Pacitan, Headlineid.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi damai di Pacitan, Selasa (23/6/2026), sebagai bentuk protes terhadap kualitas pelayanan publik yang dinilai masih belum optimal.
Aksi ini menjadi sorotan karena menyentuh isu-isu langsung yang dirasakan masyarakat, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), gangguan listrik tanpa pemberitahuan, hingga dugaan ketidaktransparanan rekrutmen pengurus KDMP.
Massa memulai aksi di depan gedung DPRD Pacitan, lalu bergerak menuju Pendopo Mas Tumenggung Djogokardjo untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah. Dalam beberapa momen, aksi sempat diwarnai pembakaran ban dan teatrikal sebagai simbol kekecewaan terhadap lambatnya respons kebijakan publik.
Fakta Utama Aksi PMII Pacitan
- Mahasiswa PMII menggelar aksi damai di dua titik utama pemerintahan Pacitan
- Sorotan utama meliputi MBG, listrik padam, dan rekrutmen KDMP
- Aksi sempat memanas dengan pembakaran ban dan teatrikal
- Pemerintah daerah dan SPPG turun langsung menemui massa
- Aksi berlangsung kondusif dengan pengawalan aparat kepolisian
Latar Belakang Aksi PMII Pacitan
Aksi yang digelar PMII bukan muncul secara tiba-tiba. Mahasiswa menyebut sejumlah persoalan pelayanan publik telah berlangsung cukup lama dan belum mendapat perbaikan signifikan di lapangan.
Menurut perwakilan massa, Arham, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan implementasi di tingkat teknis. Hal ini yang kemudian mendorong mahasiswa turun langsung ke jalan.
Dalam orasinya, Arham menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar bentuk kritik, melainkan dorongan moral agar pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sorotan Utama: MBG, Listrik, dan KDMP
Isu pertama yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mahasiswa menilai program ini belum berjalan efektif dan masih jauh dari harapan.
Arham menyebut, variasi menu yang disediakan masih minim sehingga tidak menarik bagi siswa. Bahkan dalam beberapa kasus, makanan disebut tidak habis dan terbuang sia-sia.
“Masih banyak MBG yang justru terkesan hanya untuk kepentingan tertentu. Akibatnya banyak makanan tidak termanfaatkan,” ujar Arham.
Isu kedua adalah gangguan listrik yang terjadi tanpa pemberitahuan. Mahasiswa menilai kondisi ini merugikan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan aktivitas pendidikan.
Mereka juga menyoroti tidak adanya skema kompensasi yang jelas bagi warga terdampak. Hal ini dianggap menunjukkan lemahnya manajemen pelayanan publik di sektor energi.
“Rakyat hanya dijadikan uji coba,” tegas Arham dalam orasinya.
Isu ketiga adalah dugaan ketidaktransparanan rekrutmen pengurus KDMP. Mahasiswa mempertanyakan mekanisme seleksi yang dinilai tidak terbuka dan penempatan lokasi yang dianggap tidak tepat sasaran.
Menurut mereka, ada lokasi KDMP yang ditempatkan di wilayah pegunungan yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Respons SPPG dan Klarifikasi Teknis
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Korwil SPPG, Listiana Asworo, hadir langsung di lokasi aksi. Ia mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.
Listiana menyebut pihaknya akan memberikan teguran kepada pengelola dapur yang belum menjalankan standar operasional secara optimal. Namun ia juga menegaskan bahwa secara kompetensi, para pengelola telah mengikuti pelatihan intensif selama tujuh bulan.
Pelatihan tersebut mencakup pengelolaan dapur, kedisiplinan, hingga pembinaan karakter. Meski demikian, ia mengakui bahwa koordinasi awal program masih belum berjalan maksimal.
“Dulu memang koordinasinya belum benar-benar settle, sehingga perlu penguatan ke depan,” jelasnya.
Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya diterima oleh mahasiswa yang menilai solusi yang disampaikan masih bersifat administratif dan belum menyentuh akar masalah di lapangan.
Sikap Pemerintah Daerah Pacitan
Sekretaris Daerah Pacitan, Maulana Heru Wiwoho Supadi Putro, turut menemui massa aksi dan memberikan respons langsung atas berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa.
Ia mengapresiasi jalannya aksi yang berlangsung tertib dan kondusif. Menurutnya, kritik dari mahasiswa merupakan bagian penting dari proses evaluasi kebijakan daerah.
Pemerintah daerah, kata dia, tidak menutup mata terhadap berbagai keluhan yang muncul di masyarakat, terutama terkait program MBG dan pelayanan listrik.
“MBG akan menjadi evaluasi. Silakan laporkan jika ada kendala di lapangan,” ujarnya.
Terkait KDMP dan pelayanan listrik, ia menegaskan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan yang telah disampaikan.
Dampak Sosial dan Urgensi Evaluasi Kebijakan
Aksi PMII Pacitan memperlihatkan adanya jarak antara kebijakan publik dan pengalaman masyarakat di lapangan. Isu seperti MBG dan listrik bukan hanya soal teknis, tetapi menyentuh aspek kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Dalam konteks tata kelola, persoalan seperti ini menjadi indikator penting efektivitas pelayanan publik daerah. Ketika distribusi program tidak tepat sasaran atau komunikasi publik lemah, maka risiko ketidakpuasan sosial akan meningkat.
Secara lebih luas, aksi ini juga menunjukkan bahwa mahasiswa masih memainkan peran sebagai kontrol sosial yang aktif. Mereka tidak hanya mengkritik, tetapi juga membawa isu konkret yang dirasakan masyarakat sehari-hari.
Jika tidak segera ditindaklanjuti dengan langkah korektif, isu-isu ini berpotensi berkembang menjadi ketidakpercayaan yang lebih luas terhadap institusi pelayanan publik di daerah.
Arah Evaluasi Pelayanan Publik Pacitan
Aksi yang berakhir tertib ini meninggalkan pesan penting bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kebijakan di Pacitan. Kritik yang disampaikan mahasiswa menjadi pengingat bahwa pelayanan publik tidak cukup hanya berjalan, tetapi harus tepat sasaran, transparan, dan terukur dampaknya.
Respons pemerintah yang membuka ruang dialog menjadi langkah awal yang baik, namun tantangan berikutnya adalah memastikan tindak lanjut nyata di lapangan.
Dalam konteks ini, keberlanjutan evaluasi menjadi kunci agar program seperti MBG, pengelolaan energi, hingga rekrutmen kelembagaan tidak hanya berhenti pada tataran administratif, tetapi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat luas. (frend/Yun)
