilangkan prinsip merit.
Solusi dapat dimulai dari jalur khusus bagi PPPK berpengalaman
Pemerintah sebenarnya memiliki ruang untuk merancang seleksi yang lebih adil. Salah satunya dengan memberikan jalur afirmasi bagi PPPK yang memenuhi kriteria tertentu.
Masa kerja dapat menjadi salah satu komponen penilaian. Begitu pula sertifikasi pendidik, rekam kinerja, kompetensi, dan kebutuhan sekolah.
Dengan cara tersebut, pengalaman tidak menjadi pengganti kompetensi. Sebaliknya, pengalaman menjadi bagian dari sistem penilaian yang terukur.
Model itu juga dapat menjaga kesempatan generasi muda. Lulusan baru tetap memiliki jalur masuk melalui seleksi umum.
Sementara itu, PPPK berpengalaman memperoleh mekanisme yang sesuai dengan perjalanan karier mereka. Pemerintah tidak perlu mempertentangkan guru senior dengan calon ASN baru.
Pendekatan tersebut juga lebih sehat bagi birokrasi. Negara memperoleh pegawai berpengalaman sekaligus menjaga regenerasi.
Lebih jauh, pemerintah perlu menjelaskan peta jalan pengangkatan secara terbuka. Ketidakjelasan status justru dapat memicu kecemasan di kalangan PPPK.
Kepastian jadwal, kriteria, formasi, dan mekanisme seleksi akan membuat kebijakan lebih mudah diterima. Transparansi juga mengurangi ruang munculnya informasi yang simpang siur.
Arah Kebijakan ke Depan
Perdebatan PPPK jadi PNS seharusnya tidak berhenti pada pertarungan antara guru senior dan lulusan baru. Persoalan utamanya adalah bagaimana negara menghargai pengabdian tanpa mengorbankan sistem merit.
Guru yang telah mengabdi puluhan tahun membutuhkan kepastian. Mereka juga membutuhkan penghargaan yang masuk akal atas pengalaman dan kompetensinya.
Pada saat bersamaan, anak muda membutuhkan kesempatan membangun karier di sektor publik. Negara tidak boleh menutup pintu regenerasi hanya karena ingin menyelesaikan persoalan masa lalu.
Karena itu, pemerintah perlu menyusun formula yang adil bagi kedua kelompok. Seleksi CPNS umum tidak harus dimatikan, tetapi jalur karier PPPK juga tidak boleh dibiarkan tanpa kepastian.
Kebijakan terbaik bukan sekadar siapa yang lebih dahulu menjadi PNS. Ukurannya adalah apakah negara mampu menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat.
Bagi dunia pendidikan, ukuran akhirnya tetap kembali kepada siswa. Mereka membutuhkan guru yang kompeten, berpengalaman, adaptif, dan mampu membentuk karakter.
Di titik itulah perdebatan status kepegawaian memperoleh makna sebenarnya. Negara sedang menentukan bukan hanya nasib pegawai, tetapi juga kualitas pelayanan publik untuk bertahun-tahun ke depan.
Editor : F. Yuyun Abdhi
