Headline Indonesia – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi persoalan baru setelah Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan dugaan setoran ompreng MBG kepada yayasan tertentu. Kepala BGN Sudaryono menyebut ada yayasan yang meminta uang berdasarkan jumlah ompreng, meski tidak berkontribusi dalam operasional dapur SPPG.
Temuan tersebut disampaikan Sudaryono pada Sabtu, 3 Oktober 2026. Menurut dia, praktik itu dapat menambah beban mitra dan berisiko mengurangi ruang anggaran untuk menjaga kualitas makanan penerima MBG.
Masalah ini tidak hanya menyangkut hubungan antara mitra dan yayasan. Lebih jauh, persoalan tersebut menyentuh pertanyaan tentang bagaimana setiap rupiah anggaran MBG benar-benar berubah menjadi makanan bergizi bagi masyarakat.
Tiga Fakta Utama di Balik Setoran Ompreng MBG
Pertama, BGN menemukan adanya mitra yang telah membangun dan menjalankan dapur SPPG. Namun, mitra tersebut justru diminta membayar sejumlah uang kepada yayasan berdasarkan jumlah ompreng yang disalurkan.
Kedua, Sudaryono menyebut yayasan tersebut tidak menjalankan fungsi operasional maupun pembinaan. Yayasan juga disebut tidak aktif membantu jalannya dapur SPPG yang berada dalam naungannya.
Ketiga, BGN kini membuka ruang bagi mitra yang merasa dirugikan untuk mengganti yayasan. Langkah itu menjadi bagian dari mekanisme registrasi yang disiapkan lembaga tersebut.
Persoalan setoran ompreng MBG muncul ketika biaya yang seharusnya menopang pelayanan makanan berpotensi terserap untuk pungutan tambahan. Karena itu, BGN menilai persoalan tersebut perlu segera ditindaklanjuti.
Setoran Per Ompreng Bisa Menggerus Ruang Anggaran Dapur
Dalam pengelolaan MBG, jumlah ompreng berkaitan langsung dengan volume makanan yang harus diproduksi dan disalurkan. Karena itu, pungutan berdasarkan jumlah ompreng dapat meningkat seiring bertambahnya penerima makanan.
Sudaryono menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan beban tambahan bagi mitra. Pada akhirnya, beban itu dapat memengaruhi kemampuan dapur menjaga kualitas makanan dan pemenuhan kebutuhan gizi.
Namun, hubungan sebab akibat tersebut tetap perlu diperiksa berdasarkan bukti dan mekanisme pembayaran yang berlaku. Tidak setiap pembayaran kepada yayasan otomatis merupakan pelanggaran tanpa pemeriksaan terhadap dasar kerja samanya.
Di titik ini, transparansi menjadi kebutuhan utama. Setiap pungutan harus memiliki dasar, tujuan, penerima dana, serta pertanggungjawaban yang jelas.
Jika sebuah yayasan tidak memberikan kontribusi terhadap dapur, permintaan dana berdasarkan jumlah ompreng tentu membutuhkan penjelasan. BGN perlu memastikan praktik tersebut tidak menjadi biaya tersembunyi dalam pelaksanaan MBG.
Persoalan Yayasan Menentukan Seberapa Besar Anggaran Sampai ke Piring
Program MBG memiliki tujuan yang sederhana sekaligus berat. Anggaran yang tersedia harus menghasilkan makanan yang aman, layak, bergizi, dan diterima penerima manfaat.
Karena itu, rantai pengelolaan dana menjadi bagian penting dari keberhasilan program. Setiap lapisan tambahan dalam rantai tersebut perlu memiliki fungsi yang dapat diuji.
Menurut Sudaryono, BGN ingin memastikan uang yang tersalurkan benar-benar dikonversi menjadi menu berkualitas. Dia juga menekankan aspek gizi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan transparansi.
Persoalannya, ukuran keberhasilan MBG tidak berhenti pada jumlah dapur yang berdiri. Publik juga berhak mengetahui apakah anggaran menghasilkan kualitas makanan sesuai tujuan program.
Berdasarkan analisis tim Headline Indonesia, titik rawan seperti pungutan berbasis ompreng perlu mendapat perhatian khusus. Sebab, mekanisme tersebut memiliki hubungan langsung dengan volume produksi dan penggunaan anggaran.
