Jakarta, Headlineid.com – Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah arah kebijakan anggaran negara melalui putusan penting terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam sidang pembacaan putusan di Jakarta, Kamis (30/7/2026), MK menyatakan program MBG tetap sesuai dengan konstitusi. Namun, Mahkamah memutuskan anggaran program tersebut tidak lagi boleh menjadi bagian dari anggaran pendidikan pada APBN tahun-tahun berikutnya.
Putusan itu lahir dari perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama sejumlah mahasiswa dan seorang guru honorer. Mereka menguji Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 karena memasukkan pembiayaan MBG ke dalam pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan.
Majelis hakim mengabulkan sebagian permohonan tersebut. Keputusan itu sekaligus menegaskan bahwa amanat konstitusi mengenai alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan tidak boleh bergeser dari tujuan utamanya, yakni membiayai kebutuhan pokok pendidikan nasional.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah hasil Pemilu 2024. Karena itu, Mahkamah tidak membatalkan keberadaan program tersebut. Sebaliknya, MK justru memberikan kepastian hukum agar pelaksanaannya memiliki dasar anggaran yang lebih jelas.
Di sisi lain, Mahkamah menilai memasukkan MBG ke dalam pos pendidikan berpotensi mengurangi ruang fiskal bagi berbagai kebutuhan pendidikan yang selama ini masih menghadapi banyak persoalan.
Persidangan tersebut dipimpin Ketua MK Suhartoyo bersama delapan hakim konstitusi. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih membacakan sebagian besar pertimbangan hukum, sedangkan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh menjelaskan alasan konstitusional mengenai perlindungan anggaran pendidikan.
Gugatan Masyarakat Mengubah Arah Pengelolaan Anggaran Negara
Permohonan uji materi diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara yang dipimpin Miftahol Arifin. Ketua Divisi Hukum dan Advokasi yayasan itu, Umran Usman, ikut menjadi pemohon bersama tiga mahasiswa serta seorang guru honorer bernama Sa’ed.
Mereka menilai penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 membuka ruang penggunaan dana pendidikan untuk membiayai program yang bukan merupakan komponen utama pendidikan.
Mahkamah akhirnya sependapat bahwa MBG memang bukan bagian dari operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam amanat Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945.
Meski demikian, MK tidak menghapus program tersebut. Mahkamah hanya mengoreksi sumber pembiayaannya agar tidak mengurangi hak sektor pendidikan memperoleh anggaran sesuai konstitusi.
Keputusan itu menunjukkan mekanisme pengujian undang-undang tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kebijakan politik pemerintah dan amanat konstitusi.
MK Menegaskan MBG Tetap Sah, Tetapi Anggarannya Harus Berdiri Sendiri
Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menegaskan Program Makan Bergizi Gratis tetap konstitusional karena merupakan program prioritas pemerintah hasil Pemilu 2024.
Namun, Mahkamah menilai pembiayaan program tersebut tidak dapat terus dimasukkan ke dalam definisi operasional penyelenggaraan pendidikan.
Artinya, pemerintah tetap dapat menjalankan MBG secara nasional. Akan tetapi, anggaran pelaksanaannya harus ditempatkan pada pos anggaran tersendiri.
Langkah tersebut dinilai mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga integritas anggaran pendidikan sebagaimana diperintahkan konstitusi.
Menurut analisis tim data Headline Indonesia, putusan ini bukan sekadar mengubah nomenklatur anggaran. Putusan tersebut juga memperjelas batas antara kebijakan sosial dan kewajiban negara dalam membiayai pendidikan.
Dengan pemisahan itu, pemerintah memiliki tanggung jawab lebih besar untuk menyusun struktur APBN yang lebih transparan dan mudah diawasi publik.
Masa Transisi Diberikan Hingga APBN 2028
Mahkamah memahami bahwa penyusunan APBN 2027 sudah dimulai sebelum putusan dibacakan.
Oleh karena itu, MK memberikan masa transisi agar pemerintah memiliki waktu melakukan penyesuaian terhadap struktur anggaran.
