JAKARTA, HEADLINE INDONESIA-Mahkamah Konstitusi (MK) kembali membuat putusan penting yang berdampak besar terhadap sistem politik dan demokrasi di Indonesia. Lewat perkara Nomor 128/2026, MK menegaskan bahwa ketentuan kuota 30 persen perempuan dalam pencalonan legislatif wajib dipenuhi oleh seluruh partai politik.
Putusan tersebut menjadi penanda bahwa keterwakilan perempuan dalam politik bukan lagi sekadar formalitas administratif. MK menilai kuota perempuan merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan secara nyata dalam proses pemilu.
Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa partai politik yang tidak memenuhi syarat minimal 30 persen keterwakilan perempuan dapat dikenai sanksi tegas. Bahkan, penyelenggara pemilu memiliki kewenangan untuk menolak atau mencoret daftar calon legislatif pada daerah pemilihan tertentu.
Kuota Perempuan Tak Lagi Sekadar Formalitas
Selama ini, aturan mengenai keterwakilan perempuan memang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Namun implementasinya dinilai masih lemah karena tidak adanya sanksi tegas bagi partai politik yang melanggar ketentuan tersebut.
Mahkamah Konstitusi menilai kondisi itu menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang diskriminasi terhadap perempuan dalam dunia politik. Akibatnya, prinsip pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan konstitusi belum berjalan optimal.
MK juga memberikan penegasan teknis terkait penghitungan kuota perempuan. Apabila hasil perhitungan menghasilkan angka pecahan, maka jumlah calon perempuan wajib dibulatkan ke atas.
Sebagai contoh, jika hasil penghitungan menunjukkan angka 3,1 atau 3,3, maka jumlah minimal calon perempuan yang harus dipenuhi menjadi empat orang. Ketentuan ini dinilai penting untuk mencegah manipulasi angka oleh partai politik.
Kritik terhadap Implementasi Pemilu 2024
Putusan MK ini sekaligus menjadi sorotan terhadap pelaksanaan Pemilu 2024. Dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan, belum terdapat aturan tegas mengenai konsekuensi bagi partai politik yang tidak memenuhi kuota perempuan 30 persen.
Akibatnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama ini dinilai hanya mampu memberikan imbauan administratif tanpa memiliki daya paksa yang kuat terhadap peserta pemilu.
Dengan adanya putusan terbaru MK, posisi KPU dalam menegakkan aturan pencalonan kini menjadi lebih kuat. Penyelenggara pemilu memiliki dasar hukum yang jelas untuk menolak daftar calon yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan.
Demokrasi Representatif Harus Memberi Ruang Setara
Putusan MK juga dipandang sebagai langkah penting dalam memperkuat demokrasi representatif di Indonesia. Keterwakilan perempuan tidak lagi dianggap sebagai “tindakan khusus sementara” atau temporary special measures semata.
Sebaliknya, keterwakilan perempuan kini ditegaskan sebagai bagian mendasar dari prinsip demokrasi yang sehat dan inklusif. Kehadiran perempuan dalam parlemen dinilai penting agar kebijakan publik dapat lebih mewakili kepentingan seluruh masyarakat.
Penguatan regulasi ini diharapkan mampu mendorong partai politik lebih serius dalam melakukan kaderisasi perempuan. Selain itu, putusan MK juga menjadi momentum penting untuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia ke depan.
Dengan aturan yang lebih tegas, peluang perempuan untuk mendapatkan ruang politik yang setara diyakini akan semakin terbuka. Demokrasi tidak hanya soal pemilu, tetapi juga tentang bagaimana seluruh kelompok masyarakat mendapatkan kesempatan yang adil dalam menentukan arah kebijakan negara. (frend/Affan)
