RUU Perampasan Aset Jangan Sampai Korban Salah Sasaran
Mengejar koruptor adalah kewajiban. Namun, bagaimana jika aturan perampasan aset justru membuat warga yang sah ikut terancam?
Mengejar koruptor adalah kewajiban. Namun, bagaimana jika aturan perampasan aset justru membuat warga yang sah ikut terancam?
ST Burhanuddin lantik 34 pejabat Kejaksaan. Pesannya tegas: jabatan adalah amanah dan kepercayaan publik harus dipulihkan.
Berani melapor, identitas tetap aman. Inspektorat Pacitan membuka jalur pengaduan dengan jaminan perlindungan penuh. Bagaimana mekanismenya? Simak ulasan lengkapnya.
Rp1,5 miliar, emas 1 kilogram, rumah, hingga usaha SPBE diduga menjadi bagian dari suap demi dana hibah Rp83,4 miliar. Penahanan anggota DPRD Jatim ini membuka babak baru pengusutan kasus yang terus meluas. Simak analisis lengkapnya.
RUU Perampasan Aset kembali menjadi sorotan. DPR mengakui masih mencari batas yang tepat agar aset hasil kejahatan bisa dipulihkan tanpa membuka peluang penyalahgunaan wewenang. Lalu, bagaimana nasib aturan yang sudah lama dinantikan ini?
KPK membeberkan dugaan SK Bupati dijadikan alat pemerasan di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Modusnya berlangsung sejak 2021 hingga 2026 dengan nilai mencapai Rp2,93 miliar. Bagaimana praktik ini bisa berjalan selama bertahun-tahun? Simak ulasan lengkap Headline Indonesia.
“Bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat.” Pesan keras Presiden Prabowo kepada birokrat, TNI, Polri, dan jaksa menjadi sinyal kuat perang melawan korupsi memasuki babak baru. Simak analisis lengkap hanya di Headline Indonesia.
Jampidsus Febrie Adriansyah memastikan Kejagung tetap fokus menangani perkara korupsi meski Polri mengusut sejumlah kasus besar.
KPK menemukan 55 kilogram logam yang diduga platinum dari mobil Bupati Langkat Syah Afandin. Selain itu, uang tunai, valuta asing, dan rekening miliaran rupiah juga disita penyidik. Seberapa besar pengaruh temuan ini terhadap pengusutan kasus suap proyek di Langkat? Simak fakta lengkapnya di Headline Indonesia.