BGN Memberi Jalan bagi Mitra yang Merasa Dirugikan
BGN telah menyediakan dua portal registrasi untuk mendukung pengelolaan program. Satu portal ditujukan bagi yayasan, sedangkan portal lainnya diperuntukkan bagi mitra.
Melalui mekanisme tersebut, mitra dapat mengajukan yayasan baru. Mereka juga dapat menyampaikan bukti terkait persoalan atau kerugian yang dialami selama menjalankan kerja sama.
Selanjutnya, BGN akan memproses pengajuan berdasarkan ketentuan dan mekanisme registrasi yang berlaku. Artinya, pergantian yayasan tidak dilakukan secara bebas tanpa pemeriksaan.
Langkah tersebut membuka jalur formal bagi mitra yang menghadapi persoalan dalam hubungan kerja sama. Mekanisme pengaduan juga menjadi penting agar keluhan tidak berhenti sebagai cerita informal di antara pelaksana dapur.
Sudaryono secara terbuka menyatakan mitra yang merasa dirugikan dapat mengganti yayasan. Terutama jika yayasan tersebut tidak memberikan kontribusi terhadap jalannya dapur.
Pengawasan Tidak Cukup Berhenti pada Dapur SPPG
Masalah setoran ompreng MBG menunjukkan bahwa pengawasan program tidak cukup hanya melihat kondisi dapur. Pengawasan juga perlu menelusuri hubungan kontraktual dan aliran dana antara mitra dengan yayasan.
Selain itu, pemeriksaan perlu melihat apakah setiap biaya memiliki dasar yang sah dan berkaitan dengan kebutuhan operasional. Jika tidak, BGN perlu memiliki mekanisme koreksi yang cepat dan mudah digunakan.
Transparansi juga harus menjangkau mitra pelaksana. Mereka membutuhkan kepastian mengenai hak, kewajiban, biaya, serta pihak yang berwenang menerima pembayaran.
Di sisi lain, yayasan yang menjalankan fungsi pembinaan tetap membutuhkan ruang untuk bekerja secara profesional. Yang harus dibedakan adalah kontribusi nyata dengan pungutan yang tidak memiliki dasar layanan.
Dengan demikian, persoalannya bukan sekadar ada atau tidaknya pembayaran. Pertanyaan utamanya ialah apakah pembayaran tersebut memiliki fungsi yang jelas bagi keberlangsungan dapur dan kualitas makanan.
Akuntabilitas Menjadi Ujian Besar Program MBG
Program dengan cakupan besar selalu membutuhkan sistem pengawasan yang berlapis. Namun, semakin panjang rantai pengelolaannya, semakin penting pula kejelasan tanggung jawab setiap pihak.
Mitra membutuhkan kanal pengaduan yang aman dan mudah digunakan. BGN juga perlu memastikan setiap laporan memiliki proses verifikasi serta tindak lanjut yang dapat dipantau.
Selain itu, data pengelolaan dapur dapat menjadi instrumen pengawasan yang kuat. Jumlah ompreng, biaya operasional, pembayaran kepada yayasan, dan kualitas menu perlu tercatat secara konsisten.
Dengan data tersebut, pola pembayaran yang tidak wajar akan lebih mudah ditemukan. Pengawasan juga tidak harus selalu menunggu munculnya keluhan dari mitra.
Pada akhirnya, kualitas MBG tidak hanya ditentukan oleh makanan yang terlihat di meja penerima. Sistem di belakang makanan tersebut ikut menentukan apakah program berjalan sesuai tujuan.
Catatan Editorial Headline Indonesia
Temuan mengenai setoran ompreng MBG seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola program. BGN memiliki kesempatan membangun sistem yang membuat setiap pihak memahami batas kewenangan sejak awal.
Mitra juga membutuhkan perlindungan ketika menemukan pola kerja sama yang merugikan. Sebaliknya, yayasan harus memperoleh kepastian mengenai fungsi dan tanggung jawab yang memang menjadi kewenangannya.
Ke depan, ukuran akuntabilitas MBG perlu bergerak dari sekadar administrasi menuju keterlacakan anggaran. Setiap biaya idealnya dapat dijelaskan hubungannya dengan kualitas makanan yang diterima masyarakat.
Sebab, di ujung seluruh proses itu terdapat anak-anak dan masyarakat yang menerima makanan. Mereka tidak melihat siapa yayasan pengelolanya, tetapi merasakan langsung hasil dari setiap keputusan anggaran.
Editor : Frend/Joko Wiyono