Apabila dalam APBN 2027 anggaran MBG masih tercantum pada anggaran pendidikan, kondisi tersebut masih dapat dibenarkan.
Namun, Mahkamah memberikan syarat yang sangat tegas. Anggaran pendidikan minimal 20 persen tetap harus dipenuhi di luar anggaran MBG.
Dengan kata lain, pembiayaan komponen utama pendidikan tidak boleh dikurangi hanya karena adanya Program Makan Bergizi Gratis.
MK bahkan menyebut akan jauh lebih baik apabila pemerintah langsung memisahkan anggaran MBG mulai APBN Tahun Anggaran 2027.
Meski demikian, batas akhirnya sudah ditentukan secara jelas.
Pemisahan wajib terlaksana paling lambat pada APBN Tahun Anggaran 2028 atau dua tahun sejak putusan dibacakan.
Kejelasan tenggat waktu tersebut memberikan kepastian bagi pemerintah, DPR, dan masyarakat dalam mengawasi implementasi putusan Mahkamah.
Anggaran Pendidikan Harus Fokus Membiayai Persoalan Pokok
Salah satu pertimbangan paling penting dalam putusan ini berkaitan dengan penggunaan anggaran pendidikan.
Mahkamah menegaskan dana pendidikan minimal 20 persen dari APBN maupun APBD harus diprioritaskan untuk membiayai komponen utama pendidikan.
Komponen tersebut meliputi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, hingga evaluasi pendidikan.
Karena itu, pembiayaan MBG tidak termasuk dalam kategori tersebut.
Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh bahkan mengingatkan bahwa memasukkan MBG ke dalam anggaran pendidikan berpotensi hanya menjadi cara memenuhi batas minimal anggaran 20 persen.
Pendekatan seperti itu dinilai dapat menghambat penyelesaian berbagai persoalan mendasar di dunia pendidikan.
Indonesia hingga kini masih menghadapi tantangan serius berupa ketimpangan kualitas sekolah, keterbatasan fasilitas belajar, hingga kesejahteraan guru yang belum merata.
Apabila ruang fiskal pendidikan terus berkurang, perbaikan terhadap masalah-masalah tersebut berpotensi berjalan lebih lambat.
Dampak Putusan MK terhadap APBN dan Kebijakan Pemerintah
Putusan ini memiliki dampak yang jauh melampaui persoalan administrasi anggaran.
Pemerintah kini harus menyusun ulang strategi pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis tanpa mengandalkan pos anggaran pendidikan.
Langkah tersebut tentu membutuhkan penyesuaian fiskal yang tidak sederhana.
Di sisi lain, DPR juga harus memastikan pembahasan APBN berikutnya mengikuti arah putusan Mahkamah.
Selain itu, kementerian terkait perlu menyiapkan mekanisme penganggaran baru agar pelaksanaan MBG tidak mengalami gangguan.
Bagi dunia pendidikan, keputusan tersebut membuka peluang lebih besar agar dana pendidikan benar-benar kembali digunakan untuk meningkatkan kualitas sekolah, memperbaiki fasilitas belajar, memperkuat kompetensi guru, serta memperluas akses pendidikan yang merata.
Dalam jangka panjang, kebijakan ini dapat mempertegas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara karena setiap program memperoleh sumber pembiayaan yang sesuai dengan tujuan konstitusionalnya.
Catatan Editorial Headline Indonesia
Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi pengingat bahwa program prioritas pemerintah tetap harus berjalan di atas fondasi konstitusi. Negara memang berkewajiban memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Namun, kewajiban itu tidak boleh mengurangi hak jutaan peserta didik memperoleh pembiayaan pendidikan yang layak.
Tantangan berikutnya berada di tangan pemerintah dan DPR. Keduanya harus menyusun APBN yang mampu membiayai Program Makan Bergizi Gratis secara berkelanjutan tanpa menggerus amanat anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Jika penyesuaian itu berhasil dilakukan sejak APBN 2027, Indonesia tidak hanya menjaga kepastian hukum, tetapi juga memperkuat kualitas tata kelola anggaran negara untuk generasi mendatang.
Editor : Joko Wiyono
