Pemkab Pacitan segera mencairkan gaji ke-13 ASN tahun 2026. Sebanyak Rp33,7 miliar disiapkan untuk 7.010 PNS dan PPPK guna membantu kebutuhan pendidikan anak serta meningkatkan daya beli masyarakat.
Kabupaten Pacitan meraih penghargaan nasional sebagai daerah terbaik kedua di Jawa-Bali dalam menurunkan angka pengangguran pada Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026.
TNI AL bersama BPBD, TNI-Polri, Basarnas, relawan, dan masyarakat menggelar latihan penanggulangan bencana pesisir di Pacitan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi menghadapi potensi bencana.
Dialog Interaktif Lingkungan Hidup di Pacitan memperkuat sinergi pentahelix dalam pengelolaan sampah. Pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media berkomitmen membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional sejumlah SPPG di Pacitan dan Pamekasan karena belum memenuhi standar IPAL dalam Program Makan Bergizi Gratis.
Peminat Sekolah Rakyat Pacitan terus meningkat. Kuota jenjang SMA bahkan telah terlampaui hingga 134 persen, sementara minat pada tingkat SD masih sangat rendah. Berikut data lengkap dan perkembangan terbaru.
PT dan CV kini tak lagi menikmati tarif PPh Final UMKM 0,5 persen. Mulai 2026, badan usaha wajib membayar PPh Badan 22 persen dari laba bersih. Bagaimana respons pelaku usaha menghadapi aturan baru ini?
Kebijakan WFH ASN di Pacitan masih berlanjut setelah pemerintah pusat menerbitkan surat edaran terbaru. Pemkab Pacitan menunggu pencabutan resmi sebelum mengakhiri sistem kerja dari rumah.
Kabupaten Pacitan kembali meraih opini WTP ke-15 dari BPK RI atas LKPD Tahun 2025. Prestasi ini menjadi bukti komitmen Pemkab Pacitan menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Kasus Pekalongan bikin geger! Dugaan pencabulan di padepokan ilegal membuka fakta mengejutkan soal maraknya “kiai palsu” berkedok agama. Kemenag Jateng sampai heran jumlahnya disebut sangat banyak.
