Jakarta, Headlineid.com-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah pembangunan nasional akan lebih difokuskan pada kesejahteraan rakyat kecil dan pemerataan ekonomi. Hal itu disampaikan saat pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR di kompleks parlemen Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya, Presiden menyoroti masih tingginya ketimpangan ekonomi nasional. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia belum sepenuhnya dirasakan masyarakat secara merata, terutama kelompok menengah ke bawah.
Presiden mengatakan sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki impian hidup mewah. Mereka hanya ingin hidup layak, memiliki pekerjaan yang cukup, rumah yang baik, pendidikan memadai, serta layanan kesehatan untuk keluarga.
“Masyarakat ingin makan layak setiap hari, memberikan susu untuk anak-anaknya, memiliki rumah yang pantas, dan melihat anak-anak tumbuh sehat serta sekolah dengan baik,” ujar Presiden.
Program 5.000 Desa Nelayan Jadi Prioritas Pemerintah
Salah satu program prioritas pemerintah adalah pembangunan 5.000 desa nelayan dalam tiga tahun ke depan. Program ini menjadi strategi nasional untuk memperkuat ekonomi pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia.
Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan peresmian 1.386 desa nelayan di berbagai wilayah Indonesia. Program tersebut akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang aktivitas melaut dan distribusi hasil tangkapan ikan.
Fasilitas yang disiapkan meliputi instalasi pembuat es batu, ruang pendingin hasil tangkapan ikan, hingga SPBU khusus nelayan. Pemerintah menilai kebutuhan dasar tersebut selama ini masih menjadi kendala utama para nelayan.
Presiden menegaskan nelayan harus mendapat perhatian serius karena mereka menjadi garda terdepan dalam menjaga dan memanfaatkan potensi laut Indonesia.
“Kita akan menjamin nelayan memiliki akses terhadap es batu, pendingin ikan, dan bahan bakar yang memadai,” kata Presiden.
Pemerintah Perkuat Guru, UMKM, dan Perlindungan Sosial
Selain sektor kelautan, pemerintah juga menempatkan peningkatan kesejahteraan guru sebagai prioritas nasional. Presiden menilai kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas tenaga pendidik.
Menurutnya, guru harus memperoleh kehidupan yang layak agar mampu menjadi teladan sekaligus penggerak pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Pemerintah juga akan memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Di bidang perlindungan sosial, pemerintah menargetkan penguatan jaminan sosial bagi kelompok lanjut usia dan masyarakat rentan. Kebijakan itu diharapkan mampu menciptakan rasa aman dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Presiden Soroti Kekayaan SDA dan Rendahnya Penerimaan Negara
Dalam pidatonya, Presiden juga menyoroti besarnya potensi sumber daya alam Indonesia yang belum sepenuhnya memberikan manfaat maksimal bagi rakyat.
Indonesia disebut sebagai eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan nilai devisa mencapai 23 miliar dolar AS atau sekitar Rp391 triliun pada 2025.
Selain itu, ekspor batu bara menghasilkan sekitar 30 miliar dolar AS atau setara Rp510 triliun. Sementara ekspor ferro-alloy menyumbang devisa sekitar 16 miliar dolar AS atau Rp272 triliun.
Secara keseluruhan, tiga komoditas strategis tersebut menghasilkan devisa lebih dari Rp1.100 triliun per tahun.
Meski demikian, Presiden mengkritik rendahnya rasio penerimaan negara Indonesia dibanding negara anggota G20 lainnya. Berdasarkan data IMF, rasio pendapatan negara terhadap PDB Indonesia masih berada di kisaran 11–12 persen.
Angka itu dinilai jauh di bawah Meksiko, Filipina, India, hingga Kamboja. Presiden menilai kondisi tersebut menjadi sinyal perlunya reformasi ekonomi nasional secara menyeluruh.
Reformasi Ekonomi dan Hilirisasi Jadi Agenda Utama
Presiden menegaskan pemerintah akan menjalankan reformasi ekonomi dengan berpijak pada amanat konstitusi dan Pasal 33 UUD 1945. Fokus utama diarahkan pada penguatan kedaulatan ekonomi, hilirisasi industri, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam nasional.
Kebijakan tersebut juga sejalan dengan agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo yang menitikberatkan pada pemerataan kesejahteraan, pembangunan SDM unggul, dan penguatan ekonomi nasional berbasis kemandirian.
Pemerintah optimistis Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi negara maju. Potensi itu didukung posisi geografis strategis, bonus demografi, serta kekayaan sumber daya alam yang melimpah. (frend/masson)
