Nilai tukar rupiah resmi menyentuh level terlemah sepanjang sejarah Indonesia. Media asing dari China hingga Singapura ikut menyoroti kondisi ini. Apa penyebab utama pelemahan rupiah? Benarkah ekonomi Indonesia sedang bermasalah?
Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengaku bukan otak di balik dugaan pengaturan dapur SPPG. Ia bahkan memilih menjadi justice collaborator dan siap membuka informasi mengenai sejumlah tokoh yang disebut memiliki peran lebih besar dalam kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung.
Kabupaten Pacitan meraih penghargaan nasional sebagai daerah terbaik kedua di Jawa-Bali dalam menurunkan angka pengangguran pada Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026.
TNI AL bersama BPBD, TNI-Polri, Basarnas, relawan, dan masyarakat menggelar latihan penanggulangan bencana pesisir di Pacitan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi menghadapi potensi bencana.
Dialog Interaktif Lingkungan Hidup di Pacitan memperkuat sinergi pentahelix dalam pengelolaan sampah. Pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media berkomitmen membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Terungkap! Sindikat penipuan kripto internasional yang beroperasi dari Sukoharjo berhasil meraup Rp41,1 miliar hanya dalam 10 bulan. Polda Jateng menangkap 39 tersangka, termasuk 11 warga negara asing.
Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional sejumlah SPPG di Pacitan dan Pamekasan karena belum memenuhi standar IPAL dalam Program Makan Bergizi Gratis.
Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional dan menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai pengganti di tengah sorotan program Makan Bergizi Gratis.
Peminat Sekolah Rakyat Pacitan terus meningkat. Kuota jenjang SMA bahkan telah terlampaui hingga 134 persen, sementara minat pada tingkat SD masih sangat rendah. Berikut data lengkap dan perkembangan terbaru.
PT dan CV kini tak lagi menikmati tarif PPh Final UMKM 0,5 persen. Mulai 2026, badan usaha wajib membayar PPh Badan 22 persen dari laba bersih. Bagaimana respons pelaku usaha menghadapi aturan baru ini?
