PACITAN, headlineid.com-Sebanyak 49 aparatur Pemerintah Kabupaten Temanggung melakukan studi banding ke Kabupaten Pacitan, Kamis (3/9/2026). Mereka mempelajari gotong royong, inovasi pengelolaan pajak, serta pelayanan jemput bola untuk memperkuat layanan publik di tingkat kelurahan.
Rombongan tersebut terdiri atas Kepala Bagian Pemerintahan, Camat Temanggung, Camat Ngadirejo, 23 lurah, dan 23 staf pelaksana. Kecamatan Pacitan dan Kelurahan Ploso menjadi lokasi utama pembelajaran karena memiliki sejumlah praktik pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
Kunjungan itu bukan sekadar agenda bertukar dokumen program. Di baliknya terdapat kebutuhan yang sama antardaerah, yakni mencari cara agar birokrasi tidak berhenti di balik meja dan lebih dekat dengan persoalan warga.
Temanggung Membawa Pulang Pelajaran dari Praktik Pemerintahan Pacitan
Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Hesti Suteki menyambut kunjungan tersebut. Menurut dia, studi banding membuka ruang bagi aparatur untuk bertukar pengalaman secara langsung.
“Pada prinsipnya, kami menyambut baik kehadiran rombongan dari Kabupaten Temanggung,” kata Hesti.
Menurutnya, kunjungan antardaerah seharusnya tidak berhenti pada kegiatan melihat program. Forum tersebut juga harus melahirkan pertukaran gagasan dan inovasi yang bisa diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Pacitan memperkenalkan sejumlah praktik yang berkembang di tingkat wilayah. Salah satunya berada di Kelurahan Ploso yang berhasil meraih Juara I Pelaksana Gotong Royong tingkat Kabupaten Pacitan.
Prestasi tersebut membawa Kelurahan Ploso menjadi wakil Pacitan dalam ajang Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat Provinsi Jawa Timur. Namun, capaian itu bukan sekadar soal penghargaan.
Gotong royong menunjukkan kemampuan masyarakat mengelola persoalan secara bersama. Pemerintah dapat menjadi pengarah, tetapi warga tetap memegang peran penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.
Di titik ini, studi banding Temanggung ke Pacitan menemukan pelajaran yang lebih luas. Pelayanan publik tidak selalu membutuhkan program besar jika pemerintah mampu menggerakkan sumber daya yang sudah ada di masyarakat.
Gotong Royong Menjadi Modal Sosial yang Sering Terlupakan
Pembangunan di tingkat kelurahan sering berhadapan dengan persoalan yang tidak bisa selesai melalui birokrasi formal. Kebersihan lingkungan, kepedulian sosial, keamanan, hingga pemeliharaan fasilitas umum membutuhkan keterlibatan warga.
Karena itu, gotong royong memiliki nilai yang lebih besar daripada sekadar kerja bersama. Ia menjadi modal sosial yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari.
Kelurahan Ploso menunjukkan pola tersebut melalui keterlibatan warga dalam berbagai kegiatan lingkungan. Pemerintah tidak mengambil seluruh pekerjaan, tetapi membangun ruang agar masyarakat ikut bergerak.
Model seperti ini dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain. Terlebih, kemampuan anggaran pemerintah memiliki batas, sedangkan kebutuhan masyarakat terus berkembang.
Berdasarkan analisis tim data Headline Indonesia, pola kolaborasi semacam ini juga memberi keuntungan lain. Pemerintah dapat mengurangi jarak komunikasi dengan warga sekaligus memperoleh informasi lapangan secara lebih cepat.
Namun, gotong royong tidak boleh berubah menjadi alasan untuk memindahkan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah tetap harus memastikan layanan dasar, anggaran, fasilitas, dan kebijakan berjalan dengan baik.
Dengan demikian, partisipasi warga harus tumbuh sebagai kemitraan. Bukan sebagai pengganti kewajiban pemerintah.
Bayar Pajak Pakai Sampah Mengubah Kewajiban Menjadi Gerakan Lingkungan
Selain gotong royong, rombongan Temanggung mempelajari inovasi Bajak Pasah PBB-P2. Nama tersebut merupakan kependekan dari Bayar Pajak Pakai Sampah.
Program itu menggabungkan dua kebutuhan masyarakat. Pertama, pemerintah mendorong kepatuhan terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Kedua, masyarakat mendapat dorongan untuk mengelola sampah. Dengan pendekatan tersebut, kewajiban membayar pajak dapat dikaitkan dengan kepedulian terhadap lingkungan.
Gagasan ini menarik karena menyentuh perilaku masyarakat dari dua sisi. Pemerintah tidak hanya meminta warga membayar kewajiban, tetapi menawarkan mekanisme yang memiliki manfaat langsung bagi lingkungan.
Meski demikian, keberhasilan inovasi seperti ini sangat bergantung pada ekosistem pendukungnya. Pemilahan sampah, pengumpulan, pencatatan nilai, hingga pengelolaan hasil harus berjalan secara konsisten.
Tanpa sistem tersebut, inovasi berisiko berhenti sebagai kegiatan seremonial. Sebaliknya, jika dikelola dengan baik, program dapat menciptakan kebiasaan baru di tingkat rumah tangga.
