Headlineid.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan mengejutkan dalam penyidikan kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat, Sumatera Utara. Selain menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai tersangka, lembaga antirasuah itu juga menyita berbagai barang bukti bernilai tinggi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Temuan yang paling menyita perhatian publik adalah keberadaan puluhan keping logam yang diduga platinum dengan berat mencapai sekitar 55 kilogram. Logam tersebut ditemukan di kendaraan milik Syah Afandin saat penyidik melakukan tindakan penyidikan.
Fakta Utama
- KPK menyita 55 keping logam yang diduga platinum dengan total berat sekitar 55 kilogram.
- Penyidik mengamankan uang tunai Rp100 juta dan valuta asing senilai sekitar Rp1,22 miliar.
- Dua rekening bank milik Syah Afandin dengan saldo sekitar Rp2,27 miliar turut disita.
- KPK menetapkan Syah Afandin dan Yaqub Abdhal Al Mu’arif sebagai tersangka.
- Kasus berkaitan dengan dugaan suap proyek pengadaan di Pemkab Langkat tahun 2025-2026.
KPK Temukan Logam Diduga Platinum di Mobil Bupati Langkat
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkapkan bahwa tim penyidik menemukan 55 keping logam yang diduga merupakan platinum di dalam kendaraan milik Syah Afandin.
Temuan tersebut langsung menjadi perhatian karena jumlah dan beratnya tergolong besar. Berdasarkan keterangan KPK, total berat logam yang diamankan mencapai kurang lebih 55 kilogram.
Meski demikian, penyidik belum menyimpulkan secara final jenis logam tersebut. KPK masih akan melakukan pemeriksaan lanjutan melalui ahli dan laboratorium untuk memastikan keaslian serta nilai ekonominya.
Langkah verifikasi itu penting karena platinum merupakan salah satu logam mulia dengan harga yang relatif tinggi di pasar global. Jika terbukti asli, nilai aset tersebut berpotensi mencapai angka yang sangat besar.
Uang Tunai dan Valuta Asing Miliaran Rupiah Ikut Disita
Selain logam yang diduga platinum, KPK juga menyita sejumlah uang tunai dari tersangka.
Penyidik menemukan uang tunai sebesar Rp100 juta yang diamankan dari Syah Afandin. Tidak hanya itu, terdapat pula sejumlah mata uang asing dengan total nilai setara sekitar Rp1,22 miliar.
Valuta asing yang diamankan terdiri atas 66.950 dolar Singapura, 11.518 ringgit Malaysia, dan uang rupiah sebesar Rp244,7 juta.
Dalam banyak kasus tindak pidana korupsi, penyidik biasanya menelusuri asal-usul dana yang ditemukan. Tujuannya untuk mengetahui apakah uang tersebut berasal dari transaksi yang sah atau terkait dengan dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki.
Karena itu, penyitaan uang tunai dan valuta asing sering menjadi pintu masuk penting dalam mengungkap aliran dana serta jaringan pihak yang diduga terlibat.
Rekening Bank dan Barang Bukti Elektronik Jadi Fokus Penyidikan
KPK juga mengamankan dua rekening bank atas nama Syah Afandin.
Total saldo dalam rekening tersebut mencapai sekitar Rp2,27 miliar. Penyidik akan mendalami riwayat transaksi serta aktivitas keuangan yang terjadi dalam rekening tersebut.
Selain aset keuangan, sejumlah perangkat elektronik turut diamankan. Barang bukti elektronik saat ini menjadi salah satu instrumen utama dalam penyidikan kasus korupsi karena mampu menyimpan jejak komunikasi, transaksi, hingga dokumen digital.
Dokumen-dokumen yang ditemukan juga akan dianalisis untuk mencocokkan keterangan para saksi, tersangka, dan pihak terkait lainnya.
Pendalaman terhadap bukti elektronik menjadi semakin penting karena pola korupsi modern sering melibatkan komunikasi digital yang sulit terdeteksi secara kasat mata.
Mengapa Temuan Ini Penting?
Kasus ini tidak hanya menjadi sorotan karena melibatkan kepala daerah aktif, tetapi juga karena besarnya nilai barang bukti yang berhasil diamankan.
Dalam perspektif penegakan hukum, penyitaan aset memiliki fungsi strategis. Selain memperkuat pembuktian di pengadilan, langkah tersebut juga membantu negara mengidentifikasi potensi kerugian yang timbul akibat tindak pidana korupsi.
Pengamat hukum pidana korupsi menilai bahwa penelusuran aset merupakan salah satu aspek penting dalam pemberantasan korupsi modern. Fokus tidak lagi sekadar menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan.
Temuan logam yang diduga platinum juga menambah dimensi baru dalam perkara ini. Publik tentu akan menunggu hasil uji laboratorium untuk mengetahui nilai sebenarnya dari barang yang diamankan tersebut.
Jika nilainya signifikan, temuan itu dapat menjadi salah satu petunjuk penting mengenai pola pengelolaan kekayaan yang sedang ditelusuri penyidik.
Dugaan Suap Proyek Pemkab Langkat Tahun 2025-2026
KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara ini.
Syah Afandin diduga berperan sebagai penerima suap. Sementara itu, Yaqub Abdhal Al Mu’arif yang diketahui merupakan tim sukses Syah Afandin pada Pilkada 2024 diduga bertindak sebagai pemberi.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan suap proyek pengadaan di wilayah Pemkab Langkat untuk periode 2025 hingga 2026.
Penyidik masih terus mendalami berbagai proyek yang diduga menjadi objek transaksi suap. Tidak menutup kemungkinan akan muncul fakta baru seiring pemeriksaan saksi dan analisis dokumen yang sedang berlangsung.
Perkara ini juga menjadi pengingat bahwa sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah masih menjadi area yang rentan terhadap praktik korupsi.
Berdasarkan berbagai kajian lembaga antikorupsi, pengadaan proyek pemerintah kerap menjadi titik rawan karena melibatkan anggaran besar dan proses penentuan pemenang yang berpotensi disalahgunakan.
Pasal yang Menjerat Para Tersangka
KPK menyebut Syah Afandin sebagai penerima diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal tersebut mengatur mengenai penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatan maupun kewenangannya.
Sementara itu, Yaqub Abdhal Al Mu’arif sebagai pihak yang diduga memberi suap disangkakan melanggar Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana serta Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
KPK memastikan penyidikan akan terus dikembangkan. Tim penyidik saat ini masih menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain serta asal-usul seluruh aset yang telah diamankan.
Bagi publik, perkembangan kasus ini menjadi penting karena menyangkut integritas pengelolaan anggaran daerah dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan lokal. Headline Indonesia akan terus memantau perkembangan penyidikan serta fakta-fakta baru yang muncul dalam perkara dugaan suap proyek di Kabupaten Langkat ini. (frend/masson)
