PACITAN, HEADLINE INDONESIA – Pajak PT dan CV menjadi perhatian banyak pelaku usaha setelah pemerintah menerbitkan aturan perpajakan terbaru. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang merevisi PP Nomor 55 Tahun 2022, badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Commanditaire Vennootschap (CV) tidak lagi dapat memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5 persen dari omzet.
Perubahan tersebut membuat PT dan CV wajib menggunakan skema PPh Badan dengan tarif sebesar 22 persen yang dihitung berdasarkan laba bersih perusahaan. Selain itu, seluruh badan usaha berbentuk PT dan CV juga diwajibkan menyelenggarakan pembukuan secara lengkap sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Kebijakan baru ini menjadi salah satu perubahan penting dalam sistem perpajakan nasional. Banyak pelaku usaha mulai menghitung dampaknya terhadap operasional perusahaan, terutama dalam hal administrasi keuangan dan pelaporan pajak.
Pajak PT dan CV Jadi Sorotan Pelaku Usaha
Perubahan aturan perpajakan ini memunculkan beragam respons dari kalangan dunia usaha. Sejumlah pengusaha menilai kebijakan tersebut akan meningkatkan beban administrasi perusahaan, terutama bagi usaha kecil dan menengah yang selama ini terbiasa menggunakan skema pajak final berdasarkan omzet.
Dalam sistem sebelumnya, pelaku usaha dapat menghitung kewajiban pajak secara lebih sederhana karena tarif dikenakan langsung terhadap omzet usaha. Namun, melalui skema baru, perusahaan harus menghitung laba bersih terlebih dahulu sebelum menentukan besaran pajak yang wajib dibayarkan.
Kondisi tersebut membuat perusahaan harus menyesuaikan sistem pengelolaan keuangan mereka. Tidak sedikit pelaku usaha yang mulai mempertimbangkan penggunaan perangkat akuntansi yang lebih modern agar proses pembukuan dapat berjalan sesuai regulasi.
Selain itu, kebutuhan tenaga administrasi dan akuntansi diperkirakan akan meningkat. Perusahaan harus memastikan seluruh transaksi tercatat dengan baik agar laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan saat proses pelaporan pajak berlangsung.
Tanggapan Sekda Pacitan soal Pajak PT dan CV
Menanggapi perubahan aturan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan, Maulana Heru Wiwoho Supadi Putro, memilih tidak memberikan penilaian terkait substansi kebijakan yang diterbitkan pemerintah pusat.
Menurutnya, kebijakan perpajakan merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah tidak berada pada posisi yang tepat untuk memberikan komentar mengenai isi aturan tersebut.
“Aku nggak iso komentar. Sebab itu kebijakan pusat. Ya konfirmasi saja ke pelaku usaha, bagaimana pendapat mereka dengan kebijakan tersebut,” ujar Maulana Heru saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (2/6/2026).
Ia menegaskan bahwa pihak yang paling berhak memberikan tanggapan adalah para pelaku usaha yang akan merasakan dampak langsung dari penerapan aturan tersebut.
Pemerintah daerah, lanjutnya, menghormati kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan akan mengikuti perkembangan implementasinya di lapangan.
Dampak Pajak PT dan CV terhadap Dunia Usaha
Penerapan aturan baru diperkirakan membawa sejumlah konsekuensi bagi perusahaan. Salah satu dampak yang paling terasa adalah meningkatnya kebutuhan pembukuan yang lebih rinci dan terstruktur.
Pelaku usaha tidak hanya dituntut untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Mereka juga harus mampu menyajikan laporan keuangan yang akurat sebagai dasar perhitungan laba bersih perusahaan.
Bagi perusahaan yang telah memiliki sistem administrasi yang baik, perubahan ini mungkin tidak menimbulkan kendala berarti. Namun, bagi usaha yang masih mengandalkan pencatatan sederhana, penyesuaian dapat membutuhkan waktu dan biaya tambahan.
Di sisi lain, sebagian kalangan menilai kebijakan ini dapat mendorong peningkatan tata kelola perusahaan. Pembukuan yang tertib memungkinkan pemilik usaha mengetahui kondisi keuangan secara lebih akurat dan membantu pengambilan keputusan bisnis.
Pembukuan Jadi Kunci Kepatuhan Pajak PT dan CV
Dengan berlakunya aturan baru, pembukuan menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan. Setiap transaksi usaha harus dicatat secara sistematis agar laporan keuangan dapat disusun dengan benar.
Pembukuan yang baik tidak hanya berguna untuk kepentingan perpajakan. Data keuangan yang lengkap juga dapat membantu perusahaan dalam mengukur kinerja usaha, mengelola arus kas, serta merencanakan pengembangan bisnis di masa depan.
Selain meningkatkan transparansi, pembukuan yang tertata juga dapat memperkuat kepercayaan investor, mitra usaha, maupun lembaga keuangan yang bekerja sama dengan perusahaan.
Di tengah perubahan regulasi dan dinamika ekonomi yang terus berkembang, kemampuan beradaptasi menjadi faktor penting bagi keberlangsungan usaha. Pelaku usaha diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan baru agar tetap kompetitif dan patuh terhadap peraturan yang berlaku. (**/yun)