Bagi Temanggung, pembelajaran ini memberi ruang untuk mengembangkan model serupa. Namun, penerapannya perlu menyesuaikan karakter masyarakat, pola pengelolaan sampah, serta sistem pemungutan pajak setempat.
Ngantor di Lingkungan Membalik Cara Pemerintah Mendatangi Warga
Program lain yang mendapat perhatian adalah Ngantor di Lingkungan. Program tersebut menghadirkan layanan pemerintah hingga tingkat RW dan RT melalui pendekatan jemput bola.
Selama ini, warga sering harus datang ke kantor pemerintah untuk mendapatkan layanan. Kondisi itu tidak selalu mudah bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan atau memiliki keterbatasan waktu.
Program Ngantor di Lingkungan menawarkan pendekatan berbeda. Pemerintah yang mendatangi warga dan membawa layanan lebih dekat ke lingkungan tempat mereka tinggal.
Selain memperpendek jarak pelayanan, pola tersebut membuka ruang komunikasi langsung. Aparatur dapat mendengar keluhan warga sekaligus melihat persoalan yang mungkin tidak muncul dalam laporan administratif.
Bagi masyarakat, manfaatnya bukan hanya soal menghemat waktu. Kehadiran aparatur di lingkungan juga dapat membangun rasa bahwa pemerintah benar-benar hadir ketika warga membutuhkan.
Namun, layanan jemput bola membutuhkan kesiapan aparatur. Pemerintah harus memastikan petugas memiliki kewenangan, perangkat layanan, data yang akurat, serta mekanisme tindak lanjut.
Jika hanya hadir untuk menerima aspirasi tanpa penyelesaian, kepercayaan publik justru dapat menurun. Karena itu, ukuran keberhasilan program bukan sekadar jumlah lokasi yang didatangi.
Ukuran yang lebih penting ialah berapa banyak persoalan warga yang berhasil ditindaklanjuti. Dari sana, pelayanan jemput bola dapat berubah menjadi sistem kerja pemerintahan yang responsif.
Studi Banding Harus Berakhir pada Perubahan, Bukan Foto Kunjungan
Hesti menilai pelayanan publik harus terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah, kata dia, perlu membangun pelayanan yang mudah dijangkau, cepat, dan efektif.
“Semangatnya adalah bagaimana pemerintah semakin dekat dengan masyarakat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi inti dari kunjungan 49 aparatur Temanggung ke Pacitan. Mereka tidak hanya mencari program yang bisa ditiru, tetapi juga mempelajari alasan sebuah inovasi dapat berjalan.
Setiap daerah memiliki karakter berbeda. Karena itu, menyalin program secara utuh justru dapat menghasilkan masalah baru.
Temanggung membutuhkan proses adaptasi sebelum membawa praktik Pacitan ke wilayahnya. Aparatur harus memetakan masalah lokal, kapasitas masyarakat, sumber daya, dan kemampuan anggaran.
Setelah itu, pemerintah dapat memilih bagian program yang paling relevan. Tahap uji coba juga diperlukan sebelum kebijakan diterapkan dalam skala lebih luas.
Model tersebut membuat studi banding memiliki ukuran keberhasilan yang lebih jelas. Kunjungan dianggap berhasil jika menghasilkan perubahan tata kelola, bukan hanya laporan perjalanan.
Arah Kebijakan ke Depan: Pemerintah Harus Hadir Sebelum Warga Mengeluh
Studi banding Temanggung ke Pacitan memperlihatkan satu persoalan mendasar dalam pelayanan publik. Jarak pemerintah dengan warga tidak selalu berbentuk jarak geografis.
Jarak itu juga dapat muncul karena komunikasi yang buruk. Warga mungkin tinggal dekat kantor pemerintahan, tetapi tetap merasa sulit memperoleh layanan.
Karena itu, inovasi pelayanan harus menjawab pengalaman warga. Pemerintah perlu mengetahui bagian mana yang membuat masyarakat kesulitan, kemudian membangun solusi berdasarkan kebutuhan tersebut.
Gotong royong dapat memperkuat partisipasi. Inovasi pajak berbasis sampah dapat menghubungkan kewajiban dengan kepedulian lingkungan.
Sementara itu, Ngantor di Lingkungan dapat memperpendek jarak antara aparatur dan masyarakat. Ketiganya memiliki benang merah yang sama: pemerintah tidak menunggu warga datang.
Tantangan berikutnya adalah memastikan pendekatan tersebut menjadi budaya kerja. Aparatur perlu mengukur hasil, menerima kritik, dan memperbaiki layanan secara berkala.
Bagi Temanggung dan Pacitan, pertukaran pengalaman ini dapat menjadi awal kerja sama yang lebih panjang. Sebab, pemerintahan yang kuat bukan hanya terlihat dari banyaknya program.
Kekuatan pemerintahan terlihat ketika warga merasa didengar, dilayani, dan dilibatkan. Pada titik itulah inovasi berhenti menjadi jargon dan mulai menjadi pengalaman nyata dalam kehidupan masyarakat. (Yun)
Editor: Frend
