JAKARTA, HEADLINE INDONESIA-Pemerintah terus memperkuat reformasi tata kelola pengadaan barang dan jasa desa sebagai langkah strategis mencegah korupsi dana desa. Upaya ini dilakukan melalui sinergi nasional program Desa Matang Pengadaan yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Kolaborasi lintas lembaga tersebut diarahkan untuk memperbaiki sistem belanja desa agar lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan. Pemerintah juga ingin memastikan dana desa benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Langkah ini menjadi bagian dari perubahan strategi pemberantasan korupsi. Jika sebelumnya fokus berada pada penindakan kasus, kini pemerintah mulai memperkuat sistem pengawasan sejak tahap perencanaan anggaran di desa.
Dana Desa Rp681 Triliun Belum Sepenuhnya Berdampak
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Ibnu Basuki Widodo, mengatakan pemerintah telah mengalokasikan dana desa sebesar Rp681 triliun sejak 2015 hingga 2025.
Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi desa, ketahanan pangan, hingga pemberdayaan masyarakat. Namun, besarnya dana yang dikucurkan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat desa.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025, angka kemiskinan desa masih berada di level 11,03 persen. Sementara itu, angka stunting tercatat mencapai 18,8 persen atau masih di atas target nasional sebesar 14 persen.
Menurut Ibnu, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa tata kelola dana desa harus terus diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan lebih optimal oleh masyarakat.
KPK Temukan Lima Modus Korupsi Dana Desa
KPK juga mengungkap masih banyak praktik penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di tingkat desa. Sedikitnya terdapat lima pola korupsi yang kerap ditemukan.
Modus tersebut meliputi penggelembungan anggaran atau mark up, permainan harga pembelian, konflik kepentingan, proyek fiktif, hingga laporan pekerjaan yang tidak sesuai kondisi lapangan.
Selain itu, ditemukan pula praktik laporan proyek yang dinyatakan selesai padahal pekerjaan belum rampung. Ada juga penyalahgunaan pencairan dana desa untuk kepentingan pribadi.
Hasil survei perilaku antikorupsi juga menunjukkan skor masyarakat desa berada di angka 3,83. Nilai tersebut sedikit lebih rendah dibanding masyarakat perkotaan yang mencapai 3,86.
Empat Desa Jadi Percontohan Nasional
Sebagai bentuk apresiasi terhadap praktik tata kelola yang baik, KPK bersama LKPP memberikan penghargaan kepada empat desa yang dinilai berhasil membangun sistem pengadaan yang bersih dan berintegritas.
Empat desa tersebut adalah Desa Air Ruai, Desa Pakatto, Desa Banjarangkan, dan Desa Loa Duri Ilir.
Keempat desa itu ditetapkan sebagai percontohan nasional atau national benchmark dalam tata kelola belanja desa yang transparan dan bebas korupsi.
Dana Desa 2026 Capai Rp60,57 Triliun
Wakil Menteri Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, menyebut dana desa kini menjadi instrumen penting pembangunan nasional.
Pada tahun 2026, pemerintah mengalokasikan dana desa lebih dari Rp60,57 triliun untuk 75.260 desa di seluruh Indonesia.
Dana tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, digitalisasi desa, hingga penguatan desa tangguh bencana.
Menurut Riza, pembangunan desa mulai menunjukkan hasil positif. Jumlah desa mandiri meningkat dari 17.203 desa menjadi 20.503 desa. Sementara jumlah desa tertinggal turun dari 6.100 menjadi 4.672 desa.
Meski demikian, pemerintah mengakui masih terdapat tantangan besar seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan pembiayaan pembangunan desa.
Desa Matang Pengadaan Menuju Indonesia Emas 2045
Melalui program Desa Matang Pengadaan, pemerintah kini menyiapkan cetak biru tata kelola pengadaan desa yang lebih matang dan berintegritas.
Ekosistem baru tersebut diharapkan tidak hanya mempercepat penyerapan anggaran, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang mandiri menuju visi Indonesia Emas 2045.
Bagi KPK, pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan lewat penindakan hukum semata. Integritas harus tumbuh menjadi budaya dalam tata kelola pembangunan hingga menjangkau desa-desa di seluruh Indonesia. (frend/infopublik)
